Desa Dituntut Untuk Mandiri, Transparan dan Akuntabel

Daerah, Regional1,104 views

Kabarone.com, Bulungan – Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) melaksanakan pelatihan administrasi selama 3 hari kepada aparatur desa se-Kabupaten Bulungan yang pembukaannya berlangsung pada Jumat (04/12) di ruang pertemuan Kantor Diklat Bulungan.

Ketua Panitia Pelaksana, Hanapiah menjelaskan, pelatihan aparatur desa ini guna meningkatkan peran aparatur desa dalam upaya mewujudkan desa mandiri dan bisa menjadi contoh baik. Sebab sebuah desa dalam menjalankan pemerintahan dan berbagai programnya tentunya memerlukan tenaga kerja atau SDM yang memiliki kemampuan seiring perkembangan jaman dan ketentuan peraturan yang berlaku.

“Ke depan desa dituntut mandiri, transparan dan akuntabel sehingga dibutuhkan aparat desa yang terampil dalam menjalankan tugasnya. Pelatihan ini untuk peningkatan SDM aparatur desa,” jelasnya. Kegiatan diikuti para kepala desa dan sekretaris desa dari 74 desa yang ada di Bulungan ini pada dasarnya bertujuan meningkatkan kemampuan aparatur desa pada urusan administrasi. Pelatihan digelar selama 3 hari agar para aparatur desa mendapat pemahaman dan pengetahuan sehingga nantinya pengelolaan administrasi ke depannya bisa lebih baik.

“Beberapa materi yang diberikan berkaitan dengan administrasi, manajemen keuangan desa dan pembangunan jangka menengah desa,” urainya. Kegiatan turut diisi pemberian hadiah kepada 3 desa yang dinilai berprestasi dalam hal pengelolaan dan administrasi tahun 2015 yaitu Juara 1 Desa Gunung Putih Kecamatan Tanjung Palas, Juara 2 Desa Karang Agung Kecamatan Tanjung Palas Utara dan Juara 3 Desa Kelincau Kecamatan Sekatak. Pj Bupati Bulungan, Syaiful Herman dalam sambutannya menegaskan, pembangunan yang dimulai dari pinggiran atau desa merupakan salah satu prioritas dalam program Nawacita oleh Presiden RI, Joko Widodo.

Ada 2 sasaran utama dalam pembangunan, termasuk di desa, yaitu tata kelola pemerintahan yang baik yang akan mewujudkan good government atau pelayanan pemerintahan yang baik, yang meskipun dalam pelaksanaannya pasti ada masalah namun akan bisa teratasi. Kemudian mewujudkan clean government atau pemerintahan yang bersih yang jauh dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

“Untuk mewujudkan hal itu maka pemerintah desa juga harus mandiri,” tandasnya. Ditambahkan, saat ini pemerintah pusat juga mencari desa yang dapat menjadi contoh baik dalam pembangunan. Disebutkan dalam waktu dekat, kementerian terkait pemerintahan desa dan PKK akan berkunjung ke Desa Punan Dulau di Kabupaten Bulungan. Ini bisa menjadi kesempatan bagi desa-desa lain untuk menampilkan prestasi terbaiknya kepada pemerintah pusat. Diingatkan pula agar realisasi ADD dan DD berjalan sesuai ketentuan yang ada.

“Saya berharap melalui pelatihan ini minimal 10 persen ilmunya bisa terserap agar pemerintahan desa bisa lebih baik lagi,” pungkasnya. (Mudi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *