Dana Hibah Kementrian Di Pungli, Oknum Kades Paciran Diadukan Tembusan Ke Kejaksaan

Dana Hibah Kementrian Di Pungli, Oknum Kades Paciran Diadukan Tembusan Ke Kejaksaan

120 views
0
SHARE

Kabarone.com, Lamongan – Praktek dugaan pungutan liar (pungli) terjadi pada stand lapak pasar pedagang di Paciran Lamongan yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa (Kades), terkait hal inilah yang memicu para Aliansi pedagang pasar Paciran bersama Aliansi Pedagang Indonesia (Alpindo) Cabang Lamongan yang didampingi oleh LSM di Lamongan, mengantarkan berkas pengaduan Kepala Desa Paciran ke Inspektorat Kabupaten Lamongan dan diteruskan langsung ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamongan untuk mengantarkan berkas tembusan pada hari itu juga dan diterima oleh Kasbolah, SH. Kepala urusan perlengkapan Kejari Lamongan, Selasa (07/8) siang.

Sementara, Daniel Solahudin perwakilan Aliansi pedagang Paciran mengatakan, “Bahwa lapak tersebut seharusnya diberikan secara gratis kepada pedagang, dengan tanpa alasan karena pembangunan pasar tersebut merupakan dana hibah dari Kementerian terkait.

“Sebwlumnya, sesuai audiensi yang digelar antara aliansi pedagang paciran bersama DPRD beberapa bulan lalu sudah begitu jelas, kalau lapak pedagang tersebut gratis, tidak dipungut biaya, ” ujar Daniel Solahudin.

Lebih lanjut Daniel, semua pedagang mengeluhkan praktek pungli yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa Paciran, pedagang juga mengetahui, seharusnya tidak ada pungutan.
Selain itu begitu juga dengan tarifnya stand lapak yang bisa dibilang sangat mahal tersebut.

“Kami mengadukan hal ini bukan berarti tanpa alasan, kami atas nama Aliansi Pedagang dimintai biaya per stand mulai dari 15 jt, 10 jt dan 7,5 jt, sesuai dengan tipe stand lapak dan bervariasi harganya, ” ungkapnya.

Pasar Baru Paciran tersebut menyediakan sekitar 226 lapak stand pedagang. “Jika pungli ini terus berlanjut maka, total kurang lebih 800 juta Rupiah lebih. “Daniel begitu geram dengan ucapan kepala desa yang selalu mengatakan pungutan tersebut adalah haknya sebagai pejabat desa setempat.

Kasus pengaduan dugaan pungli yang dilakukan oleh Kepala Desa tersebut akan kami kawal terus sampai pungutan diberhentikan, dan apabila kasus pengaduan tersebut tidak kunjung ditindaklanjuti, maka jalur hukum akan kami tempuh dan akan terus kami kawal, bila perlu sampai ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), “kata Hilal Ahmar yang mendampingi pengaduan dengan nada berapi-api, (red).

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY