Dilematis Soal Biaya PTSL, Warga Mendatangi Kantor ATR-BPN Lamongan

Dilematis Soal Biaya PTSL, Warga Mendatangi Kantor ATR-BPN Lamongan

68 views
0
SHARE

Kabarone.com,Lamongan – Puluhan warga Desa Geger, Kecamatan Turi Lamongan mendatangi Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) Kabupaten Lamongan Jawa Timur. Alasan warga mendatangi kantor ATR-BPN Lamongan, karena merasa keberatan atas biaya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau lebih dikenalnya masyarakat adalah Prona, Selasa (13/08/2019).

Kordinator aksi Moh. Ilyas mengatakan, ” Bahwa pada tahun 2018, pemerintah Desa Geger mendapatkan jatah program PTSL sebanyak 2500 bidang tanah, dan masyarakat dikenakan biaya sebesar Rp. 850 ribu.

“Padahal sesuai dengan keputusan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, atau SKB 3 Menteri nomor 25/SKB/V/2017 Pada diktum ketujuh poin 5, dengan jelas disebutkan bahwa untuk wilayah Jawa dan Bali dikenakan biaya sebesar Rp. 150 ribu.

Selain itu, Kepala Desa, Sekretaris Desa selaku Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) pelaksana program PTSL terkesan memaksakan kehendaknya sendiri, bahkan banyak anggota Pokmas yang tidak dilibatkan dalam pembahasan penentuan besaran biaya tersebut.

Bulan Juni lalu masalah ini sudah kami laporkan pada pihak kejaksaan, namun belum juga ada kejelasan, terkait perkembangan penanganannya, “Kami hanya ingin menuntut keadilan, apalagi pungutan biaya 850 ribu itu, sudah sangat jelas melanggar aturan yang ada,” ujar koordinator aksi Ilyas.

Atas kedatangan massa tersebut langsung ditemui oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha ATR-BPN Lamongan, Darmawan. Saat itu Darmawan menegaskan, ” Bahwa terkait biaya tersebut pihaknya tidak mengetahui secara pasti. Ia mengaku, pihaknya hanya mengurusi persoalan pengurusan di kantor sesuai aturan yang ada, dan tidak mau ikut campur terkait ketentuan biaya yang diputuskan pihak Desa.

“Untuk biaya penyuluhan, pengukuran dan pemeriksaan tanah program PTSL memang di gratiskan. Masyarakat harus lebih jeli mempelajari peraturan yang ada, karena dalam peraturan memang ada yang harus mengeluarkan biaya. Tetapi itu tidak berkaitan dengan BPN, tapi teknis di Desa,” tegasnya

Pada kesempatan lain Subkhan Kepala Desa Geger domisioner, membenarkan bahwa pihaknya menerapkan biaya tersebut pada masyarakat yang ikut mengurus program PTSL. Menurutnya hal tersebut soal biaya semua sudah sesuai aturan dan kesepakatan bersama dan sudah disosialisasikan kepada pemohon.

Ia juga membenarkan, ” Benar mas. Memang sudah dilaporkan ke Polres dan Kejaksaan. Bahkan sudah ditulis di media lokal. Ya itu beritanya. Lebih jelasnya bisa tanya ke kantor pada Pokmas,” Tegas Subkhan ketika dikonfirmasi melalui telepon. (Pul/As).

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY