Oknum KS Sekampung Udik Diduga Tilep Dana BOS Hingga Rp.39 Jutaan

Oknum KS Sekampung Udik Diduga Tilep Dana BOS Hingga Rp.39 Jutaan

259 views
0
SHARE

Kabarone.com, LAMPUNG TIMUR – Kabar tentang dugaan penyelewengan dana BOS oleh oknum Kepala SD di Kecamatan Sekampung udik Kabupaten Lampung timur di benarkan oleh beberapa orang staff dan pengawas di Kantor Koordinator Wilayah (Korwil) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat.

Menurut mereka S sang oknum sudah selama dua triwulan ini belum membayar uang tunggakan belanja buku belanja kantor dan uang koran, S selalu menghindar saat ditagih, papar mereka.

Bahkan saat rapat K3S kemarin, selasa (20/08/2019) S menghindar dan kabur saat hendak diklarifikasi seronbongan awak media.

Wayan artawan, S.Pd.Ketua K3S SD Kecamatan Sekampung udik saat dihubungi via pesan watshap mempersilahkan Kabarone.com menanyakan hal tunggakan tersebut kepada rini salah satu staff korwil pengumpul pembayaran para Kepsek saat membayar uang belanja dimaksut.

“Hingga saat ini S belum membayar tunggakan kantor maupun koran”, dia selalu berjanji dan tidak pernah ditepati, total tunggakan nya berkisar Rp.39 jutaan, bila ditagih S selalu menghindar berjanji tapi tidak pernah ditepati, jelas rini via ponsel.

Demi mendapatkan informasi yang akurat Kabarone.com mencoba mendatangi kantor sekolah S namun yang bersangkutan tidak ada ketika dihubungi via ponsel tidak aktif.

Menanggapi hal itu ir.Zendra Oesmandrie seorang Ketua akrivis peduli pendidikan di Lamtim terlihat berang mendengar kejadian tersebut, menurutnya merujuk pada Permendikbud RI, Kepsek atau Bendahara tidak diperbolehkan menyimpan atau memakai dana BOS untuk kepentingan pribadi dengan dalih apapun, adapun yang dilakukan S sudah jelas-jelas melanggar Permendikbud tersebut.

“Hari ini saya akan coba berkoordinasi dengan Yuliansyah Kadis Dikbud Lamtim juga dengan pihak Inspektorat Lamtim, apabila hal itu tetap tidak digubris maka saya bersama beberapa kembaga Non Government Organisation (NGO) yang ada di Lamtim akan melaporkan S kepada pihak berwajib”, hal tersebut perlu dilakukan demi keikut sertaan masyarakat dalam menciptakan good and clean government, dan menimbulkan efek jera termasuk kepada siapapun yang coba-coba mempermainkan anggaran negara, pungkasnya (ahmad)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY