Persoalkan Dakwaan Jaksa, TY minta Hakim bebaskan tuntutan  dari JPU

Persoalkan Dakwaan Jaksa, TY minta Hakim bebaskan tuntutan  dari JPU

175 views
0
SHARE

Jakarta Kabarone : dalam sidang pembacaan pledoi terdakwa Ty kamis (22/8/2019) dipengadilan Negeri jakarta pusat terdakwa Ty mengungkapkan bahwa surat dakwaan yang diajukan jaksa penuntut umum pada sidang lalu adalah batal demi hukum.

Pasalnya menurut Terdakwa Ty surat dakwaan yang dituntut jaksa penuntut umum, yakni Pasal 372 KUHP Tidak dapat dibuktikan secara cermat, jelas, dan lengkap.

TY menjelaskan “Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak mempertimbangkan dengan seksama bahwa apa yang didakwakan kepada Terdakwa adalah murni hubungan perjanjian perdata, yang dalam hal ini, Perjanjian Distributor Ekslusif dan Surat Penunjukan Distributor antara PT. MPFI dengan PT. RTI, dan antara PT. MPFI dengan PT. RPrima, serta Surat Perjanjian Kesepakatan antara PT. MPFI dengan PT. RPRIMA tanggal 04 Februari 2015 yang mana apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban, maka hal tersebut adalah suatu peristiwa wanprestasi, yang menjadi kewenangan peradilan perdata (kompetensi absolute) tetapi ternyata dipaksakan oleh JPU sebagai tindak pidana Penggelapan.” 

 “Bahwa fakta hukum Jaksa Penuntut Hukum dalam Dakwaan dan Tuntutannya telah salah dan keliru, dimana dalam Dakwaan dan Tuntutan JPU telah terdapat kesalahan – kesalahan yang sangat mendasar,” tutur TY .

JPU Januar Ferdian telah melampaui batas wewenangnya dengan secara sengaja mengkriminalisasi fakta hukum Perjanjian Perdata yang diakui keberadaan dan keabsahannya oleh beberapa saksi, serta diakui sendiri dalam Risalah Rapat Matsuzawa Kogei (pemegang 97.12% saham PT. MPFI), suatu peristiwa perdata dua Perseroan Terbatas menjadi sebuah tindak pidana Penggelapan perorangan,” ujar TY.

Lebih jauh TY menjelaskan hubungan hukum antara Naoki Wada dengan Terdakwa dalam kedudukan sebagai direksi adalah hubungan hukum antar perusahaan dalam perjanjian distributor dimana masing-masing perusahaan mengemban hak dan kewajibannya. 

“Direksi adalah jabatan dalam suatu perusahaan sehingga pada saat Naoki Wada tidak lagi menduduki jabatan sebagai direksi dan keluar dari perusahaan maka menurut hukum Naoki Wada sudah tidak berwenang lagi untuk mewakili perusahaan yaitu sejak 31 Maret 2018,” ungkapnya.

TY juga menyampaikan, “bahwa Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum mengabaikan fakta bahwa kedudukan hukum/legal standing Saksi Pelapor Naoki Wada adalah tidak sah, Saksi tidak memiliki kualitas mewakilkan PT. MPFI dikarenakan saksi telah mengundurkan diri dari PT. MPFI per tanggal 31 Maret 2018 sedangkan BAP Pro Justicia Saksi Naoki Wada terjadi pada tanggal 24 April 2018 dan 13 Desember 2018. Sehingga BAP Saksi Naoki Wada beserta tuntutannya seharusnya dianggap batal (void ab initio)”. Imbuhnya.

“Bahwa Jaksa Penuntut Umum mengabaikan fakta persidangan yang dimana Saksi Naoki Wada memberikan keterangan palsu di bawah sumpah dengan menyatakan status Saksi adalah Direksi PT. Matsuzawa Pelita Furniture Indonesia sampai saat ini. Bahkan pertanyaan mengenai jabatan Saksi Naoki Wada ditanyakan sebanyak 4x (empat kali), yaitu oleh JPU, Kuasa Hukum Terdakwa, Hakim, dan Terdakwa sendiri dan semuanya dijawab dengan keterangan palsu. Saksi Naoki Wada juga memberikan keterangan palsu di persidangan ketika menyanggah pertanyaan Kuasa Hukum Terdakwa perihal pengunduran dirinya dari PT. MPFI, tetapi ketika Surat Pengunduran Diri yang ditulis tangan sendiri oleh Saksi Naoki Wada diperlihatkan di hadapan Majelis Hakim, Saksi Naoki Wada kemudian mengakui bahwa itu adalah tulisan tangan dia,” ungkapnya.

“Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak cermat memperhatikan dan menilai fakta keterangan Saksi Ariza Raenaldi, Saksi Diana Ciputra, dan Saksi Ahmad Zaky yang pada keterangannya menyatakan bahwa ketiga saksi tersebut mendengarkan peristiwa hukum antara PT. MPFI dengan Terdakwa berdasarkan informasi dari Saksi Naoki Wada. Oleh karena itu, dapat dianggap ketiga saksi tersebut, selain kedudukan hukum/legal standingnya tidak sah dengan tidak dapat menunjukkan status kedudukannya dalam hal mewakili Korban PT. MPFI selama persidangan, ketiga saksi tersebut juga memberikan keterangan testimonium de auditu yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain. Yang dimana menurut banyak yurisprudensi yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Nota Pembelaan ini, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti,” ucapnya.

“Bahwa Penyidik dan JPU mengabaikan fakta – fakta berdasarkan bukti – bukti yang diberikan, terlihat secara terang dan jelas permasalahan yang terjadi di 6 proyek yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dimana PT. Matsuzawa Pelita Furniture Indonesia telah melakukan cidera prestasi / wanprestasi, yang pada Perjanjian Distributor Ekslusif antara PT. MPFI dengan PT. RPrima, pasal 6 ayat 2 berbunyi: “Dalam hal kegagalan pengiriman, barang rusak, cacat atau kegagalan mematuhi kewajiban, maka pihak Distributor berhak untuk membatalkan sebagian / semua pesanan atas biaya Produsen dan Distributor dibebaskan dari kewajibannya kepada Produsen,” tandasnya.

Nota pembelaan tersebut menerangkan bahwa terdakwa TY tidak bersalah dan menjadi korban kriminalisasi dalam kasus tindak pidana penggelapan.

Sementara itu Hakim Ketua mengatakan, bahwa sidang putusan akan dilaksanakan pada tanggal 11 September 2019 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Ketika hendak diwawancarai oleh para wartawan JPU Januar Ferdian mencoba mengelak dari kejaran media yang sedang meliput sidang agenda pembelaan (pledoi) oleh terdakwa TY di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, (*sn).

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY