Sungailiat, Kabarone.com-Sekitar 25 orang warga masyarakat dan nelayan pesisir Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, mendatangi Kantor Camat Sungailiat, Kamis (2/7/2020). Kedatangan mereka ingin menemui Camat Sungailiat, Drs Suhardi, yang juga merupakan Pembina Panitia Pembongkaran dan Penyaluran Dana Kompensasi Kapal Isap Produksi (KIP) bijih timah yang menambang timah diperairan Laut Sungailiat. Tujuannya untuk menyampaikan uneg-uneg terkait sepak terjang Panitia pembongkaran dan Penyaluran Dana Kompensasi KIP yang dinilai bermasalah.
Ketua Forum Masyarakat Nelayan Pesisir (Formanpis) yaitu Heri, yang turut menemui Camat, mengatakan pihaknya telah menyampaikan mosi tidak percaya terhadap kinerja panitia. Pihaknya ingin agar dipertemukan dengan panitia, terkait beberapa hal yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat pesisir. “Kami sampaikan agar camat mempertemukan kami dengan panitia untuk membahas beberapa persoalan yang menjadi uneg-uneg kami. Seperti tidak adanya laporan pertanggungjawaban panitia kepada masyarakat “, “katanya.
Perwaklilan nelayan yaitu Suparman, mengatakan kedatangan mereka juga menyampaikan beberapa poin seperti ketimpangan sistim pembongkaran, dimana pihak panitia juga terlibat jasa pembongkaran. Sepengetahuannya sudah 19 kali pembongkaran, jadi jika dihitung artinya ada 38 kali pembongkaran. Keterlibatan panitia hampir disetiap pembongkaran dengan rasio, 1 bagian diberikan kepada Lingkungan yang dapat giliran, 1 bagian sisa panitia yang mengambil jasa pembongkaran. Praktek itu dinilainya mengambil hak masyarakat, yang tentunya mempertanyakan kapan giliran mereka. Dan keterlibatan panitia itu tidak dirundingkan dengan tokoh masyarakat nelayan, Ketua RT dan Para Kaling. Sementara pada kepanitiaan yang sudah lalu, seperti yang diketuai H. Zainal Abidin dan Ratno Daeng, jasa pembongkaran diserahkan kepada pihak Lingkungan masing-masing sepenuhnya, dan panitia tidak terlibat sama sekali.
Suparman juga menyoroti tidak dilibatkan para Kaling dalam kepanitiaan, sehingga tidak ada kontrol pengawasan dana-dana kompensasi. Hal itu mengakibatkan masyarakat tertutup informasi dari para Kaling berapa jumlah tonase pembongkaran selama delapan bulan ini. Akibatnya timbul sejumlah praduga dan fitnah-fitnah dikalangan bawah. Hal ini tentu akan menimbulkan gejolak sosial, yang bisa saja pihaknya mengumpulkan massa dan melakukan perlawanan terhadap panitia. Selain itu, terjadi penggelembungan data para penerima dana kompensasi yang telah dibagikan, yang masalah tersebut telah dilaporkan. Dengan sejumlah persoalan itu, Suparman mengharapkan ada pertemuan dengan panitia untuk mediasi membicarakan secara musyawarah.
Dihubungi terpisah, Camat Sungailiat Drs Suhardi, mengatakan terkait aspirasi sebagian warga tersebut yang telah disampaikan, maka akan dia sampaikan kepada pihak panitia. Sebagai pembina dirinya akan memberikan arahan untuk perbaikan, karena adanya laporan sejumlah persoalan itu yang cukup mengganggu. Apakah pihak panitia menerima atau tidak,, hal itu terserah panitia. “Aspirasi mereka akan saya sampaikan ke panitia, terkait panitia menerima atau tidak, itu urusan panitia, ” katamya.
Dilain tempat, Kepala Lingkungan (Kaling) Nangnung Air Kantung yaitu Irpan, mengatakan para kaling memang tidak dilibatkan, mereka hanya sebatas memilih ketua panitia. Terkait bakal timbulnya gejolak, para kaling sudah pernah bertemu dengan camat dan telah disampaikan. Namun sayangnya tidak ada respon, dan untuk langkah selanjutnya dia menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat. “Kami kaling, dari 9 kaling sudah menyampaikan kepada camat, namun tidak ada respon. Untuk langkah selanjutnya, terserah masyarakat, “kata Irpan.
Pihak wartawan sudah menghubungi Ketua Panitia, Drs Amir via telpon untuk konfirmasi, namun tidak diangkat. (Suh)
