Putusan KPPU Preseden Buruk Bagi Investasi Asing di Indonesia

Putusan KPPU Preseden Buruk Bagi Investasi Asing di Indonesia

41 views
0
SHARE

JAKARTA. Kabarone.com – Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ( KPPU ) yang menyatakan PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab Indonesia) (terlapor I) dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) (terlapor 2) bersalah dan menjatuhkan sanksi denda, merupakan preseden buruk bagi citra dunia usaha di Indonesia di mata dunia.

Menurut Hotman Paris Hutapea, di saat Presiden Joko Widodo sedang bekerja keras untuk membujuk investor asing agar berinvestasi di Indonesia, KPPU justru menghukum investor asing, GRAB dan TPI yang telah menanamkan modal besar di Indonesia. Selain itu, GRAB dan PT TPI telah membuka lapangan kerja yang luas bagi masyarakat.

Dikatakan Hotman Paris, bahwa seluruh koperasi mitra GRAB yang menjadi oesaing TPI dibawah sumpah di depan persidangan menyatakan mereka tidak pernah merasa terdiskriminasi dengan hadirnya TPI. Namun KPPU tetap memaksakan menyatakan GRAB telah melakukan diskriminasi terhadap koperasi-koperasi tersebut tanpa dasar pertimbangan hukum yang ada.

Ekonom Faizal Basri yang dihadirkan sebagai saksi ahli dalam persidangan KPPU menyatakan hadirnya teknologi aplikasi GRAB dan TPI telah terbukti membawa keuntungan yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia. Khususnya terbukanya lapangan pekerjaan yang luas bagi mitra para mitra pengemudi dan transportasi.

“Anehnya, perusahaan yang memberi dampak positif bagi perekonomian Indonesia justru dihukum dengan nilai denda yang sangat fantastis, tanpa pertimbangan hukum yang jelas,” tandas Hotman Paris Hutapea, dikutip dari rilisnya, Kamis, (02/07/2020).

Apalagi hukuman denda fantastis tersebut dijatuhkan pada situasi Covid-19. Dimana GRAB dan TPI merupakan perusahaan yang sangat terdampak akibat kebijakan PSBB yang diterapkan pemetintah RI, lanjut Hotman Paris Hutapea, selaku penasehat hukum GRAB dan TPI.

Atas putusan KPPU yang tidak berdasarkan fakta persidangan itu, Hotman Paris Hutapea meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk melakukan pengawasan terhadap KPPU.

“Investor asing akan kehilangan minat untuk menanamkan modalnya di Indonesia, apabila terdapat lembaga yang menghukum investor Asing tanpa dasarpertimbangan hukum yang jelasdan tidak sesuai dengan temuan fakta hukum persidangan, dengan denda yang jumlahnya fantastis,” papar Hotman Paris Hutapea, penasehat hukum GRAB dan TPI.

Selain meminta perhatian Presiden Joko Widodo untuk mengawasi KPPU, Hotman juga akan mengajukan permohonan keberatan ke Pengadilan Negeri atas putusan KPPU tersebut.

KPPU Putuskan GRAB dan TPI Bersalah

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutus bersalah PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab Indonesia) (terlapor I) dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) (terlapor 2) terkait dugaan diskriminasi mitra pengemudi.

“Menyatakan bahwa terlapor 1 dan terlapor 2 terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 14 UU nomor 5 tahun 1999,” kata Ketua Majelis Komisi Dinni Melanie saat membacakan putusan, Kamis (2/7).

Seperti diketahui, Pasal 14 berbunyi, Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.

Tidak hanya itu, Grab dan TPI juga bersalah melanggar ketentuan pasal 19 huruf d karena melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

“Menyatakan bahwa terlapor 1 dan terlapor 2 terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 19 huruf d, UU nomor 5 tahun 1999,” ujar Dinni.

Atas pelanggaran pasal 14 tersebut, Grab dikenakan denda sebesar Rp 7,5 miliar dan TPI Rp 4 miliar. Kemudian, atas pelanggaran pasal 19 huruf d, Grab dikenakan denda sebesar Rp 22 miliar dan TPI sebesar Rp 15 miliar

Dengan demikian total denda yang dikenakan terhadap Grab Indonesia sebesar Rp 29,5 miliar. Sedangkan total denda yang dikenakan pada TPI sebesar Rp 19 miliar.

( amin santoso )

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY