Diduga Ada Unsur Pemalsuan Surat Penitipan Excavator Yang Ada Dalam Berkas Perkara Tidak...

Diduga Ada Unsur Pemalsuan Surat Penitipan Excavator Yang Ada Dalam Berkas Perkara Tidak Pernah Ditandatangani Saksi Fakta

62 views
0
SHARE

,
Jakarta,KabarOne.com,-Sidang lanjutan pemeriksaan saksi saksi perkara dugaan laporan palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dipimpin majelis hakim Arlandi Triyogo didampingi hakim anggota Ahmad Sayuti dan Toto, mengundang perhatian publik dan menjadi sorotan serta menjadi konsumsi pemberitaan para Jurnalis. 

Pasalnya, sidang pidana yang didakwakan terhadap Arwan Koty merupakan perkara biasa yang dipaksakan dengan dugaan penuh rekayasa untuk mengkriminalisasi dan menjadikannya sebagai terdakwa dan terhukum. Sebab, Arwan Koty sebagai pelapor atas kerugiannya saat membeli alat berat Excavator dari PT.Indotruck Utama (PT.IU) seharga 1.265 miliar rupiah, sementara alat berat yang dibelinya itu belum diterimanya sehingga melaporkan pihak penjual PT.IU. Anehnya, malah dituduh membuat laporan palsu. Ini pelaksanaan hukumnya aneh masa seorang pelapor yang sudah jelas jelas rugi miliaran rupiah malah dijadikan terdakwa dengan tuduhan membuat laporan bohong. 

“Semua orang nanti akan dipersalahkan jika membuat laporan di Kepolisian atas kerugiannya sendiri, inilah yang membuat perkara ini rame di media online karena seorang pelapor bisa dijadikan terdakwa atas dugaan hasil rekayasa Penyidik, Penuntut Umum dan Majelis hakim. Pada hal seharusnya perkara ini tidak layak disidangkan karena alat bukti dalam berkas perkara hanya surat penghentian Penyelidikan atau S Tap Penghentian Penyelidikan laporan Arwan Koty, namun di laporkan dihentikan Penyidikan oleh Bambang Prijono selaku Presdir dari PT. Indotruck Utama”, kata penasehat hukum Arwan Koty, Aristoteles MJ Siahaan SH dan Efendi Sinabariba SH, di Pengadilan negeri Jakarta Selatan usai pemeriksaan saksi saksi 7/7/2021. 

Menurut penasehat hukum, sebenarnya pembuktian perkara ini sangat gampang dan sidangnya bisa cepat selesai tidak berlarut larut. Kalau majelis hakim benar benar jujur dan tidak ada  kepentingannya dalam perkara ini harusnya pada putusan sela sudah selesai, karena Laporan Polisi Arwan Koty dihentikan dalam tahap penyelidikan, belum ada yang dijadikan tersangka, jadi belum ada korban, jadi tidak ada yang dirugikan atas materi dan nama baiknya/martabat nya yang mengaku terserang.

Perkara ini intinya terkait alat barang Excavator yang dibeli Arwan Koty dengan lunas harganya miliaran tapi tidak diserahkan penjual selaku PT.Indotruck Utama. 

Apabila penjual sudah menyerahkan barang tersebut, tentu ada Berita Acara Serah Terima barang yang ditandatangani oleh Pembeli di Yard PT. Indotruck Utama sesuai pasal III dan pasal IV dalam perjanjian jual beli No; 157/PJB/ITU/JKT/VII/2017, tanggal 27 Juli 2017 dan pasti ada dokumentasi atau foto penyerahannya kepada Arwan Koty.

Contohnya saja beli motor pasti ada bukti bukti dokumen dan identitas penyerahannya, apalagi barang yang harganya miliaran rupiah apakah bisa hanya lisan saja mengatakan barang sudah diserahkan. Jika Arwan Koty sudah menerima alat beratnya, secara logika buat apa melaporkan perusahaan besar yang banyak modal dan backing. Buat apa berperkara kalau bukan untuk mencari keadilan, Arwan Koty hanya untuk mencari keadilan tapi malah dikriminalisasi.  

Makanya, jika Jaksa Penuntut Umum dan Majelis hakim, jujur tidak melebar mempertanyakan kesana kemari serta tidak ada kepentingan atau asas manfaat dalam perkara ini, kami minta majelis segera membebaskan terdakwa Arwan Koty dari segala dakwaan dan tuntutan hukum dengan bebas murni. Sebab Arwan Koty yang belum menerima barangnya tapi diterdakwakan seperti ini, mau dikemanakan lagi hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.

Arwan Koty melaporkan Presdir PT.IU, Bambang Prijono SP gara gara belum terima alat beratnya. Sementara laporannya dihentikan Penyelidik Polda Metro Jaya saat Penyelidikan. Dimana bukti surat penghentian Penyelidikan tersebut dijadikan alat bukti melapor kan Arwan Koty oleh PT.Indotruck Utama, dengan keterangannya dihentikan Penyidikan dan melaporkan Arwan Koty dengan laporan pengaduan palsu Sebagaimana pasal 220 KUHP dan pasal 317 KUHP tanpa pemeriksaan terhadap Terdakwa/Arwan Koty, ucap penasehat hukum. 

Menurut Aristoteles, dalam persidangan ini pihak terdakwa menghadirkan tiga orang saksi yakni saksi Solihin dan Ibnu Pantjoko, keduanya Security di Perumahan PIK tempat tinggal terdakwa. Saksi menerangkan bahwa pernah datang dari pihak PT.Indomobil ingin menemui Arwan koty  dan Alfin, anak dari terdakwa Arwan Koty yang katanya untuk mengajak berdamai terkait Laporan Polisi Arwan Koty di Polda Metro Jaya. Namun karena saat itu pak Arwan Koty tidak berada dirumah, mereka tidak bertemu. Saksi juga mengaku mereka mem foto tamu tersebut sambil memperlihatkan di meja majelis hakim.

Sementara saksi Sofiansyah merupakan salah satu saksi fakta yang disebut sebut sebagai penerima barang alat berat di Nabire atas suruhan terdakwa. DI hadapan majelis hakim dan jaksa penuntut umum saksi Sofiansyah dibawah sumpah mengatakan, tidak pernah menandatangani Surat Penitipan barang alat berat Excavator di Nabire. “Saya membaca ada surat seolah olah saya buat dan ada dalam berkas perkara jaksa disebut, bahwa Surat Penitipan tersebut saya tanda tangani dan nama nya M.Sofiansyah kelahiran Medan. Akan tetapi saksi membantah dan mengatakan tidak pernah membuat Surat Penitipan tersebut dan saksi mengaku itu bukan tanda tangan saya. Menurut saksi ada dugaan unsur pemalsuan dalam hal itu”, ucapnya. 

Saat ditanyakan anggota majelis hakim Ahmad Sayuti, apakah kamu pernah bertemu di Nabire dengan pihak PT.Indotruck Utama, apakah kamu pernah menandatangani Surat Penitipan itu. Saksi menjawab tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Penitipan dan tidak pernah bertemu dengan pihak PT. Indotruck Utama.

Saksi mengatakan, dirinya disuruh pihak Arwan Koty untuk mengecek alat berat yang dibelinya, yang katanya sudah dikirim PT.Indotruck Utama ke Nabire, yang sebelumnya tidak ada pemberitahuan kepada Arwan Koty. Saya ke Nabire tidak melihat alat berat di pelabuhan, tidak ada barang alat berat disitu. Setelah saya cek dan tanya tanya ke pihak pelabuhan Nabire, di suruh ke Perusahaan Bongkar Muat bernama Anthony, menurut Anthony tidak ada dokumen alat berat atas nama Arwan Koty, tapi ada alat berat yang di turunkan dan di titipkan di Satpolair Nabire.

“Karena dokumen pengangkutan tidak ada menurut pihak bongkar muat Anthony, maka saya tidak bisa mengecek ke Satpolair, hal itu langsung saya laporkan ke Arwan Koty melalui telepon genggam, barang tidak ada di Pelabuhan Nabire”,kata saksi.

Menyikapi keterangan saksi saksi dan alat bukti dalam persidangan, jelas jelas perkara ini ada indikasi rekayasa dan dipaksakan. Sebab alat bukti dalam berkas perkara Jaksa dan majelis hakim tidak sinkron, ada berkas foto copy alat bukti yang tidak ada dalam berkas majelis hakim, sampai majelis mengatakan yang itu tidak ada dalam berkas ini pa jaksa. Hal itu terungkap pada saat penasehat hukum terdakwa menunjukkan kejanggalan Surat Penitipan yang ditandatangani M.Sofiansyah (nama tersebut tidak kita kenal), tidak ada NIK KTP dan Saksi Sofiansyah tidak pernah beralamat di situ serta tanda tangan di Surat Penitipan itu bukan tandatangan Saksi. Tidak ada pemeriksaan terhadap para saksi-saksi yang di Nabire dalam berkas perkara dan tidak pernah dihadirkan jaksa dalam persidangan, kata Aristoteles dan Efendi dan Nurwandi.

Masih banyak kejanggalan kejanggalan dalam perkara ini, seperti saksi Manurung aparat Kepolisian Polair Nabire dan Anthony, dimana mereka yang mengetahui apakah alat berat yang dibeli Arwan Koty sampai di Nabire atau tidak. Nama mereka ada dalam berkas perkara, seharusnya jaksa memanggil sebagai saksi untuk memberikan keterangan dalam persidangan. Menghadirkan saksi itu supaya perkara ini terang benderang untuk mencari materi dan pokok perkara yang sebenar benarnya jika dakwaannya benar, tapi karena dakwaannya ditengarai adanya rekayasa maka saksi tidak semua dihadirkan jaksa. Yang paling fatal, dalam dakwaan jaksa terdakwa disebut melanggar pasal pemalsuan, namun ancaman pasalnya tidak ada pasal pemalsuan.

Demikian juga alat bukti dalam berkas perkara, S Tap tentang penghentian Penyelidikan sudah jelas jelas dalam berkas perkara resume menyatakan bahwa laporan Arwan Koty dihentikan saat Penyelidikan sebagai mana bukti surat ketetapan, S Tap /66/V/RES 1.11/2019/Ditreskrimum, tanggal 17 Mei 2019 dan STap/2447/XII/2019/Dit.reskrimum, tanggal 31 Desember 2019, dihentikan saat penyelidikan, namun jaksa mendalilkan dakwaannya dihentikan Penyidikan dan tetap menaikkan berkas ke pengadilan. “Jika berkas perkara BAP dari Kepolisian diduga sudah salah bagaimana Jaksa penuntut umum bisa menyatakan berkas lengkap atau P21. Sehingga dalam hal ini jaksa telah membuat dakwaan yang ditengarai palsu untuk mengkriminalisasi terdakwa yang tidak bersalah”, ucap penasehat hukum. 

Menurut Aristoteles, bahwa perkara ini terjadi karena  Arwan Koty merasa dirugikan saat membeli alat berat Excavator Volvo type EC 210D dengan lunas seharga 1.265 miliar rupiah dari PT.Indotruck Utama, namun alat berat yang dibelinya itu belum diserahkan penjual walau sudah ada surat perjanjian. Karena merasa dirugikan sehingga Arwan Koty melaporkan Bambang Prijono Presdir PT.Indotruck Utama ke Ditreskrimum Polda Metro Jaya sesuai nomor LP/B/3082/V/2019/Ditreskrimum, Akan tetapi laporan tersebut dihentikan pada tahap Penyelidikan sesuai surat ketetapan STap /2447/XII/2019/Dit.Reskrimum tanggal 31 Desember 2019. Namun berdasarkan surat ketetapan penghentian penyelidikan tersebut Arwan Koty dilaporkan balik oleh Bambang Prijono SP dengan keterangan dihentikan Penyidikan di Kepolisian  sebagaimana pasal 220 KUHP dan pasal 317 KUHP, tentang laporan pengaduan palsu, hingga saat ini disidangkan.

Untuk persidangan berikutnya, pihak terdakwa akan menghadirkan saksi isteri terdakwa yang juga saksi fakta yang bertindak pelaksana dalam perkara pembelian alat berat tersebut. Juga akan dihadirkan Ahli untuk memberikan pendapatnya terkait perkara yang didakwakan kepada Arwan Koty, ucap penasehat hukum 8/7/2021.

Penulis : P. Sianturi

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY