Mantan Sekda Pemkab Samosir Jabiat Sagala Cs Divonis 1 Tahun Penjara Korupsi...

Mantan Sekda Pemkab Samosir Jabiat Sagala Cs Divonis 1 Tahun Penjara Korupsi Anggaran Covid-19

118 views
0
SHARE

Jakarta Kabarone.com,-Jabiat Sagala mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara (Prov Sumut), bersama tiga terdakwa lainya dijatuhi hukuman selama 1 tahun penjara, dengan denda 50 juta rupiah, subsidair 1 bulan kurungan.

Sarma Siregar pimpinan majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan, Sumatera Utata, yang mengadili dan memeriksa berkas perkara dugaan korupsi anggaran Covid -19 yang diduga dilakukan terdakwa Jabiat Sagala, bersama sama dengan terdakwa Mahler Tamba. Sardo Sirumapea, Santo Edi Simatupang, divonis bersalah atas kerugian negara sebesar Rp 944 miliar rupiah untuk penanggulangan Covid pada tahun 2020, dimana dana tersebut seharusnya di berikan langsung ke masyarakat Kabupaten Samosir, akan tetapi diaeleqengkan para terdakwa, untuk kepentingan sendiri atau orang lain.

Terdakwa Jabiat Sagala dan terdakwa lainnya dinyatakan majelis hakim, telah terbukti besalah secara sah dan meyakinkan melanggar hukum, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut tentang pidana korupai. Berdasarkan keterangan saksi saksi, alat bukti barang bukti serta keterangan Ahli dan terdakwa yang terungkap dalam persidangan, bahwa terdakwa telah bersalah menurut hukum.

Dalam pertimbangannya majelis hakim mengatakan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Menghilangkan uang negara untum keperluan penanggulangan Covid dengan wewenang dan jabatannya, sebagaimana hal memberatkan. Sementata pertimbangan terkait hal meringankan terdakwa belum pernah dihukum, sopan dan koperatif dalam persidangan.

Majelis hakim mengatakan sependapat dengan pembuktian penuntut umum atas perbuatan terdakwa. Dimana sebelumnya Jaksa Penuntut Umum telah menuntut ke empat terdakwa masing masing 1 tahun penjara denda 50 juta rupiah, sama dengan putusan majelis hakim. Terdakwa dengan sengaja menguasai dan tidak membagikan dana anggaran penanggulangan Covid-19 kepada warga Kabupaten Samosir, oleh karena itu patutlah dihukum sesuai perbuatanya.

Terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 3 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU No 31 Tahun 1999 diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dakwaan subsidair JPU, ucap Aspidsus Kajati Medan I Made Sudarmawan SH MH dan Yos Arnold SH MH Kasipenkum Kejati Medan Sumut.

I Made menyampaikan, ke empat terdakwa divonis sesuai (conform) tuntutan JPU, yakni 
Terdakwa 1. Drs. Jabiat Sagala, M.Hum Terbukti melanggar Pasal 3 UU Tipikor, dengan Pidana penjara selama 1 tahun dan denda 50 juta rupiah subsidair 1 bulan penjara.
Terdakwa 2. Mahler Tamba. Terbukti melanggar Pasal 3 UU Tipikor. Divonis Pidana penjara selama 1 tahun denda 50 juta rupiah subsidair 1 bulan kurungan. putusan sama (conform) dengan JPU. Menyikapi putusan majelis hakim tersakwa Mahler tamba pikir-pikir.
Tersakqa 3. Sardo Sirumapea, S.Pd., M.M. dinyatakan terbukti melanggar Pasal 3 UU Tipikor. Dengan putusan Pidana penjara selama 1 tahun denda 50 juta rupiah subsidair 1 bulan kurungan. Sementara barang bukti dipergunakan untuk perkara tersakwa Santo Edi Simatupang. Dalam putusan tersebut terdakwa Sardo sirumapea pikir-pikir.

Tersakwa 4. Santo Edi Simatupang. Majelis menyatakan terbukti melanggar Pasal 3 UU Tipikor. Vonis penjara selama 1 tahun denda 50 juta rupiah subsidair 1 bulan kurungan. Terdakwa ini di hukum membayar uang Pengganti sebesar Rp 17.163.000 subsidair 6 bulan penjara, terdakwa Santo E menyatakan pikir pikir terkait putusan majelis hakim. Demikian dalam putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan. Menurut Kasipenkum Kejati Medan JPU maaih mempelajari isi putusan majelis hakim, ucapnya 20/8/2021

Untuk diketahui, bahwa sebelum perkara dugaan korupsi anggaran Covid ini disidangkan, terdakwa Jabiat Cs mendaftarkan Praperadilan tahun 2021 di Pengadilan Negeri Balige dalam Praperadilan, hakim PN Balige mengabulkan Praperadilan para terdakwa  dengan alasan penetapan tersangka tidak berdasarkan hukum sebagaimana KUHAP, kata hakim Praperadilan.

Lalu penanganan berkas perkaranya diambil alih Kejati Medan dan langsung menahan para terdakwa hingga saat ini ke empat tersakwa sudah di vonia terbukti walau hanya 1 tahun penjara.

Penulis : P. Sianturi  

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY