|Jumat, Oktober 20, 2017
Home » Lipsus » Usulan Lapas Tanjung Selor Direspon Positif Menkum-HAM

Usulan Lapas Tanjung Selor Direspon Positif Menkum-HAM 

tiny_20170426094953
Bagikan

Kabarone.om, Kaltara – Di sela Musyawarah Perencanaan Pembangunan Regional (Musrenbangreg) Kalimantan Tahun 2017 yang berlangsung di Jakarta beberapa waktu lalu, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr H Irianto Lambrie menjalankan tugas lainnya mengembangkan dan mempercepat akselerasi pembangunan Kaltara. Hal itu sebagaimana disampaikan Humas Pemprov Kaltara kepada KabarOne, Rabu (26/4).

Semangat guna mempercepat gerak pembangunan Kaltara di segala aspek, tak pupus dari dalam diri Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie. Buktinya, di tengah kesibukan menyuarakan aspirasi masyarakat Kalimantan melalui Musrenbangreg Kalimantan, Irianto menyisihkan waktunya untuk bertembung dengan dua kementerian.

Pertama, Irianto dan rombongan bertemu langsung dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum-HAM), Yasonna Hamonangan Laoly pada 17 April di ruang pertemuan utama Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum-HAM) di Jakarta.

Disitu, Irianto memaparkan sejumlah niatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara. Seperti rencana penambahan Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Kaltara. “Mengingat kapasitas Lapas yang ada di Kaltara, khususnya di Tarakan dan Nunukan sudah melebihi kapasitas, maka sedianya Kaltara perlu menambah Rutan atau Lapas baru yang lebih representatif,” kata Irianto di hadapan Menteri.

Lokasi yang diusulkan, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan yang merupakan wilayah ibukota Kaltara. “Lapas Tanjung Selor diusulkan dibangun dengan kelengkapan dan lahan yang memadai. Di dalamnya, ada Lapas Anak, Lapas Wanita dan lainnya,” jelas Irianto.

Untuk pendanaannya, Irianto menggagas agar kegiatan yang menjadi wewenang Kemenkum-HAM ini dapat melibatkan pihak swasta melalui Coorporate Social Responsibility (CSR), selain mengandalan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Kami menyiapkan lahan dan anggaran untuk kegiatan rehab ringan Rutan dan Lapas yang sudah ada,” papar Irianto dan disambut positif oleh Menteri.

Menkum-HAM, Yasonna Hamonangan Laoly menanggapi tiap usulan dengan positif. “Untuk pembangunan Lapas Tanjung Selor, saya akan datang langsung ke Kaltara untuk bertemu dengan para pengusaha di Kaltara guna membicarakan penglibatan mereka dalam pembangunan Lapas ini. Nanti kita juga siapkan regulasinya agar lebih tegas,” kata Yasonna.

Aspirasi lain yang disampaikan Irianto adalah, peningkatan status Unit Layanan Paspor (ULP) Tanjung Selor menjadi Kantor Imigrasi (Kanim) Bulungan. “Ini untuk kepentingan peningkatan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), sekaligus mempermudah proses keimigrasian di Kaltara, khususnya wilayah ibukotanya,” urai Irianto.

Di hari yang sama, Irianto juga menyambangi gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), tepatnya ke Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen). Disitu, Irianto diterima oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Dikdasmen, Hamid Muhammad dan jajarannya. “Percepatan pengoperasian gedung LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) Kaltara, penting direalisasikan. Lantaran, masih banyak guru yang belum mengikuti pelatihan K-13 (Kurikulum 2013) yang penting untuk menunjang kelancaran belajar-mengajar setiap sekolah di Kaltara,” jelas Irianto.

Aspirasi ini didukung sepenuhnya oleh Dirjen Dikdasmen. Bahkan, ditargetkan sebelum tahun ajaran 2017/2018 dimulai (Juni), gedung LPMP Kaltara sudah dapat beroperasi. “Untuk sementara, kantor dan sekretariat LPMP dulu. Terpenting, LPMP Kaltara sudah beroperasi. Dan, kedepan tidak ada lagi dana operasional atau lainnya yang dititipkan ke LPMP Kaltim (Kalimantan Timur) di Samarinda,” tukas Dirjen Dikdasmen, Hamid Muhammad. (hms)

Bagikan

Tambah Komentar