|Selasa, September 26, 2017
Home » Politik » Pandangan Umum Dewan Melalui Fraksi Terhadap RAPBD Tahun 2016

Pandangan Umum Dewan Melalui Fraksi Terhadap RAPBD Tahun 2016 

pandangan rapbd
Bagikan

Kabarone.com, Bulungan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulungan, kembali menggelar rapat paripurna ke-12 Masa persidangan III tahun 2015, dengan agenda pandangan umum anggota dewan melalui fraksi DPRD terhadap RAPBD Bulungan tahun anggaran 2016, (26/11).

Faisal Fikri, wakil ketua DPRD berkesempatan membacakan seluruh pemandangan umum dari 6 fraksi yakni Fraksi Golongan Karya (Golkar), Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan, Demokrat, Fraksi Persatuan Pembangunan dan Fraksi Gerakan Perubahan, saat Paripurna ke-12 masa persidangan III agenda pandangan Umum Anggota Dewan lewat fraksi terhadap Nota Penjelasan Keuangan RAPBD Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2016.

Dalam sambutan tertulisnya wakil dari fraksi mengatakan bahwa,“Sesuai kesepakatan seluruh anggota dewan melalui fraksi-fraksi, maka untuk lebih efektif dan efisiennya proses pembahasan RAPBD Kabupaten Bulungan tahun anggaran 2016, maka penyampaian pemandangan umum anggota dewan lewat fraksi disepakati untuk digabung dan dibacakan salah satu perwakilan anggota dewan, hal ini mengingat batas waktu efektif untuk penetapan RAPBD sampai dengan akhir November 2015,”

Setelah menyimak nota penjelasan keuangan RAPBD Kabupaten Bulungan tahun anggaran 2016 yang telah disampaikan PJ Bupati Bulungan, maka seluruh fraksi berhak memberikan saran dan catatan penting sebagai rekomendasi yang perlu mendapatkan perhatian  dan tindaklanjut yang serius oleh seluruh komponen terkait.

Pada  pemandangan umum tersebut  fraksi Golkar meminta agar pemerintah Kabupaten Bulungan dapat lebih giat melakukan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan Asli Daerah sebagai modal dasar pendapatan.

“Fraksi Golkar juga mengharapkan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat memberikan RKA untuk memudahkan koordinasi dalam pembahasan RAPBD Kabupaten Bulungan tahun anggaran 2016. Dan juga diharapkan masalah standariasai Kabupaten Bulungan hendaknya dapat segera ditetapkan sebelum ditetapkannya RAPBD Kabupaten Bulungan 2016,” ungkapnya.

Dalam Pemandangan umum tersebut  fraksi Gerakan Indonesia Raya meminta agar seluruh SKPD dapat menyesuaikan waktu pelaksanaan kegiatan sehingga pada akhir tahun anggaran 2016 tidak ada lagi SILPA yang pada akhirnya akan menambah beban pembiayaan daerah.

Fraksi Demokrasi Perjuangan berharap pada masa mendatang perlu adanya pemikiran semua komponen untuk bersama-sama menggali potensi dalam meningkatkan sumber pendapatan daerah. Salah satu potensi pendapatan daerah yang mungkin bisa digali adalah melalui sewa pakai gedung yang saat ini digunakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara  mengingat kondisi PAD Kabupaten Bulungan dalam RAPBD tergolong belum maksimal dalam pembiayaan belanja daerah.

Fraksi Demokrasi Perjuangan juga meminta  agar pemerintah dapat menyiapkan subsidi operasional transportasi angkut untuk menyalurkan Bahan Bakar Minyak (BBM) ke wilayah pedalaman dan pedesaan. Berkaitan dengan pelaksanaan program kegiatan Multiyears fraksi Demokrasi Perjuangan menegaskan agar  dapat segera diselesaikan sebelum berakhir Tahun Anggaran 2015. Dan diharapkan kepadda Pemerintah Kabupaten Bulungan dapat memberikan sanksi tegas bagi pelaksana kegiatan yang tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya sampai batas waktu yang ditentukan.

Fraksi Demokrat mengapresiasi pemerintah kabupaten bulungan atas hubungan kerjasama yang telah terjalin selama ini. Fraksi Demokrat memberikan masukan serta saran agar Pemerintah Kabupaten Bulungan dapat lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang orientasinya pada peningkatan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat.

Fraksi Persatuan Pembangunan mengharapkan agar pemerintah lebih tepat waktu dalam menyampaikan KUA-PPAS guna percepatan proses pembahasan. Selanjutnya fraksi Persatuan Pembangunan menghimbau agar proses pelelangan segera dilakukan setelah RAPBD ditetapkan.

Fraksi Gerakan Perubahan mengharapkan agar Pemerintah dapat lebih meningkatkan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas dan fungsi dengan menyesuaikan tingkat beban kerja yang dimiliki.

Pada prinsipnya semua fraksi dapat menerima nota penjelasan Keuangan RAPBD Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2016 untuk selanjutnya dibahas Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Bulungan.

Perlu diketahui, nota RAPBD Kabupaten Bulungan tahun anggaran 2016 dengan rincinan Pendapatan Daerah sebesar Rp 1.153.868 juta, Belanja Daerah sebesar Rp 1.330.413 juta, dan Pembiayaan daerah sebesar Rp 255.287 juta. (HUMAS DPRD)

 

Bagikan

Tambah Komentar