|Selasa, September 26, 2017
Home » Regional » Daerah » Alokasi Anggaran Untuk Kaltara Tahun 2018 Naik, Rp 1,1 T Untuk Jalan Paralel ke Perbatasan

Alokasi Anggaran Untuk Kaltara Tahun 2018 Naik, Rp 1,1 T Untuk Jalan Paralel ke Perbatasan 

tiny_20170721085448
Bagikan

Kabarone.com, Kaltara – Sebagai daerah perbatasan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) kembali akan mendapatkan sokongan dana dari pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bahkan pada 2018 diproyeksikan alokasi anggaran perbatasan untuk Kaltara meningkat dibanding tahun ini.

Kaltara, menurut Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie, akan kebagian alokasi anggaran sebesar Rp 3,17 triliun pada 2018. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan tahun ini, di mana Kaltara mendapatkan alokasi Rp 1,3 triliun.

Irianto menjelaskan, secara nasional alokasi dana pembangunan perbatasan pada 2018 mencapai Rp 28,5 triliun. Angka ini diketahui meningkat signifikan jika dibandingkan dengan alokasi 2017 yang besarannya hanya Rp 19,5 triliun. Papua menjadi provinsi dengan alokasi dana tertinggi yang digelontorkan pusat. Jumlahnya mencapai Rp 5,4 triliun.

Irianto mengungkapkan telah mengusulkan beberapa proyek pembangunan perbatasan yang penting bagi kemajuan kondisi sosial ekonomi di batas negara. “Kami sudah mengusulkan penambahan PLBN (Pos Lintas Batas Negara) kepada pemerintah,” kata Irianto.

Usulan PLBN di Kaltara, disampaikan Irianto, ada di tiga titik. Yaitu Long Midang, Seimanggaris, dan Sebatik. Ketiga lokasi ini dianggap strategis dibangun PLBN. Tujuannya memperlancar arus lintas batas negara, termasuk menumbuhkan ekonomi masyarakat setempat.

Hanya saja, jika melihat Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Perka BNPP) RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2018, bentuk kegiatan yang dilaksanakan di daerah dibagi per kementerian. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) misalnya akan membangun 1 unit kantor desa di Bahau Hulu, Kabupaten Malinau. Lalu 18 unit kantor desa yang terbagi 6 unit di Lumbis Ogong, 4 unit di Krayan Selatan, dan 8 unit di Tulin Onsoi (Nunukan).

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun jalan paralel perbatasan sepanjang 127,58 kilometer dengan anggaran senilai Rp 1,14 triliun. Di Malinau, kementerian ini juga membangun 10 unit rumah sederhana bagi penduduk miskin di Long Apung, 8 unit rumah sosial bagi masyarakat tidak mampu di Lidung Payau, 25 unit rumah layak huni di Kecamatan Kayan Hilir, dan jaringan air bersih di Data Dian tahap III.

Kemudian di Kabupaten Nunukan, akan dibangun 300 unit rumah khusus yang tersebar di Lumbis Ogong, Sebatik Tengah, Sebatik Timur, Krayan, Krayan Selatan, Seimanggaris, dan Tulin Onsoi. “Sebatik Utara akan dibangun 30 unit pembangunan sarana air bersih,” tambah Irianto.

Untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, Kementerian Pertahanan akan melakukan peningkatan atau pembangunan fasilitas, sarana dan prasarana matra udara Pangkalan Udara (Lanud) Tarakan. Mencakup pula pembangunan sarana dan prasarana kesejahteraan personel matra udara Lanud Tarakan.

Peningkatan Bandar Udara (Bandara) Malinau akan diurusi oleh Kementerian Perhubungan dengan alokasi dana Rp 41,7 miliar. Di perhubungan darat, akan dilakukan pengadaan sekaligus pemasangan perlengkapan jalan di jalan nasional ruas Sekatak Buji (Bulungan)-Malinau. Kementerian ini juga mengucurkan Rp 99,6 miliar bagi peningkatan Bandara Nunukan, termasuk subsidi pengoperasian kapal pada penyeberangan perintis Tarakan-Nunukan, Nunukan-Sebatik, Nunukan-Seimanggaris. (hms)

Bagikan

Tambah Komentar