|Jumat, Oktober 20, 2017
Home » Regional » Daerah » Gubernur Irianto Lambrie Ingatkan Pentingnya Peningkatan Kerja Bersama

Gubernur Irianto Lambrie Ingatkan Pentingnya Peningkatan Kerja Bersama 

tiny_20170818065018
Bagikan

Kabarone.com, Kaltara – Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) dalam puncak Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-72 Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dipusatkan di Lapangan Agatish Tanjung Selor, Kamis (17/8).

Hadir dalam upacara tersebut, Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Kalimantan Timur (Kaltim) Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol) Naufal Yahya, Ketua DPRD Kaltara Marthen Sablon, Sekprov Kaltara H Badrun, Bupati Bulungan H Sudjati, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan undangan lainnya.

Ditemui usai upacara, Gubernur menyebutkan, di momen peringatan HUT RI kali ini, dirinya menaruh harapan agar kerja bersama makin ditingkatkan. Baik antara masyarakat dengan pemerintah, maupun di antara masyarakat sendiri.

Dipaparkan Gubernur, saat ini Pemprov tengah berjuang membangun pondasi yang kuat bagi Provinsi Kaltara. “Kalau pondasi yang kita bangun ini diganggu, lalu rusak, saya selaku gubernur takkan segan-segan untuk melakukan tindakan tegas. Siapapun orangnya,” urai Gubernur.

Sejauh ini, diakui olehnya, stabilitas keamanan dan ketertiban di Kaltara sudah terjaga dengan baik. Ini berkat kerja keras jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). “Kita patut bersyukur, dan berterima kasih kepada jajaran TNI dan Polri yang telah bekerja keras menciptakan keamanan dan kedamaian di wilayah Kaltara. Sehingga, penduduk Kaltara sampai saat ini dapat menikmati indeks kebahagiaan yang lebih baik dari provinsi lainnya di Indonesia,” tutur Gubernur.

Di samping kebersamaan, Irianto juga menegaskan agar masyarakat Kaltara menghilangkan perbedaan. Provinsi Kaltara yang penduduknya hiterogen, memiliki banyak kultur, suku, agama dan budaya, jangan sampai menyebabkan perpecahan.

“Perbedaan itu biasa. Yang terpenting, jangan sampai perbedaan itu menyebabkan kita terpecah belah, hingga merusak rencana pembangunan yang sudah dan sedang dikerjakan,” kata Irianto.

Ditegaskannya, apabila ada pihak tertentu yang melakukan provokasi secara berlebihan baik lewat media sosial (Medsos) maupun secara terang-terangan hingga timbul pelanggaran hukum, dirinya selaku kepala daerah di Kaltara akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk melakukan proses hukum terhadap pelaku. “Yang kita pertaruhkan di sini, jangan main-main, masa depan Provinsi Kaltara,” tegasnya.

NAWACITA KE-3 SEBAGIAN BESAR TERWUJUD

Program pembangunan yang digelorakan Pemerintah Indonesia melalui Program Nawacita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden (Wapres) H Jusuf Kalla, khususnya di Kaltara telah terbukti perwujudan. Utamanya, Nawacita ke-3, membangun Indonesia dari pinggiran. “Sebuah rencana pembangunan yang dirumuskan dalam sebuah program kerja, memang tak bisa dilakukan implementasinya secara instan, perlu waktu untuk perencanaan. Dan, dari evaluasi Pemprov Kaltara, Program Nawacita yang dicanangkan Kabinet Kerja, secara umum sebagian besar sudah terwujud. Utamanya, Nawacita ke-3, yang faktanya dirasakan langsung oleh masyarakat Kaltara di perbatasan,” papar Gubernur.

Manifestasi dari Nawacita ke-3 itu, di antaranya terealisasinya pembangunan infrastruktur jalan atau akses di perbatasan, kelistrikan, kesehatan, pendidikan hingga keamanan. “Memang tak semuanya terealisasi secara merata, itu harus kita akui. Namun, di beberapa wilayah di Indonesia, sudah mengalami kemajuan yang signifikan. Dari sisi transportasi misalnya, Kaltara, khususnya di Sebatik, Nunukan, dan Krayan pengembangan transportasi udaranya mengalami kemajuan yang cepat. Bahkan, Kaltara sudah masuk program Tol Laut. Ini patut disyukuri,” jelas Gubernur.

Termasuk, pada 2018, Pemerintah Pusat menelurkan kebijakan politik anggaran yang menaruh perhatian besar kepada pembangunan di wilayah perbatasan dan pinggiran. “Untuk Kaltara, sesuai keputusan Kepala BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan) Tjahjo Kumolo, semua kementerian akan melaksanakan program kegiatan di wilayah perbatasan dan pinggiran secara terintegrasi. Total anggarannya, sekitar Rp 3 triliun. Disamping itu, secara khusus, Kemenhub (Kementerian Perhubungan) melalui Menhub (Menteri Perhubungan) Budi Karya Sumadi telah menjanjikan untuk menyelesaikan Bandara (Bandar Udara) di Kaltara,” ungkap Gubernur.

Program Kemenhub di Kaltara itu, di antaranya pengembangan Bandara Internasional Juwata Tarakan, Nunukan, dan Tanjung Selor. Termasuk, bandara perintis di perbatasan, seperti Bandara Long Bawan, Long Ampung dan Sebatik (dalam perencanaan). Perealisasiannya, dalam dua hingga tiga tahun, dengan anggaran yang disiapkan sekitar Rp 1 triliun. “Ini sebuah keputusan politik anggaran yang cukup berani, dan selama ini belum kita rasakan,” beber Gubernur.

Data BPS dan BI, Masyarakat Kaltara Bahagia

SEJURUS dengan terbentuknya Provinsi Kaltara sekitar empat tahun lalu, angka pertumbuhan penduduk di provinsi termuda di Indonesia ini pun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dampaknya, angka pengangguran terbuka dan angka kemiskinan pun bertambah. Hal ini diakui Gubernur merupakan efek masif yang selalu dialami sebuah daerah baru yang tumbuh berkembang dengan cepat.

“Kita patut bersyukur karena di Kaltara, angka kemiskinannya masih dibawah rata-rata nasional (sekitar 7 persen) meski pada tahun ini masyarakat tergolong miskin itu bertambah sekitar 2.400 jiwa. Ini dikarenakan Kaltara menjadi daerah tujuan orang untuk datang, lalu mencari pekerjaan serta penghidupan yang lebih baik,” jelas Gubernur.

Dengan demikian, adalah fakta bahwa munculnya penggangguran terbuka yang memicu tingginya angka kemiskinan tadi, dikarena migrasi masuk ke Kaltara yang tiap tahun terus bertambah. “Jadi, kemiskinan itu muncul karena migrasi masuk ke Kaltara. Namun, bagi masyarakat yang memang sudah lama tinggal di Kaltara, telah merasakan hasil pembangunan dalam tiga tahun terakhir ini,” urai Irianto.

Meski secara faktual, pengangguran terbuka masih ada, jumlahnya tidaklah sebesar pada 2013. Pada 2013, jumlah pengangguran di Kaltara sekitar 23 ribu jiwa, sementara pada 2017 tersisa 15 ribu jiwa. “Ini membuktikan bahwa, pemerintah kita, baik melalui kegiatan investasi, APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) serta swasata telah berhasil menciptakan lapangan kerja bagi 8 ribu orang pencari kerja. Ini pulalah yang memicu pesatnya migrasi ke Kaltara, sehingga angka kemiskinan mengalami kecenderungan naik,” ungkapnya.

Pun demikian, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI), Kaltara masuk kedalam lima besar provinsi yang memiliki indeks kebahagiaan tertinggi. Adapun indeks kebahagiaan bagi Provinsi Kaltara, 73,33 persen. Sementara provinsi dengan indeks kebahagian tertinggi, adalah Maluku Utara (73,77 persen). “Di Kaltara itu, terbukti orangnya hidup rukun, aman, dan damai meski berbeda suku dan agama. Dari hal ini, dapat dilihat bahwa tidak ada korelasi langsung antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan tingkat kebahagiaan,” urai Gubernur.

PERSOALAN KESEHATAN DAN PENDIDIKAN TERSOLUSIKAN

Dampak pembangunan yang dilakukan Pemprov Kaltara, Pemerintah Daerah (Pemda) dengan ditopang dukungan dan perhatian kuat dari Pemerintah Pusat, mendorong pencapaian perbaikan atas sejumlah persoalan pendidikan dan kesehatan di wilayah ini. “Secara umum, aspek pendidikan dan kesehatan terus meningkat pencapaiannya, utamanya infrastruktur yang dibangun oleh Pemprov, Pemda maupun pusat,” kata Irianto.

Gubernur pun berharap kunjungan kerja sejumlah menteri ke Kaltara, utamanya di wilayah perbatasan dan pinggiran akan berdampak langsung kepada peningkatan kebijakan politik alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan. “Insya Allah, Kaltara akan memperoleh anggaran Rp 15 miliar (dari Kementerian Kesehatan) untuk pengembangan RS (Rumah Sakit) di perbatasan, khususnya RS Pratama di Long Bawan,” urai Gubernur.

Dana Rp 15 miliar tersebut, akan digunakan untuk pengadaan alat kesehatan serta meubelair bagi RS di perbatasan. “Tak hanya bagi RS Pratama Long Bawan, tapi juga RS Pratama di Long Ampung yang kita bangun. Namun, yang agak tertinggal, hanya RS di Sebuku. Dari itu, sangat diharapkan Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Nunukan pro aktif dan berkoordinasi baik dengan Pemprov untuk mengusulkan kegiatan ke pusat. Sebab, Kaltara sebagai provinsi baru, APBD-nya terbatas,” jelasnya.

Meski saat ini APBD Kaltara terbatas, sedianya secara peringkat dan nominal, APBD Kaltara terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan APBD itu, sebut Gubernur, sekaligus membuktikan bahwa Pemprov Kaltara telah bekerja keras. APBD Perubahan Kaltara 2017 diperkirakan mencapai Rp 3 triliun. “Kontribusi APBD itu tak hanya mengandalkan dana transfer dan dana perimbangan dari pusat. Tapi juga, saya selaku Gubernur dan Pempro terus melakukan upaya intensifikasi untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) kita hingga mampu memberikan kontribusi lebih baik kepada APBD secara keseluruhan,” beber Gubernur.

DOKTER TERBANG DILANJUTKAN, SEDIAKAN AMBULANS AIR

Diakui Gubernur, untuk fasilitas kesehatan di Kaltara, utamanya di wilayah perbatasan dan pinggiran belum terjangkau sepenuhnya upaya perbaikan kualitas fisik dan non fisik. “Untuk RS Pratama yang belum memiliki kelengkapan alat kesehatan, akan terus kita perjuangkan. Bukan hanya alat kesehatan, dukungan air bersih, perumahan dokter, listrik juga akan kita perjuangkan ke pusat pembangunan maupun pengembangannya,” kata Gubernur.

Hanya saja, tak bisa serta merta dilakukan. Semuanya dilakukan secara bertahap, melalui APBD maupun APBN. “Di bidang pelayanan kesehatan, Pemprov sedang mengkaji untuk melanjutkan program Dokter Terbang, dan Ambulance Speedboat (SB) yang akan memasuki pelelangan tahun ini,” ucap Gubernur.

Khusus Ambulance SB, untuk sementara akan disediakan satu unit. Perangkat ini diharapkan akan menjangkau masyarakat Kaltara di wilayah yang sulit, utamanya yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara cepat dan tepat. “Nanti SB-nya stay di Tanjung Selor. Nah, di dalam SB itu, ada fasilitas pelayanan kesehatan yang standar bagi masyarakat yang membutuhkan. Bila harus dirujuk, masyarakat pun akan dimudahkan karena diantar langsung ke daerah yang punya RS rujukan (saat ini RSUD Tarakan),” papar Gubernur.

Pemprov Kaltara juga memprogramkan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) bagi orang yang sakit. “Saya telah perintahkan kepada Dinkes (Dinas Kesehatan), Dishub (Dinas Perhubungan), dan Disperindagkop (Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi) untuk melakukan revisi anggaran terkait hal ini. Mungkin, kita akan mengurangi SOA barang, untuk dialihkan ke SOA orang yang sakit,” ungkap Gubernur.

Melepas Simbolis 18 Calon Mahasiswa STPP

Gubernur juga melepas sebanyak 18 orang calon mahasiswa yang akan menempuh studi Sekolah Tinggi Penyuluh Pertanian (STPP). Dijelaskan gubernur, ini merupakan program kerjasama yang seleksinta digelar pada bulan Juni lalu. “Seleksi yang kita gunakan juga menggunakan sistel Tes Kompetensi Dasar (TKD). Dan pada tanggal 2 September mendatang mereka akan diterima di Kampus STPP dan diinapkan di asrama kampus,”kata Gubernur.

Irianto menyebutkan, ini merupakan salah satu upaya Pemprov Kaltara dalam mengembangan sumberdaya manusia yang ada di Kaltara. “Ini sudah menjadi komitmen kita untuk terus mengembangkan sumberdaya manusia di Kaltara, sehingga provinsi yang masih terbilang cukup muda ini memiliki daya saing yang begitu tinggi,”jelas Gubernur.

Selain 18 orang yang akan menempuh pendidikan tinggi di STPP Malang. Gubernur juga menemui Sarinah, salah satu mahasiswi Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Borneo Tarakan (UBT) yang akan diberangkatkan pada 23 Agustus 2017 nanti, untuk mengikuti Duta Muda Tingkat Asean-Indonesia 2017 di Jakarta.`

Sementara itu, Ketua TP PKK Hj Rita Ratina usai mengikuti upacara detik-detik proklamasi di Lapangan Agatish, langsung bertolak menuju Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan untuk mengikuti serangkaian kegiatan Inspeksi Visual Asetat (IVA).

“Kegiatan ini bertujuan sebagai upaya mendektsi kanker Rahim sedini mungkin,”ungkap Rita.

Rita juga sangat berterima kasih atas acara yang digelar bertepatan dengan HUT RI ke-72 ini. Apalagi, Kesehatan para ibu dan perempuan adalah hal yang penting bagi pembangunan provinsi baru ini. Keluarga, baik itu bapak sebagai kepala keluarga dan anak-anak sebagai penerus juga turut sehat jika memiliki ibu yang sehat.

“Bahagia saya kalau melihat ibu-ibu peserta tes bahagia (bebas kanker). Terimakasih bagi ibu-ibu yabg bersedia secara antusias memeriksakan dirinya, dan juga bagi seluruh pihak yang terlibat,” ujarnya. Turut hadir mendampingi dalam acara itu Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kaltara, Sri Senanti Badrun. (Md)

Bagikan

Tambah Komentar