|Sabtu, Agustus 19, 2017
Home » Regional » Daerah » Gubernur Kaltara Buka Raker ke-1 Apeksi Komwil V Regional Kalimantan

Gubernur Kaltara Buka Raker ke-1 Apeksi Komwil V Regional Kalimantan 

tiny_20170415101154
Bagikan

Kabarone.com, Tarakan – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie memberikan banyak masukan, dan contoh-contoh inovasi baru saat membuka Rapat Kerja (Raker) ke-1 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Komisariat Wilayah (Komwil) V Regional Kalimantan Tahun 2017 di Gedung Serba Guna Kantor Walikota Tarakan, Kamis (13/04).

Beberapa hal disampaikan oleh gubernur dalam rapat kerja yang dihadiri Ketua Apeksi Airin Rachmi Diany yang juga Walikota Tangerang Selatan, ketua Komwil Apeksi Regional Kalimantan, Ibnu Sina yang juga Walikota Banjarmasin, serta beberapa walikota lainnya di Kalimantan itu. Di antara yang disampaikan, kata Irianto, kepala daerah, termasuk walikota harus memiliki inovasi, serta memperkuat networking. Di samping juga harus sering ke lapangan, melihat kondisi masyarakatnya.

Irianto mengatakan, situasi global seperti saat ini banyak tantangan yang harus dihadapi. “Pengaruh globalisasi sangat luas. Bahkan hingga ke daerah. Terutama kaitannya dengan kondisi fiscal keuangan negara,” terang Irianto.

Selain tantangan dari luar, Irianto juga membeberkan problem yang dihadapi di dalam negeri. Disebutkan, kesenjangan yang masih tinggi, bahkan cenderung makin meluas harus menjadi perhatian para kepala daerah. “Terutama di wilayah perkotaan. Saya sudah beberapa kali masuk ke gang-gang di Tarakan ini. Masih ada ditemui warga dengan kondisi ekonomi yang memprihatinkan. Ini harus menjadi perhatian, sekaligus penanganan bersama. Kita harus akui kemiskinan di Kaltara masih tinggi,” ungkapnya. Kesenjangan yang tinggi, kata Irianto, berdampak sangat luas. Tak hanya berpotensi pada konflik sosial. Tapi juga berpotensi menimbulkan kekacauan politik.

Disampaikan Irianto, ada tiga kebijakan penting pemerintah yang menguntungkan pemerintah daerah di luar Jawa. Yang pertama, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan kebijakan Indonesia Sentris. Tidak lagi Jawa Sentris. Artinya, pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di luar Jawa. “Ini sangat baik untuk para kepala daerah di luar Jawa. Dengan kebijakan ini, pemerintah akan lebih memperhatikan pembangunan di luar Jawa,” ujarnya.

Kebijakan yang kedua, adalah peningkatan daya saing. Irianto mengatakan, saat ini pemerintah melarang ekspor bahan mentah. Sehingga hasil Sumber Daya Alam (SDA) yang ada bisa dikelola di daerah, sebelum dijual atau diekspor. “Pemerintah juga mendorong permudah perijinan. Di Kaltara hal ini sudah dilakukan. Untuk memberikan izin tidak perlu harus ketemu saya. Kecuali perusahaan yang kita harus mengetahui sejauh mana track recordnya, agar jangan sampai salah memberikan izin,” kata Irianto lagi memberikan gambaran.

Yang ketiga, lanjutnya, kebijakan mendorong pengembangan konektifitas nasional. Komitmen pemerintah membuka konektifitas antar daerah, menguntungkan daerah di luar Jawa, yang selama ini konektifasnya masih minim.

Dalam kesempatan itu, Irianto juga menyampaikan masukan kepada jajaran pemerintah daerah. Kepada para kepala daerah, diharapkan untuk terus berinovasi dan tidak malu untuk belajar. “Jangan malu meniru yang baik. Saya kemarin baru saja menjadi pembicara dalam diskusi di kementrian dalam negeri, bersama dua bupati yang hebat. Yaitu Bupati Banyuwangi (Abdullah Azwar Anas) dan Bupati Malang (Rendra Kresna). Saya banyak belajar. Banyak inovasi-inovasi yang saya kutip, yang jika cocok bisa diterapkan di daerah ini. Kita tidak usah malu belajar. Apalagi untuk Kaltara yang masih terlalu muda. Baru 4 tahun usianya, ibarat manusia masih bayi,” ujar Irianto lagi.

Dicontohkan, satu hal menarik yang patut diikuti adalah bagaimana Bupati Banyuwangi mampu membuat wilayahnya menjadi daerah dengan rata-rata pengeluaran masyarakatnya terendah. Yaitu Rp 3,03 juta per keluarga per bulan. Jauh di bawah rata-rata pengeluaran masyarakat secara nasional, yaitu Rp 5,5 juta per keluarga per bulan.

Irianto menambahkan, ada dua hal yang seyogianya dapat dilakukan walikota, jika ingin kotanya cepat maju. Yaitu, pertama membuat kotanya nyaman dan tertib. Utamanya tertib lalulintasnya. Kemudian kedua pengelolaan manajemen sampah yang baik. “Kebersihan adalah salah satu kunci indikator keberhasilan kota itu,” imbuh Irianto yang juga sebagai koordinator Forum Kerjasama Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK) itu. (humas)

Bagikan

Tambah Komentar