|Minggu, Juni 25, 2017
Home » Regional » Daerah » Gubernur Kaltara Minta Percepatan Penyelesaian Lahan Pembangunan SUTT

Gubernur Kaltara Minta Percepatan Penyelesaian Lahan Pembangunan SUTT 

Gubernur Kaltara, Dr. Ir. H. Irianto Lambrie, M.M
Bagikan

Kabarone.com, Kaltara – Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie meminta jajarannya agar menyelesaikan secepatnya persoalan penyediaan lahan, untuk rencana pembangunan tapak  tower transmisi  150 KV atau yang sering disebut Saluran Udara Tingkat Tinggi (SUTT) di wilayah Kaltara. Selain itu, diimbau juga kepada para bupati yang wilayahnya  masuk dalam program pembangunan transmisi tersebut untuk ikut berperan dalam mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan ini.

Gubernur mengatakan, salah satu percepatan yang diharapkan bisa segera diwujudkan dalam mengatasi krisis listrik di Kaltara, adalah selesainya pembangunan tapak tower Saluran Udara Tingkat Tinggi (SUTT) sebanyak 160 KMS atau titik dari Tanjung Redeb, Berau (Kaltim) hingga Tanjung Selor (Bulungan, Kaltara). Kemudian 204 tower dari Tanjung Selor ke Tideng Pale, Kabupaten Tana Tidung (KTT), dan 52 tower dari Tideng Pale ke Malinau.

Untuk diketahui, berdasar informasi dari pihak PLN, kendala yang dihadapi untuk pembangunan transmisi ini adalah persoalan lahan. Padahal sesuai target, kesiapan lahan harus sudah selesai tahun ini. Karena diharapkan 2018 pembangunan transmisi, untuk mendukung proyeksi pemenuhan kebutuhan listrik di Kaltara itu. Utamanya untuk jalur Berau hingga KTT. Sedangkan KTT – Malinau ditargetkan selesai 2019.

Menurut Irianto, lewat jaringan transmisi PLN atau tower SUTT diharapkan dapat meningkatkan rasio elektrifikasi di Kalimantan Utara. Tentu, lanjut Irianto PT PLN juga diminta untuk mendukung dengan penyediaan peningkatan sumber energi listrik.

Selain meminta percepatan pembangunan transmisi 150 KV, Irianto juga berharap agar rencana pembangunan power plan yang telah masuk ke dalam proyek kelistrikan nasional 35 ribu Mega Watt (MW) di Kaltara bisa segera diwujudkan PT PLN. Ketiga power plan tersebut akan didirikan di tiga daerah masing-masing di Tanjung Selor, Bulungan dengan kapasitas 15 MW, di Nunukan kapasitas 10 MW, dan di Malinau dengan kapasitas 6 MW. Praktis total daya yang bisa dihasilkan sebanyak 31 MW.

“Seharusnya pembangunan power plan berupa Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Gas (PLTMG) ini sudah dimulai tahun 2017 ini.  Sehingga seluruh proyek PLTMG PT PLN Persero bisa selesai di akhir tahun ini,” ungkapnya.

Irianto mengatakan, jika pembangunan jaringan dan pembangkit bisa dilaksanakan sinergi dan tepat waktu maka rasio elektrifikasi di Kalimantan Utara bisa meningkat dimana saat ini baru mencapai 66,5 persen. Secara global daya listrik yang tersedia di provinsi bungsu saat ini baru mencapai 62,29 megawatt dengan beban puncak 68,52 megawatt.

Sementara itu, berdasarkan data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kaltara, lanjut Irianto, disebutkan sebanyak 179 desa belum mendapat aliran listrik. Dari jumlah 480 desa yang tersebar di empat kabupaten dan satu kota, 164 diantaranya merupakan desa berlistrik namun non PLN. Sedang yang dialiri listrik PLN jumlahnya baru mencapai 173 desa.

“Desa yang dialiri listrik PLN paling banyak di Bulungan. Sedang desa yang paling banyak mengandalkan listrik non PLN masih dominan di Kabupaten Nunukan. Biasanya warga yang belum teraliri listrik menggunakan generator set atau genset, dan solar cell yang bertenaga matahari/surya,” ujarnya.

Ditambahkan, selain untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, Kaltara juga membutuhkan listrik untuk rencana pembangunan kawasan industri di Tanah Kuning. Sehingga sesuai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) untuk Kaltara yang disiapkan 500 MW, dinilai masih kurang. Karena sesuai informasi, kebutuhan listrik untuk kawasan industri mencapai kurang lebih 1500-an MW. “Untuk rencana pembangunan smelter, salah satunya dari PT Inalum sendiri, kebutuhan listriknya sekitar 1200 MW,” tambah Irianto. (hms)

Bagikan

Tambah Komentar