|Jumat, Oktober 20, 2017
Home » Regional » Daerah » Kesejahteraan Sosial Menjadi Prioritas Pembangunan Kaltara

Kesejahteraan Sosial Menjadi Prioritas Pembangunan Kaltara 

tiny_20170419104327
Bagikan

Kabarone.com, Kaltara – Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaliamantan Utara (Kaltara) H Badrun mengatakan, fenomena persoalan sosial, adalah masalah kesejahteraan yang sedemikian dinamis dan bervariasi, menjadi cita-cita negara untuk mewujudkan kesejahteraan.

Hal itu disampaikan Sekprov saat membuka Rapat Koordinasi penyusunan kebijakan pelayanan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial di Hotel Galaxy Tarakan, Selasa (18/4).

“Dalam proses 71 tahun kita dihadapkan kepada fenomena-fenomena persoalan sosial, persoalan kesejahteraan yang sedemikian dinamis dan bervariasi. Oleh karena itu persoalan kesejahteraan ini adalah menjadi visi negara untuk mewujudkan kesejahteraan,” kata Badrun.

Badrun menyatakan, terkait persoalan kesejahteraan sosial menjadi prioritas pembangunan Provinsi Kaltara. Karena dinilai dengan kebijakan nasional dan menyangkut dengan kegiatan yang sangat penting.

“Dimensi persoalan sosial, dimensi persoalan kesejahteraan yang ada di Kaltara ini, ditetapkan pemerintah Provinsi Kaltara bersama teman-teman kabupaten/kota sebagai prioritas pembanguna. Karena ini merupakan kebijakan Nasional, mulai dari pembangunan fisik hingga bagian menyangkut dengan kegiatan-kegiatan yang sangat penting,” paparny.

Selain itu, Badrun berharap terkait dengan sarana infrastruktur dalam upaya pencegahan dampak ataupun penyebab persoalan sosial, pemerintah dapat membangun kelembagaan-kelembagaan yang dapat bersinergi dengan pemerintah pusat.

“Sebagai pemerintahan baru kita berharap dapat membangun kelembagaan-kelembagaan yang nanti juga dapat bersinergi dengan pemerintah pusat. Begitu juga dengan kabupaten kota agar dapat mencegah dampak persoalan sosial, dan hal-hal lain yang menyangkut dengan rumusan Rakor ini, disampaikan sebagai masukn,” harap Badrun.

Rakor penyusunan kebijakan pelayanan rehabilitasi sosial dan penyandang masalah kesejahteraan sosial ini, diharapkan juga dapat merumuskan masukan-masukan dalam proses kebijakan pemabangunan di Kaltara

“Saya berharap dapat terurai di dalam rakor ini melalui rumusan-rumusan sebagai input di dalam proses kebijakan pembangunan di Kaltara. Karena sebagai bentuk kontribusi bagi kemajuan pemabangunan di Kaltara,” tuntasnya.(hms)

Bagikan

Tambah Komentar