|Selasa, September 26, 2017
Home » Regional » Daerah » KPPIP Komitmen Berikan Pendampingan Dalam Pembangunan Infrastruktur Kaltara

KPPIP Komitmen Berikan Pendampingan Dalam Pembangunan Infrastruktur Kaltara 

tiny_20170726012403
Bagikan

Kabarone.com, Kaltara – Sebagai upaya mencari dukungan untuk percepatan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Utara (Kaltara), Senin (24/7), Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie melakukan pertemuan dengan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).

Dijelaskan Irianto, pertemuan tersebut merupakan upaya dalam mendorong pembangunan infrastruktur di Kaltara. Pertemuan ini, katanya, tidak hanya sekali namun telah berulang kali dilakukan. Salah satunya adalah pertemuan dengan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman beberapa waktu lalu.

Pertemuan yang dilakukan dengan KPPIP, lanjut Irianto, guna membahas lebih teknis rencana pengembangan kawasan provinsi Kaltara, khususnya Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi. “Ini merupakan konsistensi agar perencanaan pembangunan lebih terintegrasi,” jelasnya.

Berkaitan dengan pembiayaan, Irianto menjelaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dan KPPIP tengah berupaya mencari sumber pendanaan supaya rencana tersebut dapat segera terealisasi. Namun sebelum mencari sumber pembiayaan lain, dijelaskan Irianto, perlu disiapkan perencanaan pembangunan yang matang.

Dalam pertemuan tersebut pula KPPIP menyarankan agar membuat perencanaan pembangunan secara terintegrasi atau dengan sistem koridor. Sehingga memudahkan tim percepatan untuk memaparkan di hadapan para investor. “Selain itu, bagaimana caranya tenaga listrik di Kaltara untuk kebutuhan industri dapat segera terpenuhi. Agar ini bisa terealisasi, tentu perencanaannya harus matang, sehingga kami berharap pertemuan dengan KPPIP dapat memberikan informasi mengenai soal percepatan pembangunan di Kaltara,” katanya.

Sebelumnya, kata Irianto, rencana kehadiran Tsingshan ke Kaltara, seperti disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, merupakan bagian dari kerjasama yang telah dilakukan antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden China Xing Jinping. Di samping itu, juga melihat latar belakang Tsingshan, sebagai perusahaan iron and steel asal China yang sudah berhasil menbuka industri stainless steel di Morowali, Sulawesi Tengah. “Sekarang sudah berproduksi hingga 2 juta lebih stainless steel di Morowali. Perusahaan ini juga sudah memberikan pemasukan untuk negara dari pajak dan lain-lainnya. Sehingga kami optimis, perusahaan ini mampu mengembangkan industri di daerah lain di Indonesia. Salah satunya di Kaltara yang menjadi prioritas,” ujar Irianto.

Atas dukungan penuh dari pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait, perusahaan tersebut akan membangun kawasan industri yang terintegrasi di Kaltara. Mulai dari power plant, pabrik smelter yaitu industri logam (stainless steel) hingga pelabuhannya. Pihak Tsingshan bahkan telah melakukan survei lapangan, meski baru lewat udara.

Perusahaan yang memiliki banyak industri logam, utamanya stainless steel di berbagai negara itu, juga siap membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan bahan dasar batubara yang dalam tahap pertama dibangun 1.000 Megawatt (MW).

Sementara itu, Direktur Program KPPIP Rainier Hariyanto menegaskan, KPPIP berkomitmen untuk mendorong percepatan pembangunan di Kaltara. Selain itu, pihaknya juga akan segera bersinergi dengan kementerian lain.

Rainier juga mengakui, KPPIP akan membantu dengan mencari sumber pendanaan lain serta kebutuhan sumberdaya manusia. Apalagi Presiden telah menginstruksikan untuk melibatkan swasta untuk percepatan pembangunan di daerah. “Untuk pendanaannya, tahun ini masih belum bisa, karena terdapat sejumlah penghematan anggaran. Namun secara sumberdaya manusia dan pendampingan kami siap membantu,” kata Rainier.

Dia menargetkan, paling tidak satu paket koridor yang akan dibangun di Kaltara harus segera terealisasi. Konsep ini, lanjutnya, sudah diterapkan di daerah lain seperti di daerah Sumatera Utara. “KPPIP pun tertarik untuk menerapkannya di Kaltara, tentunya, KPPIP akan berkoordinasi dengan Belt and Road Forum (BRF) yang berada di bawah Kemenko Bidang Kemaritiman,” ujar Reinier.

Sedangkan untuk tahapannya, mereka berharap agar dokumen perencanaannya disiapkan oleh Pemprov Kaltara secara menyeluruh. Hal ini untuk meyakinkan investor yang akan masuk dalam proses pembangunan di Kaltara.(hms)

Bagikan

Tambah Komentar