KEDIRI. Kabarone.com – Rapat Paripurna II DPRD Kota Kediri dan Pemerintah Kota Kediri, yang digelar Kamis (5/10) mengungkap banyak persoalan yang mesti dijelaskan oleh pihak Pemkot Kediri. Hal tersebut terungkap dalam pandangan Fraksi-fraksi atas Raperda Perubahan APBD Tahun 2017.
Kritik dan sorotan tajam lebih banyak disampaikan oleh fraksi dari partai PKB, PDI Perjuangan dan partai diluar pemerintahan wali kota Kediri, Abdullah Abu B.
Diantaranya tentang Pembangunan proyek RTH Brantas yang menelan anggaran sekitar 7.3 Milyar lebih dan pembangunan Pasar Setono Betek dan Kampus Universitas Brawijaya.
Menurut politisi Partai PKB M.Zaidib dalam keteranganya kepada wartawan pembangunan taman- taman di Kota Kediri juga termasuk RTH di pinggir sungai Brantas kurang begitu memberikan manfaat kepada warga Kita Kediri.
Disamping itu juga masih persoalan yang hingga sekarang ini belum tuntas juga permasalahannya, yakni pembangunan kampus UB, tambah Zaidib.
“Jadi selama ini kita seolah-olah nggak dianggap, padahal kita ini wakil rakyat,” tutur Zaidib.
Belum lagi pembangunan pasar Ngronggo yang sudah lama mangkrak dan belum diteruskan pembangunanya. Semestinya segera di selesaikan dengan mencari jalan keluarnya.
“Secara keseluruhan kami belum dan tidak sepakat dengan yang di sampaikan oleh pihak eksekutif tadi,” jelas Zaidib.
Rapat Paripurna DPRD tersebut dihadiri hampir seluruh Kepala Dinas juga Satker terkait.
Sementara itu Walikota Kediri Abdullah Abu B dalam dalam menanggapi pandangan Fraksi-fraksi secara keseluruhan menjelaskan hampir semua.proyek yang dikerjakan sudah sesuai dengan aturan yang ada.
Acara rapat Paripurna DPRD Kota Kediri dan Pemkot Kediri akan dilanjutkan hari ini, Jum’at (6/10).
(sis)
