|Selasa, September 26, 2017
Home » Regional » Daerah » Pemkab Bulungan Akan Tingkatkan Efisiensi Dan Efektifitas Anggaran 2016

Pemkab Bulungan Akan Tingkatkan Efisiensi Dan Efektifitas Anggaran 2016 

Foto_Jawaban_Pemkab_APBD_2016_1
Bagikan

Kabarone.com, Bulungan – Pj Bupati Bulungan, Syaiful Herman mengatakan, menurunnya kemampuan pendanaan Kabupaten Bulungan pada tahun 2016 akan disikapi dengan melakukan langkah-langkah efisiensi dari sisi anggaran serta efektifitas dari sisi anggaran. Hal itu disampaikan Syaiful Herman dalam rapat paripurna Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Umum Anggota Dewan terhadap RAPBD Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2016, di ruang sidang Datu Adil DPRD Bulungan, Jumat (27/11).

“Tidak ada pilihan lain selain melakukan langkah efisien dan efektifitas,” ucapnya.

Seperti diketahui, APBD Kabupaten Bulungan yang tahun ini mencapai Rp2,1 triliun menurun tahun depan hingga hampir separuhnya menjadi Rp1,3 triliun, terdiri Rp771 miliar untuk belanja tidak langsung dan Rp559 miliar untuk belanja langsung. Disebutkan, turunnya APBD tahun depan akan berdampak pada menurunnya kemampuan pendanaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

“Kita harapkan dengan efisiensi anggaran dan efektifitas dalam pelaksanaan, tujuan peningkatan kualitas pelayanan tetap dapat tercapai,” urainya.

Beliau pun menjelaskan, penyampaian kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) tahun 2016 mengalami keterlambatan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Hal ini disebabkan adanya kendala yang berkaitan dengan perhitungan proyeksi pendapatan dan belanja perubahan APBD tahun 2015 yang berpengaruh pada penyampaian KUA-PPAS 2016 oleh Pemkab Bulungan.

“Ini menjadi koreksi bagi Pemkab agar penyampaian tahun berikutnya sesuai ketentuan berlaku,” tandasnya.

Menyikapi pandangan anggota dewan atas upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), diterangkan akan dilakukan dengan kontribusi dari penggunaan aset-aset daerah oleh pihak lainnya. Pemkab pun berharap adanya dukungan DPRD untuk melakukan penyesuaian dan peningkatan tarif sewa atas aset daerah. Ditegaskan pula seluruh kontrak induk dan tahunan program kegiatan multiyears berakhir di tahun 2015. Namun pembiayaannya masih terdapat di tahun anggaran 2016.

Rapat paripurna jawaban pemerintah ini tindak lanjut dari penyampaian KUA-PPAS dan RAPBD 2016 serta pandangan umum anggota DPRD Bulungan yang dilaksanakan sebelumnya. (Mudi)

Bagikan

Tambah Komentar