|Jumat, Oktober 20, 2017
Home » Regional » Daerah » Prihatin Nasib TKI, Gubernur Kaltara Minta Perhatian Khusus Pemerintah Sabah

Prihatin Nasib TKI, Gubernur Kaltara Minta Perhatian Khusus Pemerintah Sabah 

tiny_20170501033657
Bagikan

Kabarone.com, Kaltara – Kunjungan Gubernur Kaltara Irianto Lambrie ke Kota Kinabalu yang didampingi kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Provinsi Kaltara sekaligus ketua Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo) Kaltara Fredrick Ellia G, kepala Dinas Perhubungan Kaltara Taupan, sejumlah anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kaltara, serta pejabat terkait lainnya, sejatinya mengusung misi memperkuat kerjasama bilateral untuk percepatan pembangunan di perbatasan Kaltara.

Namun, dalam perkembangannya sejumlah isu klasik perbatasan dikuak. Utamanya, saat Irianto berdiskusi dengan Konsulat Jenderal (Konjen) RI Kota Kinabalu, Akhmad Daya Handasah Irfan di kantor Konjen RI Kinabalu, Kamis (27/4) lalu. Diskusi “berat” itu mengupas persoalan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), perdagangan lintas batas, human trafficking atau perdagangan manusia, penyelundupan narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba), penculikan orang, pengamanan perbatasan, hingga kelistrikan.

“Saya sudah acapkali menyuarakan persoalan TKI dalam berbagai forum. Baik pada Ratas (Rapat Terbatas) dengan Presiden, forum menteri juga pertemuan tingkat nasional lainnya. Ini karena saya sering melihat langsung perlakuan TKI di kebun perusahaan di Malaysia, baik yang legal maupun ilegal,” kata Irianto.

Menurut Irianto, kondisi ini berjalan sejak Malaysia secara ekonomi tumbuh kuat. “Lihat bagaimana TKI legal dan ilegal diperlakukan, bahkan anak mereka tak diberi kesempatan bersekolah. Ini kita suarakan terus dalam pertemuan Sosek Malindo (Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia) dengan pihak Sabah. Meskipun tidak ada perbaikan signifikan tapi sekarang sudah agak lumayan, karena sudah ada beberapa perusahaan menyediakan sekolah bagi anak TKI meski sampai tingkat sekolah dasar saja,” papar Irianto.

Di wilayah Sabah, jumlah TKI legal sekitar 500 ribu, sementara yang ilegal dua kali lipatnya. “Persoalan krusial lainnya, adalah deportasi tiap minggu melalui Nunukan dalam jumlah nyaris 300-an orang, bahkan pernah 2.500 orang. Ini berdampak langsung kepada kondisi di Nunukan,” jelas Irianto.

Ketiban masalah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim)-saat Kaltara belum terbentuk-pun bereaksi dengan mendirikan penampungan. “Penanganan pemerintah terhadap masalah ini, masih sporadis hingga tak benar-benar tuntas. Jadi, saya harap ada perhatian khusus dari Konjen untuk membicarakan ini dengan pihak Sabah. Kalau perlu tim Sosek Malindo Kaltara datang kesini membahas khusus masalah ini,” papar Irianto. (Hms)

Bagikan

Tambah Komentar