|Jumat, Oktober 20, 2017
Home » Regional » Daerah » Usulan Pemprov Kaltara Soal Penambahan ASN Dipenuhi Bertahap

Usulan Pemprov Kaltara Soal Penambahan ASN Dipenuhi Bertahap 

tiny_20170705085644
Bagikan

Kabarone.com, Kaltara – Dari 2.000 usulan rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) baru yang diajukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), diperkirakan hanya 500 formasi yang dijatahkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk tahun ini.

Demikian disampaikan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat ditemui usai memimpin apel di lingkup Pemprov Kaltara, Senin (3/7). “Yang kita ajukan ada 2 ribu lebih. Namun secara bertahap, kemungkinan yang dipenuhi saat ini 500 usulan. Tapi tetap memperhatikan kesesuaian dengan kemampuan keuangan negara,” kata Irianto.

Untuk memperjelas hasil usulan itu, dikabarkan Irianto, bahwa pada 7 Juli nanti, utusan Pemprov Kaltara yang terdiri dari Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara H Badrun bersama kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara Muhammad Ishak akan melakukan pertemuan dengan pihak Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kemenpan-RB untuk membahas teknis rencana rekrutmen CASN baru tersebut.

“Tanggal 7 Juli, Kaltara diundang oleh Kemenpan-RB untuk membahas lebih teknis persoalan ini secara merata. Menpan-RB menugaskan Deputi Bidang SDM Aparatur untuk memberikan penjelasan. Saya selaku Gubernur, menugaskan kepala BKD bersama Sekprov untuk hadir pada pertemuan itu,” kata Irianto.

Tak terlepas dari itu, Gubernur mengakui bahwa kesempatan Kaltara untuk mengajukan usulan rekrutmen CASN baru bersama Provinsi Papua dan Papua Barat, merupakan pengecualian atas kebijakan moratorium penerimaan CASN yang diberikan Presiden Joko Widodo. “Kaltara wajib bersyukur, karena pada pertemuan tanggal 20 Juni lalu, Menpan-RB memberikan prioritas kepada Kaltara, juga Papua dan Papua Barat untuk melakukan rekrutmen CASN. Jadi, ini wajib diperjuangkan,” urainya.

Rekrutmen CASN baru diakui Pemprov Kaltara sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan SDM. Selain itu, Pemprov juga mensiasati permasalahan ini dengan rekrutmen tenaga kontrak. “Sekitar 1.000 lebih tenaga kontrak yang dibutuhkan. Terutama untuk tenaga Cleaning Service (CS), supir, penjaga kantor, Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja), tenaga administrasi tertentu dan lainnya,” ungkap Irianto.

Langkah lainnya, adalah mutasi masuk dari kabupaten dan kota ke provinsi. “Untuk mutasi PNS dari kabupaten dan kota di Kaltara, meski masih terbuka namun tetap selektif. Hal pertama yang dievaluasi, adalah latar belakang yang bersangkutan, lalu batasan golongan. Untuk golongan IVa ke atas, sangat selektif tapi untuk golongan IIIa ke bawah masih diperlukan,” tutupnya. (Hms)

Bagikan

Tambah Komentar