Laporan Keuangan Kabupaten Landak 2014 Meningkat

Kabarone.com, Landak (Kalbar) – Menurut penilaian dan catatan dari tim pemeriksa, kuwalitas laporan keuangan kabupaten Landak Kalimantan Barat tahun 2014 menunjukan peningkatan jika di bandingkan tahun 2013.

Kata bupati melalui wakil bupati Landak, Herkulanus Heriadi, SE pada acara jawaban Bupati Landak atas Pemandangan Umum (PU) fraksi-fraksi DPRD Landak atas penjelasan laporan terhadap pertanggunjawaban pelaksanaan APBD kabupaten Landak tahun anggaran 2014 diruang sidang DPRD Landak Senin (6/7).

Dijelaskan Heri, hal ini dibuktikan semakin berkurangnya temuan dan catatan yang di berikan oleh auditor khususnya pengendalian di internal terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurutnya, prestasi ini pantas kita syukuri, dari hasil wujud nyata dan kerja keras yang berkomidmen dari semua pihak baik eksekutif maupun legislatif.

Prestasi yang di raih ini tentunya juga harus mampu mempertahankannya terus menerus, dan dilakukan upaya peningkatan kuwalitas keuangan yang lebih baik lagi.

Kembali di ingatkan kepada semua kepala SKPD, agar tidak terlena dan sikap puas atas prestasi, justru ini memacu kita kedepannya untuk lebih baik lagi.

Menjawab pemandangan umum fraksi Nasdem di DPRD waktu lalu, yang menjelaskan sejauh mana tindakkan bupati Landak selaku kepala daerah dalam menanggapi oknum PNS di dinas pendapatan daerah atas nama Nurbani yang telah melakukan pengelapan pajah daerah.

Dapat dijelaskan Heri, mulai dari prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa siapapun yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah dan kerugian negara beberapa tahapan dan upaya yang harus di lakukan.

Yaitu: tahap pertama meminta yang bersangkutan harus bertanggungjawaban atas perbuatan dan kelalaian yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah tersebut.

Jika tidak di penuhi, maka tindakan selanjutnya untuk dilakukan upaya hukum dan sebagai informasi, yang bersangkutan sekarang sedang di proses Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di pengadilan Negeri Pontianak.

Perlu juga di ketahui, hasil pajak yang di gunakan oleh yang bersangkutan sebenarnya pajak pusat yang pada waktu itu belum diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota, jelasnya. (Stm)