Gelar Rapat Terbatas, Presiden Bahas Pembangunan Pesisir DKI Jakarta

Kabarone.com, Jakarta – Sebagai ibukota negara, DKI Jakarta harus memiliki ketahanan dan daya dukung lingkungan yang suistain, yang berkelanjutan, baik dalam penyediaan kualitas air bersih, air minum dan juga mitigasi penurunan permukaan tanah, pengelolaan air limbah, revitalisasi air sungai dan juga pengendalian banjir.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan pengantar pada rapat terbatas yang membahas masalah Reklamasi Jakarta (National Capital Integrated Coastal Development) di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (27/4) siang.

Menurut Presiden, berdasarkan data yang diterimanya bahwa penurunan permukaan tanah di DKI Jakarta saat ini sudah sangat mengkhawatirkan, yaitu rata-rata 2,5-12 cm, dan diperkirakan seluruh Jakarta Utara berada di bawah permukaan laut pada 2030.

“Akibatnya, pada saat tersebut 13 sungai yang melewati Jakarta tidak bisa mengalirkan airnya ke teluk Jakarta. Oleh sebab itu, pengendalian sumber daya air lingkungan di wilayah DKI Jakarta harus dilakukan secara terpadu, terintegrasi dari hulu sampaikan ke hilir,” jelas Presiden.

Pembangunan pesisir ibukota negara atau NCICD (National Capital Integrated Coastal Development) yang sudah digagas cukup lama ini pun menurut Presiden akan menjadi sebuah jawaban untuk Jakarta.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi pun meminta agar hal yang berkaitan dengan reklamasi Jakarta tidak dipersempit. Ia menyebutkan, rapat terbatas itu tidak berbicara masalah hukum yang berkaitan dengan reklamasi, meskipun rapat mengundang wakil dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

“Kita harus membicarakan hal-hal yang startegis, yang besar, yang visioner ke depan untuk mengantisipasi yang akan mungkin terjadi pada 2030,” tegas Presiden Jokowi.

Presiden mengisahkan saat berkunjung ke Belanda, pekan lalu, ia sengaja fokus ingin melihat Belanda terkait dengan pengelolaan air, termasuk di dalamnya water supply, dengan sanitasi, dan yang lain lainnya.

Nantinya, lanjut Presiden, yang berkaitan dengan pengembangan pelabuhan, pengembangan bandara, pengembangan jalan tol, perumahan dan system transportasi massal betul-betul semuanya harus terintegrasi dengan baik.

Rapat tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Rizal Ramli, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Menteir BUMN Rini Soemarno, Menlu Retno Marsudi, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, dan Gubernur Banten Rano Karno. (*)