Pelayanan Publik Tidak Prima, Formasi Usulkan Pemindahan Ibukota Pemerintahan

Daerah, Regional722 views

Kabarone.com, Konawe  – Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Sipil ( FORMASI) Konawe, HMI dan Forkom melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Konawe, Senin, (2/ 5/2016 ).

Aksi unjuk rasa kali ini menyoroti kinerja Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa yang selama ini dianggap lalai menjalankan tugasnya sebagai pemerintah daerah.

Menurut Formasi, akibat tidak aktifnya sang bupati berkantor membuat pelayanan publik di daerah ini tidak prima. Ketua dewan Presidium Formasi, Muh.Hajar dalam orasinya menyebut Kery Saiful Konggoasa tidak lagi peduli kepada masyarakat Konawe.

Kata dia, sejak dilantik bersama wakilnya, 2013 lalu bupati Konawe jarang berkantor di Unaaha.Bupati lebih memilih berkantor di Amonggedo. ” Sudah 3 tahun berkuasa, bupati kebanyakan berkantor di Ranch sapi miliknya,sehingga pelayanan publik tidak berjalan sebagaimana mestinya,” kata Hajar.

Terkait dengan kondisi tersebut, pihaknya mengusulkan agar kantor bupati yang berada di Unaaha saat ini dipindahkan ke Amonggedo.Begitu pula dengan rujab Bupati agar dipindah juga ke Pondidaha demi terciptanya pelayanan prima.

Formasi dalam kesempatan ini pula meminta Gubernur Sulawesi Tenggara, H.Nur Alam, SE untuk bangun dari tidur panjangnya.Sehingga Gubernur bisa melihat dan mendengar apa yang terjadi selama ini di Konawe. Forum ini juga menuding Gubernur Sultra bersama DPRD Konawe telah melakukan pembiaran selama kurun waktu 3 tahun.

Senada dengan Hajar, Arisman Babang, Dwi Septian Furqon dan Aljan Indra Prasta dalam orasinya menyoroti keberadaan  anggota DPRD Konawe yang selama ini dianggap terkesan tutup mata dengan apa yang terjadi di daerah ini.Menurut mereka, sudah selayaknya DPRD Konawe menggunakan haknya selaku wakil rakyat yang dijamin Undang – Undang yaitu Hak Interplasi dan Hak Angket.

Sementara Ketua HMI Konawe, Israjab menyebut akibat lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Bupati dan DPRD Konawe sehingga saat ini sudah ada 3 kepala SKPD yang terindikasi tindak pidana Korupsi dan saat ini sementara digarap oleh para penegak hukum.

Aksi unjuk rasa ini dikawal oleh pihak Kepolisian Resort Konawe.Usai menyampaikan aspiranya, massa pun membubarkan diri.( Sukardi )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *