Diduga Melakukan Penganiayaan, Kasat Pol PP Mubar Menuai Kecaman

Kabarone.com, Kendari – PKC PMII Sulawesi Tenggara (Sultra) mengecam keras tindakan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ( Kasat Pol-PP) Kabupaten Muna Barat (Mubar)‎, Laode Sagala, di Kecamatan Lawa, Kabupaten Mubar, Kamis (7/7) lalu.

Hal tersebut disampaikan langsung Ketua PKC PMII Sultra, Muhiddin Nur, Rabu (13/7). Muhidin mengungkapkan apa yang telah dilakukan Kasat Pol PP Kabupaten Muna Barat kepada La Iman ( korban ) merupakan pelanggar hukum. “Itu sangat jelas tindakan pelanggaran hukum,” ungkapnya.

Menurut Muhiddin,  La Iman ( korban ) sebelumnya dituduh merusak baliho salah satu bakal calon bupati Mubar.
” Korban adalah salah satu alumni PMII Kota Kendari. Wajib bagi kami untuk mengawal kasus ini sebagai bentuk komitmen Soliditas kader dan Alumni PMII di Sultra, ” katanya.

Lanjutnya lagi, “Kepolisian harus diberi warning, agar kasus ini bisa ditangani lebih serius. Karena Biasanya, kalau kasus yang menyeret pejabat pemerintah terlihat lamban dari pada pelaku kriminal pada umunya. Jadi, jangan ada kata main-main,” ungkapnya.

‎‎‎Secara pribadi, Muhiddin juga menyayangkan perlakuan pejabat pemerintah tersebut.  Kata dia, sebagai pejabat seharusnya mampu menjadi pelayan yang baik untuk masyarakat. Bukan mengintimidasi hingga pada tingkat kekerasan.

“Kalau pejabat kita mentalnya seperti itu. Mau jadi apa negeri ini,” ujarnya.‎

Jika insiden tersebut ada kaitan dengan politik Pilkada Mubar 2017 mendatang, seperti issue yang berkembang di masyarakat, Muhiddin mengingatkan agar alat kelengkapan negara jangan digunakan juga sebagai alat politik. Ia juga meminta agar pemerintah Provinsi melakukan evaluasi terkait hal itu.

“Kalau ada hubungan dengan politik, berarti kita harus mendesak Pemprov agar mengevaluasi PNS di Mubar. Itu melanggar peraturan Aparat Sipil Negara,” tegasnya.

Meskipun ‎secara internal, PMII tidak ingin terlibat jauh dalam wilayah politik pilkada Muna Barat. ” Sikap PMII semata-mata soal kemanusiaan dan penegakan hukum yang harus dijalankan secara tegas tanpa pandang bulu,” pungkasnya. ( Sukardi/ MN )