Bupati Bulungan Setuju Revisi Perda Terkait GSB

Kabarone.com, Bulungan – Masalah garis sempadan bangunan (GSB) di kembali disuarakan kalangan DPRD Kabupaten Bulungan dalam Rapat Paripurna yang digelar beberapa waktu lalu. Pasalnya, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2012 tentang GSB, pagar, sungai dan pantai yang mengatur hal tersebut dinilai sudah tak lagi relevan dengan kondisi saat ini.

Begitu juga dengan Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung. Dua Perda ini, dianggap tak mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Bulungan.

Sejumlah pihak menilai bahwa pengurusan izin usaha di Bulungan, sering terkendala di persyaratan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Banyak pengurusan izin usaha yang ditolak, karena bangunan pemohon disinyalir melanggar Perda GSB tersebut.

Menanggapi hal ini, Bupati Bulungan H Sudjati, SH pada prinsipnya setuju agar Perda-perda Kabupaten Bulungan yang sudah  tidak relevan dengan kondisi saat ini sebaiknya direvisi. Seperti Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan dan Gedung dan Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Garis Sempadan Bangunan, Pagar, Sungai dan Pantai tersebut.

“Sepakat untuk melakukan penyesuaian terhadap dua Perda tersebut,” katanya dikutip Tribun Kaltim.

Sudjati pun mengungkapkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait saat ini sedang dalam tahap penyusunan rancangan perubaha kedua Perda tersebut.

“Perubahannya terkait pengaturan terhadap batas garis sempadan yang disesuaikan dengan kondisi laju perkembangan Kabupaten Bulungan sebagai lokasi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Memang selama ini, Perda ini kerap menjadi penghambat proses penerbitan IMB,” jelasnya.