Kabarone.com, Konawe Utara – Rapat Pembahasan APBDES Kabupaten Konawe Utara yang membahas tentang realisasi anggara tahap pertama untuk pencairan anggaran tahap kedua tahun 2016 di Aula kantor tersebut tertutup untuk publik.
“Wartawan saya minta keluar, sebentar sepuluh menit lagi baru masuk,” kata Alfian saat meminta wartawan keluar dari ruangan rapat tersebut.
Hal ini tentunya sangat disayangkan karena mengingat transparansi dalam suatu penggunaan anggaran terlebih itu anggaran keuangan daerah ataupun pusat perlu disampaikan secara gamelan kepada Publik. Namun lain halnya dengan Alfian saat hendak memimpin rapat, dia justru meminta untuk tidak diliput dan memerintahkan pegawai untuk menutup pintu setelah wartawan keluar dari ruangan tersebut. Sejumlah wartawan yang masuk diruangan itu merasa kecewa dan tersinggung karena semestinya kegiatan tersebut bisa diliput.
Informasi yang berhasil dihimpun wartawan media ini terindikasi ada permainan mata dalam hal ini, karena ada pembahasan terkait akan adanya pemotongan dana sebesar Rp.10 juta untuk pelatihan, namun pelatihan tersebut tidak jelas namanya. Menurut keterangan dari Sekretaris BPMPD Konut, Muh. Said.,S.Sos kepada wartawan menjelaskan, bahwa kegiatan yang dilaksanakan tadi tidak diketahuinya karena ia tak pernah disampaikan terlebih lagi dirinya merasa bahwa sebenarnya ia patut untuk mengetahui agenda hari itu.
“Bahwa tadi itu rapat yang dipimpin langsung Kepala Badan dan saya tidak banyak mengetahui apa yang dibahas karena saya tak diberitahukan sebelumnya artinya saya tidak dilibatkan,” kata Muh.Said menjelaskan.
Sementara Kepala Badan BPMPD Konut, Alfian saat hendak dikonfirmasi berusaha menghindari wartawan dan bahkan kalimat yang dilontarkan saat menyuruh sejumlah wartawan keluar ruangan ” wartawan saya minta keluar sepuluh menit saja” tak bisa diklarifikasikan dengan alasan dirinya masih sibuk. Ia pun berusaha lari dari kejaran wartawan sambil mengatakan, tunggu sebentar saya mau menghadap Bupati, namun sekitar dua jam ditunggu dirinya tak juga muncul.
Sementara Ahmad Kepala Bidang Pemerintahan yang hendak di konfirmasi karena saat rapat dirinya juga hadir tak mau memberikan keterangan dengan alasan yang tak jelas, sehingga dalam hal ini tentunya diduga kuat ada permainan dalam rapat itu untuk dilakukannya pemotongan, sesuai keterangan sejumlah Kepala desa yang tak mau namanya disebutkan.
Tentunya dalam hal ini Alfian kepala BPMPD Konut dinilai sangat tidak transparansi, bahkan jika benar apa yang didapatkan wartawan terkait adanya kalimat di rapat itu akan ada pemotongan Rp.10 juta setiap desa dari 159 desa di Konut ini maka perlu dilakukan tindakan tegas karena pemotongan yang di sampaikan itu menurut sumber adalah pemotongan yang tak jelas arahnya kemana, hanya beralasan untuk pelatihan.(Andi Jumawi)
