DIPA 2017 Dan Dana Desa Bojonegoro Tembus 2.737.054.200.00

Kabarone.com, Bojonegoro – Selasa (20/12) bertempat di aula KPPN Kabupaten Bojonegoro dalam acara penyerahan DIPA APBN Tahun anggaran 2017 KPPN Bojonegoro. Acara ini juga dihadiri oleh Bupati Bojonegoro Drs. H. Suyoto, M.Si, Kapolres Bojonegoro AKBP Wahyu S. Bintoro, SH., SIK., M.Si, jajaran Forpimda, Jajan KPA Tuban dan juga KPA Lamongan yang berada dibawah naungan dari KPPN Bojonegoro.

Kepala KPPN Bojonegoro Ahmad Junaidi dalam laporannya menyampaikan “bahwa penyusunan DIPA Tahun 2017 di dasarkan pada Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2016 Tentang Rician APBN Tahun 2017, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBN Tahun Anggaran 2017. Alokasi dana DIPA yang dibayarkan melalui KPPN Bojonegoro untuk 59 satuan kerja terdiri dari 33 satuan kerja di kabupaten bojonegoro sebesar Rp461.694.112.000,00; 26 satuan kerja di Kabupaten lamongan sebesar Rp543.036.032.00,00. DIPA Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2017 untuk Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp2.737.054.200,00 dan untuk Kabupaten Lamongan sebesar Rp2.017.930.104.00,00”.

“Langkah awal untuk percepatan penyerapan anggaran perlu dilakukan lebih terstruktur, yaitu dengan lebih cepat dan menyeluruh proses percepatan pengadaan barang atau jasa sebelum TA 2017 berjalan. Pada tahun 2016 ini Pemerintah Pusat dan seluruh Pemerintah Daerah untuk pertama kalinya telah berhasil menyusun Laporan Keuangan Tahun 2015 dengan menggunakan Basis Akrual. Melalui Akuntansi Basis Akrual ini pemerintah dapat menyajikan informasi keuangan yang lebih lengkap dan komprehenship. Meskipun masih ditemui banyak kendala dalam implementasi Akuntansi Berbasis Akrual di tahun pertama, namun Pemerintah Pusat mampu mempertahankan laporan keuangan dengan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Sementara Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2015 Lingkup Provinsi Jawa Timur yang mencatat opini WTP sebanyak 28 entitas pelaporan yang meliputi: 1 Pemerintah Provinsi, 20 Pemerintah Kabupaten, 7 Pemerintah Kota”. Imbuh Ahmad Junaidi.

Bupati Bojonegoro Drs. H. Suyoto M.Si dalam sambutannya menyampaikan “Kapolres, Kajari,Kemenag, KPP Pratama, Satker. Bahwa kita ini semua pelaksana atau penerima maandat dari rakyat dalam penggunaan anggaran. Maka dari itu kita harus dapat seefektif mungkin dan seefisien mungkin dalam penggunaan anggaran dalam pembangunan. Fokus kita ke depan adalah pembanguna yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kecepatan dan ketepatan. Kecepatan dalam pembangunan akan tetapi juga ketepatan dalam pembangunan, ketepatan penggunaan dana.

Diharapkan kedepannya pertumbuhan ekonomi kita naik. Tentu saja hal itu perlu kerjasama anatara Akademisi, Bisnis atau Pengusaha, Pemerintah dan juga Ormas atau NGO. Atas nama Pemerintah saya mengucapkan terima kasih kepada KPA dan KASATKER yang hadir. Karena telah bekerjasama dan telah berjuang sekuat tenaga dalam penyerapan dana, serta telah memilih mana yang menjadi prioritas pembangunan.( DAN )