Wabub Bojonegoro Soroti BUMDES Yang Tak Jelas

Daerah, Regional633 views

Kabarone.com, Bojonegoro – Dalam rangka penguatan sektor ekonomi kerakyatan utamanya Badan Usaha Milik Desa, Selasa (27/12) pagi tadi dilaksanakan Rapat Koordinasi Penguatan Pelaku Ekonomi Kerakyatan  di Kabupaten Bojonegoro yang berlangsung di Lantai 4 Pemkab Bojonegoro.

I Nyoman Sudana dalam Laporannya menjelaskan bahwa kegiatan ini dalam rangka pengembangan ekonomi pedesaan dan semua stakeholder yang terlibat. Tujuan digelarnya acara ini adalah mengetahui pasca pendampingan Bumdes. Mengetahui kendala dan apa yang harus dilakukan oleh para pelaku ekonomi pedesaan sekaligus launching buku membangun ekonomi desa
Peserta terdiri semua pelaku yang turut mendukung ekonomi pedesaan, perangkat desa, pengelola BUMDes dan mitra pengembangan BUMDes. Narasumber menghadirkan dari Institut Seni Indonesia Jogjakarta.

Wakil Bupati Bojonegoro,Drs.H.Setyo Hartono dalam sambutannya menyampaikan  atas nama Pemkab dirinya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh para pelaku ekonomi. Dari 53 BUMDes baru dua yang berkiprah ada 2 BUMDes yakni bongol jati dan usaha gerabah. Wabup menyoroti BUMDes yang, tak jelas seperti BUMDes yang di Desa Sumengko.Semula BUMDes sekarang berubah menjadi PT. Agar melaporkan setiap perkembangan jangan sampai tata cara yang tak jelas ini tidak terjadi di Bojonegoro. Kita harus ingat bahwa kita masuk di era transparansi harus dilaporkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Wabup pembinaan memang baru dua tahun namun sudah membuahkan prestasi,para camat untuk menginventarisir potensi yang dimiliki wilayahnya. Demikian juga para Kades untuk melakukan pengawasan dan menjalankan tugasnya.

Menurut Wabup jumlah penduduk miskin di Bojonegoro kita di ranking 29 di seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. BUMDes diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Mayoriyas penduduk kita buruh tani dan petani,jadi satu satunya yang diharapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah sektor industri kreatif. Demikian juga infrastructur pendukung dikawasan wisata harus diperhatikan dan kondisi yang layak. Wabup mengingatkan agar seluruh SKPD untuk bersinergi dalam membangun utamanya adalah membangun di mulai dari desa. Dikatakan ada beberapa desa yang kreatif oleh karenanya SKPD bisa mendukung dan menangkap peluang ini. Hal utama yang dibutuhkan adalah menciptakan suasana yang kondusif di tengah masyarakat kita. Memompa lingkungan adalah hal pertama yang bisa kita lakukan untuk membangun sektor ekonomi kerakyatan kita yang tentunya didukung, oleh perbankan sehingga bisa menopang perekonomian di wilayah pedesaan.

Sebelumnya wakil DPRD Bojonegoro, Syukur Priyanto menyampaikan beberapa hal yang pertama adalah beberapa contoh hasil karya pemuda Bojonegoro dan ada beberapa penghargaan yang diterima oleh sektor UMKM berbasis kerakyatan. Upaya yang dilakukan dalam pendampingan baru dilaksanakan ditahun 2014. Bisa dibayangkan jika pendampingan dilakukan 5-10 tahun lalu kiprah mereka pasti bisa ditingkat nasional. Secara khusus politisi partai demokrat meminta Bappeda untuk memahami keterbatasan BUMDes kita baik modal,skil dan lain lain. Agar memperhatikan upaya apa yang bisa dilakukan oleh SKPD untuk mendukung pertumbuhaan sektor ini. Pemerintah Daerah baik Camat dan Pemdes harus tanggap dan membuka jalan jika ada sektor ekonomi kerakyatan yang ada di desanya. Mereka harus mampu mendorong BUMDes bisa tumbuh dan berkembang.kedua adalah pemkab tahun ini fokus dengan sektor wisata di Bojonegoro,peluang ini harus bisa ditangkap oleh para pelaku ekonomi kerakyatan di Bojonegoro. Jangan sampai souvenir justru dari daerah luar Bojonegoro.( DAN )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *