Saber Pungli “Menghantui” Kuwu Kecamatan Talun

Daerah, Regional1,099 views

Kabarone.com, Cirebon – Setelah Presiden Republik Indonesia meresmikan Tim Saber Pungli dari pusat sampai daerah hingga banyak oknum aparat tertangkap tangan termasuk beberapa oknum aparat desa di Kabupaten Cirebon terkena operasi tangkap tangan (OTT) Tim Saber Pungli Polres Cirebon kini membuat was-was aparat desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan “menghantui” kuwu Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon adanya kinerja sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli).

Hal tersebut terungkap alam seson tanya jawab forum rapat koordonasi (Rakor) Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon terlontar pertanyaan diantaranya ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat dan masyarakat itu sendiri kemudian memberikan sejumlah uang kepada aparat desa atas jasanya, apakah itu yang di sebut pungli, kata Kuwu Desa Sampiran Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, Maman Kamis (16/03-2017) saat Rakor di Kantor Camat Talun Kabupaten Cirebon.

Sebaliknya Kuwu Kubang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, Wawan menyakan bila memberikan uang sekedar ” uang bensin ” kepada mitra kerja (wartawan, lembaga swadaya masyarakat dan atau tamu aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dll) apa itu juga masuk katagori pungli.” Mengingat menerima uang seribu rupiah pun bisa kena OTT,” ungkap Kuwu Kubang, Wawan.

Camat Talun Kabupaten Cirebon, Drs. H. Nanang Supriyatno, MSi menyampaikan jawabanya bahwa transaksional uang yang diluar ketentuan peraturan perundang undangan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tentu tidak dibenarkan dan itu pelanggaran.

Karena sesuatu tidak mungkin masyarakat itu tiba-tiba memberikan uang kepada orang lain tanpa sebab. Masyarakat memberikan uang kepada orang (Maman) karena jabatan kuwu dan berkaitan dengan pekerjaan Pemerintah Desa Sampiran, maka apapun alasannya tidak dibenarkan, karena itu namanya tetap pelanggaran, kata Camat Talun, Drs. H. Nanang Supriyatno, MSi.

Menerima uang dari masyarakat karena jabatannya, maka disebut grativikasih dan kalau transaksional dalam pelayanan, maka disebut pungli. ” Bilamana seorang aparat dalam memberikan pelayananan meminta uang lebih dari ketentuan peraturan perundang undangan hukum yang berlaku di NKRI,” jelas Drs. H. Nanang Supriyatno, MSi.

Sementara Kapolsek Talun, AKP, Edi Mulyono menyatakan persoalan pungli itu sudah ada sejak lama dan tersebar di mana-mana. Apalagi sekarang Pemerintah Daerah sudah membentuk Tim Saber Pungli dan sejumlah aparat dan oknum kuwu kena OTT Tim Saber Pungli Polres Cirebon.

Untuk itu dihimbau kepada semua aparat desa (kuwu) dalam memberikan pelayanan harus lebih berhati-hati dalam bertindak. Apalagi mengutip uang tambahan atas jasa pelayanan yang diluar ketentuan peraturan perundang undangan hukum yang berlaku di NKRI itu pelanggaran. ” Saat telah di berlakukan Peraturan Presiden No 87 Tahun 2016 Tentang Saber Pungli, ” terang Kapolsek Talun, AKP, Edi Mulyono.

Bila dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat membutuhkan biaya tambahan misalnya seperti melaksanakan program prona, maka sebaiknya terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan masyarakat dan tidak memberatkan/membebani masyarakat. “Dengan menempuh azas musyawarah mufakat dan kedua belah pihak menerima, maka insyaallah akan terhindar dengan yang namanya pungli atau istilahnya ngono – ngono ya aja ngon,” pungkasnya. (Mulbae)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *