Kabarone.com, Bojonegoro – Penundaan Keputusan Lelang oleh LPSE Bojonegoro kepada para kontraktor dari berbagai Asosiasi di Bojonegoro yang terjadi minggu lalu dan sempat dikeluhkan oleh kontraktor sehingga diadakan rapat dengar pendapat di Gedung DPRD Bojonegoro tanggal 27 Maret 2017 antara Pemkab Bojonegoro yang diwakili Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang dengan DPRD serta perwakilan Kontraktor dari berbagai Asosiasi Bojonegoro.
Alasan penundaan keputusan lelang oleh LPSE dikarenakan Pemkab Bojonegoro belum menerima dana transfer dari Pemerintah Pusat. Dari data yang dihimpun oleh wartawan kabarone.com dana transfer untuk Kabupaten Bojonegoro tahun 2017 ini bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 900 milyar rupiah, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 100 milyar rupiah dan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak 180 milyar rupiah.
Untuk tahun lalu Pemkab Bojonegoro masih mempunyai hutang kepada beberapa Kontraktor sebesar 141 milyar rupiah dan kebutuhan anggaran yang tidak terduga sebesar 67 milyar rupiah sehingga pada tahun ini jangan sampai tidak kebayar hutangnya kepada kontraktor keluh salah satu Kontraktor Bojonegoro yang tidak mau menyebutkan identitasnya soalnya Kontraktor masih menanggung hutang Bank serta bunga tiap bulan pada Bank selama masih belum terbayarkan oleh Pemkab.
Dalam rapat dengar pendapat Pemkab Bojonegoro tidak membatalkan keputusan pemenang lelang tapi mengurangi volume pengerjaan proyek. Jenis kegiatan sama hanya saja ada pengurangan 10 persen dari nilai kontrak yang ditawarkan terang Andi Chandra Kepala Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang. Dalam hal ini Pemkab tidak akan bangkrut karena keterlambatan transfer dana dari Pemerintah Pusat. Soalnya dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017 sudah melalui pembahasan dan perencanaan dengan baik yang dilakukan oleh tim penyusun anggaran Kabupaten.
Untuk proses lelang pada tahun ini dari total 400 paket lelang yang diadakan oleh LPSE Bojonegoro yang baru direalisasikan 169 paket lelang sedangkan paket lelang yang belum direalisasikan antara lain proyek rehabilitasi gedung seperti gedung sekolahan yang rusak berat dan Rumah Sakit. Sehingga proyek yang dianggarkan tahun ini jangan sampai proyek sudah selesai tapi anggaran tidak ada atau kontraktor pelaksana proyek belum terbayar harap Syukur Priyanto Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro dan Ketua DPD Partai Demokrat.(pur)
