Gubernur Kaltara : Investor Wajib Peduli Lingkungan

Kabarone.com, Tanjung Selor – Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah di Kalimantan Utara (Kaltara), tidak dipungkiri banyak menarik minat investor untuk berinvestasi di provinsi termuda di Tanah Air ini. Meski sangat terbuka terhadap masuknya investor, Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie menegaskan, siapa pun yang akan berinvestasi di Kaltara harus mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya wajib memperdulikan aspek lingkungan.

Gubernur mengatakan, majunya pembangunan termasuk perkembangan investasi harus diimbangi dengan kelestarian lingkungan. Mengingat hal ini untuk kepentingan masyarakat di masa mendatang. “Menjaga keseimbangan alam itu penting. Jadi tidak semata-mata mencari keuntungan secara ekonomi dari investasi ini. kita juga harus memikirkan kelestarian lingkungan untuk kelangsungan hidup di masa mendatang,” ujarnya.

Atas pertimbangan itu lah, Irianto menekankan Pemerintah Provinsi Kaltara mengutamakan pemanfaatan Sumber Daya Alam berbasis konservasi. Artinya, memanfaatkan sumber daya alam yang ada, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungannya.

Salah satunya, dicontohkan,  pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Dengan memanfaatkan ketersediaan air di beberapa aliran sungai besar yang ada di Kaltara untuk menjadi sumber energy terbarukan. “Kenapa kita lebih memilih PLTA, karena ketersediaan air kita melimpah. Dibanding dengan bahan bakar minyak, gas ataupun batubara yang pasti akan ada habisnya,” kata Irianto.

Yang perlu dilakukan untuk menjaga ketersedian air tetap ada, tegas Irianto, adalah dengan menjaga kelestarian lingkungan. Utamanya hutan di wilayah hulu aliran sungai ini. “Kembali lagi saya tegaskan, kami tidak menghalangi investor. Kami sangat terbuka, bahkan memberikan kemudahan. Hanya saja, kami minta, perusahaan wajib peduli lingkungan,” tegasnya.

Seperti diketahui, pasca perhelatan Kaltara Investment Forum (KIF) 2017 pada 8 Maret lalu, sejumlah investor baik dari dalam maupun luar negeri, tertarik untuk menanamkan modalnya di Kaltara. Menurut catatan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kaltara, ada 30 investor yang sudah menunjukkan keseriusan untuk menanamkan modalnya.

Selain itu, ada juga 2 perusahaan pembiayaan asing yang rencananya akan menjalin kerja sama dengan lembaga pembiayaan infrastruktur bentukan pemerintah. Kerja samanya berpola  Public Private Partnership (PPP). Irianto mengatakan, untuk berinvestasi, ada sejumlah pertanyaan yang diajukan oleh investor itu. Di antaranya, peluang atau slot investasi yang tersedia di Kaltara, dan paket kemudahan investasi yang ditawarkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.

“Investor yang ingin masuk ke Kaltara itu, dari hasil penjajagan BPMPT, tak ingin dipusingkan dengan sejumlah urusan administrasi maupun kesiapan lainnya. Harapan mereka, paket kemudahan investasi yang dapat diberikan oleh kita itu, seperti kemudahan pengurusan administrasi dan kesiapan sarana-prasarana,” kata Irianto.

Ditegaskan, pihaknya tak bisa serta merta memenuhi seluruh keinginan investor tersebut. Ini berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki kepala daerah, baik gubernur maupun walikota atau bupati. “Kita akan menggelar rapat khusus antara gubernur dengan kepala daerah di Kaltara untuk membahas persoalan ini. Nanti, disesuaikan mekanisme yang ada di tiap daerah, sebab selain kewenangan gubernur, terkait juga dengan kewenangan pihak lain, seperti walikota maupun bupati dalam hal perizinan misalnya,” urai gubernur.

Tak terkecuali, kewenangan pemerintah pusat harus dikoordinasikan agar ada kesepahaman dalam persoalan ini. “Investor ingin pemerintah memfasilitasi dan memberi kemudahan. Namun, kita juga patut waspada dalam pemberian izin nantinya, sebab tak jarang izin ini disalahgunakan pemegang izin,” ungkap Irianto. Hal lain, lanjutnya, adalah melihat track record perusahaan yang akan masuk ini. Termasuk salah satunya adalah melihat sejauh mana kepeduliannya terhadap lingkungan.  (humas)