Kabarone.com, Bojonegoro – Dari sekitar 1,2 juta penduduk Kabupaten Bojonegoro ternyata baru sekitar 57 persen penduduk Bojonegoro yang sudah memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS). Hal ini terungkap saat rapat bersama antara BPJS Bojonegoro dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Kamis (13/4) pagi tadi di Synergi Room Gedung Pemkab Bojonegoro.
Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Djoko Lukito saat memimpin rapat ini mengatakan bahwa peserta JKN di Bojonegoro baru 57 persen dan 43 persen penduduk masih belum memiliki JKN KIS. Untuk meningkatkan angka ini yang harus dipahamkan betul adalah pentingnya memiliki jaminan kesehatan.
Menurutnya yang harus diperbaiki adalah bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat kita bahwa jaminan kesehatan termasuk dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan. Serta pemahaman bahwa membutuhkan JKN saat sakit adalah hal yang tidak tepat.
Dengan menjadi peserta JKN ini kita telah membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan dengan mekanisme subsidi silang. Oleh karenanya pihaknya akan mengintensifkan berbagai hal untuk meningkatkan kepesertaan JKN ini.
Sementara itu pimpinan BPJS Bojonegoro, drg. M. Masrur Ridwan ketika ditemui humas seusai rapat mengatakan bahwa 43 persen penduduk Bojonegoro belum memiliki JKN KIS. Yang memperihatinkan adalah banyak warga Bojonegoro yang telah menjadi peserta JKN KIS menunggak pembayaran. Menurutnya mulai Januari 2014 sampai dengan April 2017 ini tunggakan peserta JKN di Bojonegoro mencapai 6 milyar lebih. Oleh karenanya dirinya menghimbau agar ada solusi atas permasalahan penunggakan ini.
Dirinya mengharapkan Pemkab Bojonegoro mempunyai solusi untuk mengatasi permasalahan tunggakan ini. Masrur mengungkapkan untuk meningkatkan kepesertaan JKN KIS di Bojonegoro, pihaknya mengharapkan agar pembiayaan yang selama ini melalui Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesda) seyogyanya diintegrasikan dalam JKN KIS. Pembiayaan Jamkesda bisa digunakan untuk pembayaran JKN untuk kelas tiga. Hal lain yang digagas pihaknya dalam rangka meningkatkan jumlah peserta adalah dengan mendekatkan layanan.
Dituturkan pihaknya akan membuka drop box dimasing-masing kecamatan sehingga warga akan semakin dekat dengan layanan JKN KIS ini tanpa harus mengurus di Kabupaten namun cukup dengan di Drop Box dimasing-masing kecamatan. Hal lain selain integrasi Jamkesda menjadi JNK KIS adalah agar pegawai honorer atau Non PNS di lingkup pemerintah dan perangkat desa juga menjadi peserta JKN KIS. Selain itu organisasi sosial, keagamaan dan kepemudaan juga diharapkan untuk menjadi pelopor keanggotaan JKN KIS.
Dari data yang ada di BPJS Bojonegoro, dari estimasi jumlah penduduk Bojonegoro yang mencapai 1.298.551 jiwa yang sudah memiliki JKN mencapai 727.403 jiwa dan yang belum memiliki JKN mencapai 571.148 jiwa.(DAN)
