Proyek Pembangunan Jalan Nasional Sultra Mandek, Kementerian PU PR diminta Tegas

Kabarone.com, Kendari- Mandeknya pembangunan jalan nasional di daerah Sulawesi Tenggara (Sultra) tepatnya di kabupaten Konawe sepanjang 17,200 meter kini semakin memprihatinkan kerusakannya. Hal ini di perparah oleh cuaca ekstrim yang melanda Sulawesi Tenggara akhir-akhir ini, hampir setiap hari di guyur hujan sedang samping lebat, akhirnya pekerja tak bisa berbuat apa-apa.

Menanggapi hal ini sejumlah pengguna jalan mengeluarkan pendapatnya masing-masing, ada yang menuduh jika kontraktornya lari, adapula yang mengatakan jika kontraktornya lalai bekerja, bahkan adapula yang mengatakan dananya sudah cair dan kontraktornya yang lambat bekerja dan banyak lagi komentar yang sering terlontar di publik, baik melalui berita di media maupun melalui Sosial Media (Sosmed).

Dalam hal ini, roda perekonomian masyarakat di dua Kabupaten, Konawe dan Konawe Utara spontan tersendat, bahkan PAD menurun karena selama ini pengguna jalan yang melintas di daerah ini bukan hanya warga Sultra namun dari Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) juga banyak lalu lalang di daerah ini, mengingat, kabupaten Morowali Sulteng, dekat dengan Sultra yang mana banyak warga negara asing (WNA) yang bekerja di Perusahaan Tambang di Morowali menggunakan jasa angkutan darat menuju Bandara Halu Oleo Kendari.

Sehingga PAD kabupaten Konawe Utara, jabupaten Konawe dan Kotamadya Kendari akan terpompa dengan adanya transportasi yang setiap saat di laluinya. Sayangnya sejak tahun 2016 lalu jalan ini di kerja tetapi baru pada tahap pembongkaran badan jalan (Cutting) sehingga jalan ini yang tadinya masih bisa di lalui kini sudah sangat hancur dan sulit di lalui, jangankan roda empat, roda dua saja sulit akibat jalan yang rusak dan berlumpur.

Sejumlah pihak menuduh jika pemerintah kurang tegas terhadap kontraktornya sehingga terkesan kontraktornya lalai dan lamban dalam bekerja, sehingga pekerjaan jalan ini yang mestinya selesai di tahun ini harus di tunggu lagi dan terancam menyeberang tahun (Adendum). Tentunya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah saatnya turun memantau jalan ini, karena sudah di duga ada hal yang sangat ganjal dalam mega proyek ini, dugaan Korupsi tentunya sangat di kuatirkan.(Andi Jumawi).