Ratusan Pendukung Tambang Pulau Laut Terkesan Dihalang-Halangi Oleh Petugas

Kabarone.com, Kotabaru – Imbas di cabutnya izin tambang PT. Silo Group di Pulau Laut oleh Gubernur Kalsel pada pekan lalu, ternyata membuat resah dan berdampak buruk bagi perekonomian masyarakat Kotabaru khususnya warga Pulau Laut Tengah, terbukti ratusan lebih warga Pulau Tengah turun ke Kotabaru bergabung dengan massa lainya yang terlebih dulu berkumpul di Siring Laut untuk menolak pencabutan izin operasional PT. Silo Gruop oleh Gubernur Kalsel, sekitar lima ratus masa lakukan aksi demo Kantor DPRD Kotabaru, Senin (5/2).

Salah satu koordinator pengunjuk rasa menyampaikan aspirasinya, yaitu meminta Gubernur Kalsel tidak pilih kasih karena masyarakat Kotabaru tidak semua anti/ menolak tambang.

Pengunjuk rasa menginginkan adanya tambang untuk mendapatkan lapangan kerja, meminta angota DPRD tidak tutup mata.

Selain itu, pengunjuk rasa menyuarakan keberatan mereka terhadap SK Gubernur Kalsel, yang menyatakan bahwa masyarakat menolak adanya penambangan di Pulau Laut, serta meminta Gubernur Kalsel bersikap adil.

Aksi unjuk rasa massa lainnya yang mendukung pertambangan di Pulau Laut berhasil menyerbu kantor DPRD Kotabaru, mereka langsung ditemui Ketua DPRD Hj. Alfisah, seusai menyampaikan 9 tuntutan mereka kemudian membubarkan diri,

Pengunjuk rasa sebagian besar berasal dari beberapa Desa di Kecamatan Pulaulaut Tengah yang terdiri dari, pemilik lahan yang akan ditambang, pencari kerja, pekerja tambang dan masyarakat serta nelayan.

Massa pengunjuk rasa yang jumlah lebih besar berasal dari berapa Desa di Kecamatan Pulau Laut Tengah, tidak diizinkan masuk ke dalam kota oleh petugas kepolisian.

Massa pengunjuk rasa dari Pulau Laut Tengah tidak diizinkan masuk ke Ibu Kota Kabupaten oleh petugas kepolisian dari Polsek Pulau laut Tengah dan Satlantas Polres Kotabaru dengan alasan sarana yang digunakan adalah mobil bak terbuka.

Dari info yang di dapat, pengunjuk rasa berjumlah ratusan orang yang tidak bisa masuk kota, karena mereka menggunakan truk dan ada pula menggunakan pik up, serta mobil minibus (tertutup) yang terdiri 10 Unit Mobil Pik Up, 1 Unit Estrada Triton, 6 Unit Mobil Truk dan 2 Unit Minibus.

Terpisah Kapolres Kotabaru AKBP Suhasto,SlK melalui Kasat Lantas Polres Kotabaru AKP Alvin Agung Wibawa membantah pihaknya melakukan diskriminasi terhadap massa yang akan menyampaikam aspirasi.

Menurut Alvin, pihaknya menahan armada yang digunakan mengangkut massa pengunjuk rasa untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan.

Apalagi armada yang digunakan adalah bak terbuka yang di gunakan untuk mengangkut orang itu dilarang dalam undang-undang lalu lintas.

Pihak lantas tidak diskriminasi kalau menggunakan mobil tertutup, selain itu mereka minta pengawalan kami berikan pengawalan,” tambahnya.

Mengutip dari perkataan Gubernur Kalsel saat rakor dengan walikota/bupati Se Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Senin 5/2/18, dalam rakor tersebut disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor arahan Presiden Republik lndonesia Joko Widodo yang menekankan Provinsi Kota/Kabupaten untuk mengambil kebijakan dalam memudahkan proses perizinan investasi di daerah masing-masing Provinsi Kabupaten/Kota meningkat.

Salah seorang warga Pulau Laut Tengah yang namanya tidak dibsebutkan mengatakan, masalah Pro Kontra pertambangan di Pulau Laut itu hal biasa, namanya juga orang banyak dan berbeda beda pemikirannya.

Namun yang sangat aneh setiap demo tolak tambang di gelar itu tidak ada warga Pulau Laut Tengah, padahal lokasi pertambanganya berada di Pulau Laut Tengah, dan kami warga Pulau Laut Tengah saat ini kebanyakan sudah menjual tanah kepada PT. Silo agar bisa di tambang, secara garis besar bukti kami mendukung adanya PT. Silo, tanah warga kami sudah di bebaskan dengan harga yang fantastis, ungkapnya.(Hrp)