Usut Tuntas Anggaran Humas Pemda Lamongan

Kabarone.com, Lamongan – Dugaan tebang pilih dalam peliputan serta penataan awak  media  di Lamongan patut di pertanyakan.terlebih lagi ada dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang di lakukan oleh salah satu oknum PNS berinisial AB .selama ini ada dugaan  terkait oknum tersebut bermain dalam pengalokasian banyak yang diselewengkan .seperti anggaran tour kesetiap wartawan serta tebang pilih peserta liputan yang biasa di pemda.dari banyaknya jumlah wartawan yang biasa meliput ada sebagian dari salah satu media mendaftar dua orng padahal mereka satu media.hal tersebut yang membuat kesenjangan sosial sesama awak media di Pemda Lamongan.

Terkait permasalahan dugaan penyimpangan dana di Humas serta diskriminasi awak media Basnur Ketua Umum Persatuan Jurnalis Indonesia PJI mengatakan,”PJI Meminta Pemkab Lamongan menindak Tegas Oknum Humas Pemkab, dan Mengentikan Diskriminasi Terhadap Jurnalis.

“seperti contoh apa yang dilakukan oleh kasi humas Pemkab. Lamongan (AB) pada acara kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo merupakan sebuah tindakan yang telah menghambat tugas jurnaliskarena wartawan juga menjalankan perintah undang-undang.” 

 Masih menurut Basnur , Sejumlah wartawan yang sempat diberikan ID Cad/Bad liputan oleh humas dan protokol Pemkab Lamongan tidak di izinkan masuk ke dalam Alun-alun tempat acara kegiatan presiden untuk melakukan aktifitas kewartawanan.

“Hal itu, merupakan pelanggaran undang-undang pers yang telah dilakukan oleh oknum Humas Pemkab Lamongan (AB). Seharusnya mereka tidak menghambat aktifitas kewartawanan, PJI sangat menyayangkan, karena sebelumnya panitia pelaksana Korem 082/Citra Panca Yudha Jaya telah mengundang sejumlah wartawan lewat Polres dan infonya diteruskan ke Kodim 0812 Lamongan sebagai panitia penyelenggara dan memberikan ID Card peliputan oleh Kodim ID Card sudah diserahkan semua ke Humas Pemkab. Lamongan agar teman-teman wartawan mengbil langsung ke humas pemkab. Lamongan saat mengambil tidak dikasih oleh oknum humas (AB) dengan berbagai alasan,  padahal sebelumnya wartawan Mitra Kodim sudah didaftar semua. Akhirnya saat peliputan kehadiran wartawan untuk meliput kegiatan tersebut dihadang oleh oknum pengaman atas perintah panitia, hal itu sangat kita sayangkan,Ini merupakan pelecehan terhadap jurnalis di Kabupaten Lamongan, apa lagi selama ini Pemerintah daerah itu telah menerapkan sistem adu domba sesama pekerja pers, bagi wartawan yang kritis terhadap kinerja Pemerintah setempat mereka tidak di terima di humas.

“PJI Pusat meminta Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menghargai tugas jurnalistik yang di lakukan oleh teman-teman wartawan di daerah,” pungkas Basnur.

Hal senada di ungkapkan oleh salah satu Pemimpin redaksi media online jakarta Bambang santoso mengatakan,” terkait permasalahan awak media di Lamongan Humas semestinya tidak tebang pilih.sesuai dengan UU no 40 tahun 1999 tentang tugas pokok pers.usut tuntas anggaran selama ini kita akan berkirim surat ke Pemda Lamongan dan pelaporan ke Dewan Pers .ujarnya(Amin santoso.)