Demi Wujudkan ‘Visi Be the King of Digital in the Region’, Telkom Kerjasama Dengan Jamdatum Kejagung

Kabarone.com, Jakarta – Untuk menunjang kinerja perusahaan dan mewujudkan visi “Be the King of Digital in the Region”, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejaksaan Agung RI) melaksanakan Penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Rabu (17/10).

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama Telkom Alex J. Sinaga dan Jaksa Agung Muda Perdata & Tata Usaha Negara (Jamdatun) Loeke Larasati Agoestine di Jakarta.

Direktur Utama Telkom Alex J. Sinaga mengatakan, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Perusahaan Terbuka, Telkom memiliki tanggung jawab dan komitmen yang kuat untuk menjaga agar setiap kegiatan, transaksi atau aksi korporasi yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan perundang undangan serta dilakukan dengan itikad baik untuk kepentingan perusahaan dan seluruhstakeholders khususnya negara.

“Kesepakatan bersama antara Telkom dan Jamdatun merupakan salah satu upaya dan wujud itikad baik (good faith) dan kehati-hatian (duty of care) dari Manajemen perusahaan, dalam rangka memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan yang penting dan strategis dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip Good Corporate Governance,” ujarnya.

Sementara itu, Jamdatun Loeke Larasati Agoestin menjelaskan, Penandatanganan Kesepakatan Bersama ini merupakan wujud nyata dukungan Korps Adhyaksa terhadap pelaksanaan kegiatan usaha Telkom yang selain beraspek bisnis, juga wajib melakukan pengelolaan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip GCG.

“Pendampingan Hukum yang diberikan Jaksa Pengacara Negara kepada Telkom telah sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 yang menugaskan Jaksa Agung melakukan pendampingan/pertimbangan hukum antara lain kepada BUMN, dengan mengutamakan pencegahan guna mengurangi penyimpangan, sehingga di sisi lain akan meningkatkan kepatuhan perusahaan pada regulasi yang ada,” jelas Loeke.

Sebagai salah satu perpanjangan tangan pemerintah yang melaksanakan tugas Public Service Obligation, Telkom juga bertanggung jawab menyediakan layanan teknologi informasi dan komunikasi hingga ke wilayah-wilayah pelosok di Indonesia. Dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan usahanya tersebut, tak jarang Telkom berhadapan dengan permasalahan hukum. Oleh karena itu, sinergi dengan Kejaksaan Agung RI diharapkan mampu menanggulangi permasalahan hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Kejaksaan Agung RI Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara diberikan wewenang oleh Peraturan Perundangan-undangan untuk memberikan Pertimbangan Hukum berupa Pendapat Hukum (Legal Opinion), Pendampingan Hukum (Legal Assistance), dan Audit Hukum (Legal Audit). Pertimbangan dimaksud bersifat preventif sehingga diharapkan mengurangi penyimpangan dan meningkatkan kepatuhan perusahaan. Selain itu, Kejaksaan RI Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dapat memberikan Bantuan Hukum (non litigasi dan litigasi) dan Tindakan Hukum Lain dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan negara.

Terkait peran Kejaksaan Agung RI tersebut, Manajemen Telkom berharap dukungan dari Jamdatun mencakup pemberian asistensi dalam pelaksanaan aksi korporasi melalui pendapat hukum, pemberian referensi untuk kepentingan peraturan internal perusahaan, pendampingan dalam operasional bisnis, hingga pemberian bantuan hukum dalam penanganan perkara Telkom baik dalam bidang Perdata, maupun Tata Usaha Negara.

“Kami berharap kerja sama ini dapat mendukung kegiatan operasional Telkom sehari-hari, terutama dalam penyediaan layanan teknologi informasi dan komunikasi serta jaringan telekomunikasi yang andal dan menjangkau seluruh Indonesia, termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T),” demikian pungkas Alex J. Sinaga.(sena)