Limbah B3 RS PB Kota Cirebon Diduga Mencemari Lingkungan

Kanbarone.com, Cirebon – Setelah berdiri dan beroperasi belasan tahun, belakangan dikabarkan rumah sakit (RS) swasta ternama berinisial PB Kota Cirebon di duga membuang limbah B3 bercampur dengan saluran warga setempat hingga dampaknya dapat membahayakan kesehatan lingkungan dan masyarakat bisa terinfeksi virus penyakit berbahaya.

Demikian hasil pertemuan antara warga setempat dengan pihak manajemen RS PB dan para pihak terkait organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Cirebon yang terlibat dalam menerbitkan ijin operasional diduga tidak menempuh prosedur alias bernasalah. Dalam pertemuan tersebut Kepala Bidang Penataan Dinaa Lingkungan Hidup Kota Cirebon, H Imas M menyatakan seharusnya limbah B3 RS PB dibuang setiap hari.

Sedangkan pihak RS PB sebelum membuang limbah B3 melalui pihak ke tiga dua hari sekali. ” Limbah B3 sebelum diangkut oleh pihak ketiga, diketahui terlebih dahulu dibuang pada TPS (tempat pengumpulan sampah). Sedangkan lokasi TPS dekat dengan rumah warga, tentu warga setempat komplen sebab takut terinfeksi virus limbah B3. ” papar Ny. Imas M.

Selain itu yang lebih memprihatinkan dan mengkhawatirkan saluran limbah RS PB menyatu dengan saluran masyarakat setempat itu kan membahayakan kesehatan masyarakat. Sebab limbah RS PB dari berbagai pasien sakit berbagai penyakit hingga tidak menutup kemungkinan dapat mencemari lingkungan baik dari limbah cair maupun pencemaran udara, ungkapnya.

Apalagi lokasi sekitar rumah sakit ini merupakan dataran rendah, bahkan setiap musim hujan wilayah ini menjadi langggan banjir. ” Jadi bila terjadi banjir, maka limbah B3 RS PB akan ikut terbawa keluar bersama air banjir. Artinya limbah B3 bercampur dengan air hujan/ banjir yang menggenangi pemukiman, ” terangnya.

Karena RS PB berawal dari sebuah klinik bersalin ditengah perumahan padat penduduk. Kini dari klinik berubah menjadi rumah sakit, maka bagaimana dengan rencana tata ruang wilayah (RT RW) daerah tersebut, kata Ketua Pengurus Pimpinan Daerah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia ( GNPK-RI ) Kota Cirebon, ABD. JALIL HAMZAH, SH.,M.Kn melalui Kepala Bidang Informasi Data, Media dan Informasi Tekhnologi GNPK RI, Mulyana Sadja kepada media ini Kamis (13/12).

Adanya perubahan status dari klinik menjadi rumah sakit tentunya tidak serta merta ada proses. Pertanyaannya apakah RT RW ditengah pemukiman padat penduduk bisa dibangun rumah sakit Berbeda bia sebelum ada pemukiman terlebih dahulu berdiri rumah sakit, ungkapnya.

Dikeluarkan ijin operasional RS PB diduga terjadi pelanggaan prosedur, misalnya mulai dari ijin tetangga, analisa dampak lingkungan, analisa dampak lalu lintas dan persyaratan terkait pendirian rumah sakit lainnya. Bahkan sebelumnya menduga RS PB belum memiliki ijin, tapi ternyata ijin RS PB keluar sejak tahun 2011, Hal tersebut dibenarkan oleh pihak DPMPTSP Kota Cirebon tanpa merincinya.

Sedangkan Hospital Direktur RS PB Kota Cirebon , Niken N menyatakan pihak hanyalah pelaksana di daerah. Karena rumah sakit hasil akusisi jadi keputusan ada di pusat (Jakarta). Meskipun demikian pihak sedang mengambil langkah perbaikan setelah menampung dari pertemuan dan aspirasi dari masyarakat.

Diusahakan di akhir Januari 2019 mendatangkan apa yang menjadi harapan masyarakat setempat dapat direalisasikan. Untuk itu mohon bersabar yang pasti apa yang tebaik bagi masyarakat dan RS PB segera terwujud dan tidak ada lagi masyarakat merasa terganggu dengan kehadiran RS PB. Akan tetapi keberadaan RS PB ini dapat membantu meningkatkan kesehatan masyarakat, pungkasnya. (Mulbae)