Oknum Aparat Desa Diduga Jual “Tanah Timbul” Ke PLTU

Daerah, Regional1,331 views

Kabarone.com, Cirebon – Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon kini memanfaatan tanah timbul di wilayah pantai diduga tidak memperhatikan sepandan pantai bahkan terdapat juga tanah belum muncul masih berupa laut sudah di patok patok untuk di kuasai.

Informasi yang di himpunan media ini menyebutkan pihak PLTU Cirebon menurunkan Tim pengukuran tanah timbul wilayah Desa Kanci Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon. Ironisnya tanah belum muncul masih berupa laut sudah di patok patok untuk di kuasai.

Hal tersebut dibenarkan pihak Pemerintah Desa Kanci Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, bahkan ” Saya sendiri yang melakukan pengukuran tanah timbul termasuk tanah belum muncul masih berupa laut sudah di patok patok untuk di kuasai, kata Sekretaris Desa Kanci Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, Darma Saputra kepada media ini kemarin
Menurutnya hanyalah menjalankan perintah pimpinan untuk melakukan pendampingan pengukuran tanah timbul dari Tim PLTU Cirebon di wilayah kerjanya.

Dijelaskan berkas hasil pengukuran tanah timbul itu langsung dibawa Tim PLTU Cirebon. Pihaknya belum sempat menggandakan ( copy ) hasil pengukuran tanah timbul, sehingga Pemerintah Desa Kanci Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon tidak mempunyai arsip.

” Meskipun saya sendiri yang melakukan pengukuran tanah timbul akan tetapi hanya menjalankan perintah pimpinan (kuwu). Jadi jika ingin mengetahui lebih lanjut terkait hasil ukur tanah timbul untuk PLTU Cirebon sebaiknya menanyakan langsung sama kuwu,” terangnya.

Selain itu semua dikerjakan dalam menjalankan tugas pengukuran tanah timbul walaupun tanah yang di ukur masih berwujud tanah berair ( laut ) maka menjadi bertanggung jawab pimpinan, tegasnya.

Sementara Kuwu Desa Kanci Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, Lilis Sulistiani ketika di konfirmasi dikantornya tidak mengelak pihaknya telah melakukan kegiatan pengukuran tanah timbul di wilayah kerjanya terkait adanya PLTU Cirebon.

Dijelaskan apa yang disampaikan bawahnya (Sekdes, Darma Saputra ) itu sudah benar, dia hanya menjalankan tugas. Adapun transaksi jual beli tanah dengan pihak PLTU Cirebon sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya.
Pemerintah desa telah menjual tanah timbul kepada PLTU Cirebon. Adapun uangnya antara lain dipergunakan untuk pembangun dan mensejaterahkan masyarakat. ” Uang hasil penjualan tanah timbul dari PLTU Cirebon buat santunan anak yatim-piatu serta diberikan kepada imam masjid/mushollah dan pengurus rukun tetangga (RT) / rukun warga ( RW ),” ungkapnya.

Sayangnya Kuwu Lilis Sulistiani tidak dapat transparan menjelaskan secara rinci transaksi jual beli tanah timbul dengan PLTU Cirebon. Begitu juga uang hasil penjualan berapa dan untuk apa saja, kata Ketua Forum Jurnalis Independen Cirebon, Mulyana Sadja menggapi statetmen Kuwu Lilis Sulistianingsih.

Menurut Mulyana Sadja masyarakat boleh mengakses Informasi publik dan kegiatan lembaga publik seharusnya transparan. Sebagaimana amanat dalam pasal 28F UUD 1945 dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Adapun tata cara untuk mendapatkan salinan Informasi publik diatur oleh Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( KIP) dan Peraturan Komisi Informasi lainnya. Selain itu dalam UU KIP terdapat ketentuan informasi terbuka dan tertutup serta sanksinya, pungkasnya. (mulbae)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *