by

Kejari Kota Cirebon Diduga “Masuk Angin” Tangani Kasus BBWSCC

-Hukum-856 views

Kabarone.com, Cirebon – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) adanya dugaan penyimpangan kegiatan pengadaan bahan kontruksi berupa material pasir di Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung sejak tahun anggaran 2011 sampai dengan 2016 yang dilaporkan M Puji Hartono ke Kejaksaan Negeri Kota Cirebon sudah sembilan bulan mandeg, demikian disampaikan saksi pelapor M Pujj Hartono kepada media ini kemarin

Peristiwa itu bermula AD selaku Direktur CV. DP kantornya kedatangan Tim BPK RI akan melakukan audit pekerjaan BBWSCC sejak tahun angggaran (TA) 2011 sampai dengan TA 2016. “Nama Perusahaan CV. DP tercantum tiap TA menerima paket penunjukan langsung pengadaan bahah kontruksi berupa pasir berkisar 60 paket atau setara nilai Rp. 60 jutaan,” kata M Puji Hartono.

“Kedatangan sidak Tim BKP RI ke kantor CV. DP yang akan melakukan uji petik (sampling) secara tiba-tiba tentu mengejutkan AD, Direktur CV. DP karena pihaknya tidak pernah merasa menerima paket pekerjaan dari BBWSCC walaupun hanya satu TA. Apalagi secara berturut turut sejak TA 2011 sampai dengan TA 2016,” terangnya.

Keterangan (keluhan) Direktur CV. DP, AD diutarakannya kepada mitra kerja. “Saat itu saya selaku mitra kerja CV. DP karena kedekatannya hingga apa yang terjadi dalam perusahaan tanpa sungkan – sungkan diutarakan ( didiskusikan),” ungkap M Puji Hartono.

Setelah mendengar statetmen AD selaku Direktur CV DP dan berdasarkan keterangan AD kemudian pada tanggal, 10 April 2018 lalu dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Kota Cirebon. ” Dasar laporan tersebut pihak Kejaksaan Negeri Kota Cirebon telah meminta keterangan saksi pelapor, ” tandanya.

Dijelaskan, Canda selaku Jaksa penyidik (Jaksa Penuntut Umum) Kejaksaan Negeri Kota Cirebon selain meminta keterangan dari saksi pelapor. Juga meminta keterangan saksi korban (AD, Direktur CV. DP).

Ironisnya laporan sudah sembilan bulan setelah pihak Kejaksaan Kota Cirebon meminta keterangan pada saksi pelapor, saksi korban dan terlapor sampai sekarang belum ada tindak lanjut alias mandeg, katanya.

Diduga Pihak Kejaksaan Kota Cirebon “masuk angin” karena tidak ada jawaban tertulis surat pemberitahuan hasil perkembangan penyidikan perkara kepada pelapor. Selain itu saksi korban (AD) meski telah dibantu pelaporannya justru kian menjauh bahkan seolah olah tidak pernah kenal dengan pelapor, paparnya.

Menurut M Puji Hartono, seharusnya menutut pihak BBWSCC, karena nama perusahaan telah di catut dan menjadi temuan BPK RI. Bukan hanya sekedar mencatut, akan tetapi ketuntuan perjanjian kontrak sejak TA 2011 s/d TA 2016 muncul stempel perusahaan dan tanda tangan direktur.

Kalau saja JPU penyidik tidak ” masuk angin” maka semestinya mengusut tuntas perkara tersebut. Sebab jaksa mempunyai kewenangan meminta LHP (Laporan Hasil Pemeeiksaan) BPK RI hingga jadi terang benderang siapa yang memalsukan stempel CV. DP dan meniru tanda tangan AD, tegasnya.

Sedangkan Sureties CV. DP, AD saat dikonfirmasi mengakui telah kedatangan Tim BPK RI Dan melalakukan verifikasi kegiatan pengadaan barang dan jasa dari Bali Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung ” Saya sudah headland desist fakta dan kenyataan tidak pernah tahu menahu soal pengadaan bahan kontruksi berupa material pasir, ” terangnya.

Memang soal nama perusahaan CV. DP ada yang menyalahgunakan dan catut untuk mendapatkan paket pengadaan BBWSCC pernah diceritakan PSDA partner kerja. Bahkan dasar Dari cerita keluhan menjadi bahan pengaduan ke Kejaksaan Kota Cirebon. ” Terkait pengaduan tersebut Saya pernah dimintai keterangan Pihak Kejaksaan Kota Cirebon, ” jelasnya.

Apa yang ditanyakan jaksa penyidik sudah dijawab dan dianggap sudah selesai. Adapun kalau ternyata masih ada yang menanyakan hal terabyte terserah Pa KS aja. Sedangkan KS mantan pejabat BBWSCC Saar dikonfirmasi via WA tidak menjawab.

Sementara Kepala Seksi Inteljen (Kasi Intel) Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, Nurul Hidayat, SH ketika dikonfirmasi media ini mebenarkan telah menerima laporan dari M Puji Hartono dan menindaklanjuti dengan meminta keterangan para pihak.

Dijelaskan yang menangani laporan M Puji Hartono Jaksa Canda dan menurut Jaksa Candra dari hasil meminta keterangan saksi pelapor masih ada kekurangan.

Akan tetapi Kasi Intel, Nurul Hidayat SH tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud Jaksa Candra dan kapan deadline berkas perkara akan selesai dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi. Selain itu kalau memang laporan M Puji Hartono dihentikan, maka pihak Kejaksaan Negeri Kota Cirebon wajib menyampaikan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3), kata Ketua Masyarakat Pemerhati Anggaran Negara ( MAPAN) Cirebon, Agus Benny Hidayat .

Karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saja membalasnya surat pengaduan masyarakat dengan memberikan tanggapan atas pengaduan masyarakat. Kenapa setiap pengaduan yang diterima Kejaksaan Negeri Kota Cirebon tdak ada surat balasan atau SP3, tanyanya

Jadi apa artinya tulisan yang dipasang di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Cirebon “Anda memasuki zona intregritas, bebas KKN dan gratifikasi dan sepanduk yang dipasang dipagar bertulisan melangkah pasti cegah dan berantas korupsi,” ungkapnya.

Apabila kinerja Kejaksaan Negeri Kota Cirebon demikan buruk, maka memproklamirkan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) hanya kamuflase belaka, paparnya.

Jika memang Kejaksaan Negeri Kota Cirebon menuju WBK dan WBBM, maka buktikan dan jelaskan berapa pengaduan yang masuk dan jumlah perkara tindak pidana korupsi di sidangkan hingga mendapatkan kekuatan hukum tetap, pungkasnya. (Mulbae)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *