Digugat Pra Peradilan, Polres Lamongan Menangkan Persidangan

Hukum1,109 views

Kabarone.com,Lamongan – Sidang pra peradilan yang diajukan tersangka penggelapan jual beli tanah oleh Liem Donni Hariyanto Talim asal Surabaya kepada Satreskrim Polres Lamongan. Pra peradilan diajukan tersangka karena merasa tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Digugat pra peradilan Satreskrim Polres Lamongan berhasil memberikan bukti bukti valid hingga akhirnya memenangkan persidangan.

Dalam kesempatan ini AKP. Wahyu Norman Hidayat Kasat Reskrim Polres Lamongan mengungkapkan”, Setelah sidang putusan pra peradilan di Pengadilan Negeri Lamongan Jalan Veteran”, Pra peradilan atas nama pelapor dalam hal ini korban Simon Halim Direktur PT.Alam Jaya, Surabaya. Perkara ini terkait penanganan tindak pidana penggelapan jual beli tanah investasi yang akan di gunakan untuk perusahaan di Desa Pelang Kecamatan Kembangbahu Jawa Timur”, Ungkapnya, pada Selasa (19/2/2019).

Lebih lanjut ditegaskan oleh Norman, kejadian dan prosesnya berlangsung pada tahun 2015 ketika korban membeli tanah melalui perantara atau makelar tersangka seluas 220.686 M2 yang terletak di Desa Pelang Kecamatan Kembangbahu yang sudah dibayar lunas melalui rekening saudari Nancy Agustiawati istri tersangka sebesar Rp.67.8 miliar. “Namun sampai dengan saat ini tanah yang telah bersertifikat baru seluas 134.635 M2. Sementara yang sudah dalam Ikatan Jual Beli seluas 59.962 M2.

” Jadi untuk lahan/ tanah yang belum dipenuhi adalah seluas 26.089 M2 sehingga korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp.9 miliar 261.955 juta. “Sedangkan tersangka tidak membayarkan uang tersebut kepada pemilik tanah. Padahal korban telah membayar lunas seluruh biaya tersebut. Sehingga memenuhi pasal 372 KUHP”, tegas pria yang lebih akrab dipanggil Pak Norman tersebut.

Sedangkan Kuasa Hukum tersangka Hans Edward Hehakaya, SH mengaku menerima seluruh keputusan yang di bacakan majelis hakim. Karena ia mengaku tidak menerima laporan dari kliennya bahwa SPDP telah diterima oleh kuasa hukum sebelumnya.

Ditegaskan oleh Edward selalu kuasa hukum, “Ya kami menerima. Sesuai putusan yang di bacakan majelis hakim bahwa pihak penyidik telah menyerahkan SPDP pada kuasa hukum sebelumnya. Dan itu yang belum saya tau. Intinya kami hanya ingin menguji data yang diberikan klien” Ujarnya.

Dalam proses persidangan yang di gelar oleh Pengadilan Negeri Lamongan yang di pimpin ketua majelis Hakim Ery Acoka Bharata, S.H.,S.E.,M.M. Seluruh permohonan yang diajukan termohon melalui kuasa hukumnya dibatalkan”, pungkasnya (*).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *