by

Diduga Lakukan Pungli dan KKN, Kepsek SDN 01 Pinang Ranti Bakal Dilaporkan Ke Tipikor Polda Metro Jaya

Kabarone.com, Jakarta – Diduga melakukan pungutan liar (Pungli) dan KKN, Kepsek SDN 01 Pagi Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, Jamatun, bakal dilaporkan ke Tipikor Polda Metro Jaya, dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan(Kemendikbud)

Menurut Ketua LSM Gerakan Anti Korupsi (GAK), Kampanye, SH, sangat tidak layak Kepsek yang doyan melakukan pungutan dipertahankan.

Ditambah dugaan KKN, pengangkatan putri kandung dan ponakan Kepsek menjadi tenaga honorer di sekolah.

Hal ini telah melanggar hukum. Larangan Pengangkatan Guru Honorer telah diatur dengan Peraturan Pemerintah PP.Nomor 48/2005 Jo PP No 47/2007

Pengangkatan Guru Honorer di SDN Pinang Ranti 01 selain melanggar PP No.48/2005 Jo PP No.47/2017 ,juga sarat dengan Nepotisme.
Dikatakan Kampanye, Pihaknya akan segera melaporkan permasalahan ini Ke Tipikor Polda Metro Jaya dan Kemendikbud.
Kampanye menjelaskan saat ini Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sedang membetuk tim untuk menyelidiki dugaan Pungli dan KKN yang dilakukan Jamatun.

Namun team yang dikomandoi Ida Nurbani ini ,tidak berhasil menyelesaikan permasalahan dengan baik, sehingga Kadisdik DKI Ratiyono memerintahkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil( PPNS) dari Bidang PTK Dinas Pendidikan DKI Jakarta turun tangan menyelidiki

“Sesuai BAP kemarin Kepala Sekolah SDN Pinang Ranti 01 sudah mengakui semua dan tinggal menunggu Kasie Sarpras Sudin Pendidikan Timur II Kota Administrasi Jakarta Timur , karna hanya satu item ini perlu diklarifikasi , sebab Jamatun mengaku atas sudah seijin sarpras.
Nanti di kroscek dan dikonfirmasi dulu Kasi sarprasnya ada bukti apa nggak kalau nggak ada bukti secara tertulis atau WA , atau SMS berarti Pelakunya hanya tunggal .
Nanti Jumat kita mintai keterangan kepada Kasi Sarpras ,” kata Kampanye menegaskan keterangan Novel PPNS dari Bidang PTK

Menurut Kampanye, saat ditemui di Lantai 17 Balai Kota, Novel PPNS dari Bidang PTK Disdik DKI Jakarta sudah menjelaskan bahwa semua hasil pemeriksaan yang dilakukan Kepada Kepsek terkait, tidak ada yang ditutup -tutupi semuanya sudah saya laporkan Ke Kabid PTK dan Nanti Kabid yang melaporkan Ke Kadis tegasnya.

Mohon waktu untuk menunggu nanti juga kita bersurat ke LSM. GAK kita tidak main-main masalah ini, Hukuman Dinas ( Hukdis )sudah disiapkan karna Inspektorat Juga ikut mengawal kasus ini Hukdis baik ringan atau berat jabatan Kepsek bakal dicopot ujar Novel Kepada Kampanye.

Namun sesuai PP 53 yang mengekskusi Hukdis adalah pimpinan langsung yang bersangkuat dalam hal ini adalah Kasudin Pendidikan wilayah II Kota Administrasi Jakarta timur. Tegas Novel Mengahiri.

Sekedar diketahui dugaan Pungli di SDN Pinang Ranti 01 Pagi Jaktim, Kepsek, Jamatun membungkus dengan modus sumbangan sukarela setiap hari Senen dan Jumat, hal ini sangat bertentangan dengan Permendikbud No.44 /2012

Pasl 9 ayat 1 melakukan Pungutan terhadap wali murid maka dapat dianggap Menyalah gunakan jabatan dan atas tindakan tersebut dapat dijerat dengan melanggar Pasal 423 KUHap dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun.
Selain Melanggar Permendikbud No. 44/2012
Penggalangan dana melalui pungutan di sekolah, kata Kampanye, tidak sesuai dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan dengan dalil apapun.

“Mau sumbangan sukarela wali murid ataupun peserta didik, tidak diperbolehkan karena sudah ada dana BOS dan BOP. Itu kan hanya akal-akalan Kepsek,” tegas Kampanye.

Kampanye menambahkan bahwa Kepsek, sekitar Bulan Mei tahun lalu, diduga melakukan dalih lomba kebersihan kelas untuk pembelian horden, cat, sekaligus dengan pengecatannya.

Kemudian, September 2018 Akreditasi Sekolah meminta wali peserta didik untuk pembelian pot bunga.

Dan yang lebih parahnya, lagi kata Kampanye, belum lama ini Kepsek mengadakan pembelian dispenser dan galon aqua dengan biaya dari orang tua/wali dari peserta didik.

Ketika dikonfirmasi, Kepsek Jamatun, mengakui dan membenarkan pungutan yang dilakukan pihak sekolah selama ini.

Namun, katanya, yang berkeinginan melanjutkan adalah orang tua.

Karena ramai pemberitaan yang menyoroti, pungutan pun dihentikan. “Namun esok harinya pihak sekolah meminta ijin kepada komite menghentikannya

. Dan, memang sekarang sudah berhenti,” aku Jamatun ketika dikonfirmasi, (22/3).

Ditambahkannya, semua penjelasan sudah disampaikan kepada Ibu Ida selaku Kasi Peserta Didik Bidang SD Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

“Akan saya kembalikan keputusan kepada komite berdasarkan arahan dari Dinas,”
ujar Jamatun. Kepada wartawan SKI Melalui Wa nya(Red)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *