40 Capim KPK Lolos Tes Psikologi ,  Salah Satunya Jaksa  Dr. Johanis Tanak, SH, M.Hum

Kabarone.com, Jakarta – Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) masa jabatan 2019-2023 mengumumkan 40 orang peserta seleksi capim KPK yang lolos tes psikologi.

Dari 40 nama tersebut terdapat nama Dr. Johanis Tanak, SH, M.Hum. perwakilan dari Kejaksaan Agung RI. Untuk selanjutnya Tanak akan mengikuti Ujian Profile Assessment, pada tanggal 8-9 Agustus 2019 di Gedung Panca Gatra, Lemhannas RI.

Bahwa Tanak baru saja meraih gelar Doktor pada bulan Juni lalu dengan predikat sangat memuaskan dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya dengan Disertasinya yang berjudul Kontrak Kerjasama Operasi (KSO) dalam Pekerjaan Jasa Konstruksi Milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ujarnya.

Selaku Direktur Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI, Tanak mengaku sejak kecil tertarik dengan bidang hukum karena ayahnya adalah seorang penegak hukum yang bertugas di Polri dan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, kemudian setelah lulus memberanikan diri merantau ke Ibu Kota Jakarta seorang diri tanpa adanya sanak famili dan berjuang sendiri untuk dapat bertahan hidup di Jakarta.

“Meskipun dalam keadaan sulit namun karena kegemaran membaca, saya tetap berlangganan koran Kompas, untuk kliping berita-berita mengenai hukum dan memambah wawasan dalam bidang ilmu hukum, termasuk saat dulu membuat skripsi bahan-bahannya diperoleh dari kliping berita-berita dari Media, karena benar-benar dari media dapat membantu memperkaya wawasan dibidang hukum.” ungkapnya. Dilansir Biskom.

Tanak merasa terpanggil untuk membangun negeri ini karena terlalu banyak pelaku-pelaku tindak pidana korupsi. Uang untuk pembangunan sebagaimana diatur dalam APBN itu disalahgunakan dengan cara melawan hukum sehingga pembangunan yang diharapkan tidak tercapai. Ia mencontohkan, banyak izin di lembaga yang prosesnya gampang dan biaya ringan tapi umumnya dipersulit dengan maksud supaya pemohon ini akhirnya minta tolong dan mengeluarkan biaya. Terjadilah biaya tinggi yang juga mempengaruhi perekonomian di Indonesia.

Begitu juga terkait izin-izin tertentu untuk masuknya investor asing dipersulit sehingga investor asing tidak jadi masuk. 

Selain itu, tidak ada jaminan kepastian hukum bagi investor asing. Sebenarnya peraturannya sudah bagus. permasalahannya personil pelaksana dan penegakan hukum yang tidak benar, sehingga boleh dikatakan tidak ada kepastian hukum di dalam berusaha di negeri ini. Akibatnya, banyak investor yang tadinya mau berinvestasi tapi dalam perjalanan keluar karena ekonomi biaya tinggi dan kurangnya kepercayaan calon investor terhadap kepastian hukum di negeri ini. 

“0leh karena itu saya mencoba mendaftar menjadi capim KPK karena ingin membangun negeri ini melalui penegakan hukum sesuai bidang saya, supaya pembangunan infrastruktur bisa kita kawal dan bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan negara yang mengeluarkan uang untuk pembangunan itu,” pungkasnya.

Menurutnya, pemberantasan korupsi ini seharusnya diprioritaskan pada upaya pencegahan. Upaya pencegahan
dilakukan dengan memberi pemahaman bahwa pembangunan jika dihalang-halangi untuk dilaksanakan akan ditindak dengan tegas oleh Undang-undang Tipikor. Pemahaman ini harus diberikan kepada instansi, lembaga pemerintah, kementerian para bupati dan gubernur, pejabat pembuat komitmen, maupun para pengusaha yang bergerak di bidang kontraktor. Untuk jangka panjangnya, pada lembaga-lembaga pendidikan yang dibentuk pemerintah seperti IPDN harus diberikan pendidikan tentang pembangunan dan anti korupsi.

Pembangunan, lanjutnya, perlu dikawal oleh para penegak hukum yang mempunyai kemampuan pengetahuan umum yang bagus dan pengetahuan ilmu penegakan hukum yang bagus. Penegak hukum juga harus mempunyai integritas kepribadian yang tinggi. Kalau tiga itu tidak melekat tidak ada gunanya, pasti akan begini terus negara ini.

Selain konsen terhadap pemberantasan tipikor, Tanak tak lupa berbagi dengan sesama terutama anak yatim dan kaum dhuafa. 

“Saya bisa di Kejaksaan ini dan dapat rezeki hanya karena Tuhan, sudah selayaknya saya membagi kebahagiaan pada orang-orang yang memang layak diberikan seperti anak yatim atau kaum dhuafa. Yang tidak layak itu kita memberikan uang kepada pimpinan untuk mendapatkan jabatan. 

Karena tidak ada perintah agama membagi uang kepada pimpinan,” tutup Tanak.dilansir Bikom

Dilingkungan korps adhyaksa Tanak dikenal sebagai seorang penegak hukum yang religius, bersih, berintegritas, berkomitmen, konsisten, cerdas dan disiplin serta tegas dalam mengemban tugas serta tanggung jawabnya, beliau juga sebagai pehobi offroad Jip Club dan sangat peduli dengan anak-anak Yatim Piatu.

Semoga Tanak dapat terpilih menjadi salah satu Pimpinan KPK dan dapat semakin mengharumkan nama Korps Adhyaksa baik di Indonesia maupun di Dunia.ujarnya( ***sena).