by

Timpora Kembali Sidak Tenaga Kerja Asing di Lamongan

Kabarone.com,Lamongan – Operasi Gabungan Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Provinsi Jatim kembali lakukan Inspeksi Mendadak( (Sidak) ke Perusahaan-perusahaan yang berada di Kawasan Industri serta beberapa tempat yang memperkerjakan orang asing di wilayah kabupaten Lamongan Jawa Timur (Jatim).

Dasar Hukum Aturan terbaru yang mengatur penggunaan tenaga kerja asing di 2019 di Indonesia ini adalah Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“Perpres No,20/2018”). Adapun yang dimaksud Tenaga Kerja Asing di peraturan ini adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia (Pasal 1 ayat (1) Perpres 20/2018). Definisi ini sejalan dengan Undang-Udang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (“UU No.13/2003”).

Untuk mengawal proses dalam pelaksanaannya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“Permenaker No.10/2018”). Aturan terbaru ini sekaligus mencabut aturan sebelumnya yaitu Permenaker No.16 Tahun 2015 dan Permenaker No.35 Tahun 2015. Aturan di Permenaker No.10/2008 dinilai lebih memudahkan pemberian izin kepada TKA dari pada aturan sebelumnya, red).

Timpora yang terdiri dari jajaran gabungan dari Bakesbangpol dengan anggotanya disnaker, kejaksaan, kepolisian, kodim dan kantor imigrasi dan instansi terkait ini mulai bergerak dua hari sejak hari selasa dan rabu, tanggal (08-09 Oktober 2019).

Bergerak langsung menuju kawasan Industri serta beberapa tempat yang mempekerjakan orang asing. Dari penyisiran yang telah dilakukan oleh petugas Timpora menemukan 3 (Tiga) Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masih bekerja pada perusahaan/tempat tersebut. Seteleh pengecekkan dokumen kelengkapan TKA dilaksanakan, Timpora kemudian memberikan pembinaan dan arahan terkait penggunaan tenaga kerja asing kepada pihak perusahaan.

Tim mulai melakukan pengecekkan data surat-surat dan kelengkapan administrasi TKA. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab kepada pihak perusahaan dan pihak tenaga kerja asing terkait peraturan dan kelengkapan surat-surat yang harus dimiliki oleh perusahaan penyedia tenaga kerja asing maupun tenaga kerja asing tersebut.

Dari penyisiran yang telah dilakukan oleh Timpora menemukan 3 (Tiga) Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masih bekerja pada perusahaan/tempat tersebut, selanjutnya dibawah ke kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya untuk dimintai keterangan. Kita tunggu sampai selesai dan informasinya akan dilakukan press release”, ujar salah satu anggota dari Timpora.

Sementara, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) kabupaten Lamongan Drs . Hamdani Azaharl, MM saat dikonfirmasi diruang kerjanya mengungkapkan, ” Soal Inspeksi mendadak (sidak) kepada Tenaga Kerja Asing (TKA) yang ada di Lamongan, waktu itu pihak Kadisnaker sebagai anggota Timpora tidak ikut karena ada kegiatan lain dan mewakilkan ke Mas’ud selaku anak buahnya, saat ini belum melaporkan ke dirinya.

Menurutnya, adakah indikasi TKA yg belum melapor, adakah TKA yang masanya sudah habis, adakah TKA yang paspornya jenis apa, kalau memang dia hanya 1 (Satu) tahun masanya habis kemudian sembunyi kan bisa saja, apa mungkin? mungkin saja. Saat ditanya bagaimana TKA yang masanya sudah habis keluyuran itu jelas dan wajib ditangkap karena ini tidak main-main, itu tidak boleh, entah dari Cina atau yang lainnya. Itu semua harus dicermati bersama. Agar kedaulatan negara kita tidak di obok-obok.

” Artinya, Timpora adakah-adakah itu, yang memang saat ini banyak perusahaan asing, pemodal-pemodalnya tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Sejauh mana kita menerobos perusahaan-perusahaan itu. Memang pengawasnya wewenang Jawa Timur. Kalau memang tidak prosedur, karena kami anggota bagian dari Timpora akan kami kejar.

Lebih lanjut, mereka-mereka yang bekerja disini adalah tenaga-tenaga ahli yang tak dipunyai oleh tenaga kerja Indonesia. Akhirnya mendatangkan tenaga ahli asing. Itupun ada proses pada saat dia menjadi tenaga experts (ahli) bukan tenaga kuli dengan kriteria yang yang harus dilalui sebagai tenaga axperts bukan kuli dan ada kewajiban yang harus dilakukan yakni mentransfer ilmunya (noliet) kepada tenaga kerja dari indonesia.

Peningkatan itu apa brand kwalitas apa kuantitas, tapi yang jelas adalah kwalitas. Kalau idealnya harus berkurang tenaga asing itu. Kemudian ilmunya segera ditransfer (knowledge transfer) ke tenaga kerja Indonesia dalam waktu enam bulan. Makanya bahasanya kebanyakan cina asli yang tidak bisa bahasa Indonesia. Seperti Taiwan.

Saat ditanya apakah ada tenaga kerja asing di Lamongan, ia menjelaskan ya ada kisaran 50 sampai 70 orang TKA. Tapi memang kenyatannya seperti itu. Jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) di Lamongan 95 orang. Angka ini menurun dibanding tahun 2017 yakni 112 orang. TKA terbanyak berasal dari Republik Rakyat Tiongkok.

“80 Persen dari China, yang lainnya dari Australia, Fhilipina, Taiwan dan India. Yang paling banyak menggunakan TKA itu di PT Bulyet,” kata Kepala Disnaker Kabupaten Lamongan, Hamdani kepada wartawan di ruang kerjanya Jalan Jaksa Agung Suprapto Lamongan, Rabu (09/10).

Hamdani menjelaskan, TKA yang bekerja di Lamongan ada yang menempati sebagai direktur, manajer, teknisi, engineering, qualited control produksi dan manajer marketing. ” Kebanyakan di bagian posisi teknisi mesin dan qualited produksi dan control. Pada saat itu banyak pabrik yang membutuhkan teknisi dari luar. Contohnya Pabrik Gula Tebu KTM, itu mesinnya dari luar, untuk merakit dibutuhkan teknisi dari luar,” ujarnya.

Menurut Hamdani, ditariknya tiga kewenangan ini membuat disnaker kabupaten kesusahan mengawasi TKA yang bekerja di sejumlah perusahaan di Lamongan. “Sehingga kewenangan itu tidak melekat di disnaker, itu yang kadang kita repot. Kalau dulu wajib lapor ke disnaker. Cuma kita minta tembusan perusahaan dari provinsi supaya ditembuskan ke kabupaten. ” Yang pertama wajib lapor perusahaan, kemudian K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dan pengawas ketenagakerjaan itu ditarik ke provinsi”, ujar Hamdani.

Hamdani menegaskan, bila ada perusahaan-perusahaan yang menggunakan TKA, melakukan penyimpangan tidak melakukan aturan, maka pengawasan menjadi tugas provinsi. Namun, di tingkat kabupaten, Hamdani mengaku Kabupaten Lamongan juga telah lama membentuk Timpora.

Namun, bila menemukan TKA ilegal, Tim Pora hanya mengamankan saja, selanjutnya langsung dibawa ke kantor imigrasi “Sebab yang berhak memproses hanya imigrasi, kita hanya sweeping ke perusahaan,” tandasnyatandasnya, (*).

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *