LAMONGAN,kabarone.com – Tersangka korupsi dana hibah pilkada 2015 atas nama Irwan melalui kuasa hukumnya melakukan praperadilan atas penetapan tersangka. Proses jalannya persidangan yang berlangsung di ruang sidang Candra, Pengadilan Negeri Lamongan Senin (25/11).

Sementara, Nuhril Bahi Alhaidar SH, Ahmad Umar Buwang SH selaku kuasa Hukum tesangka Irwan bersama Patner, menempuh jalur hukum atas status kliennya, dengan melakukan perlawanan lewat praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Lamongan Jawa Timur.

Dari awal, klien kami sebelumnya tidak pernah ada penyidikan atas diri pemohon sesuai dasar surat penyidikan. Oleh karena itu, penetapan status klien kami sebagai tersangka sangat tidak memenuhi azaz keadilan.

Lebih lanjut dikatakan, hal ini harus diketahui oleh semua praktisi hukum, kliennya atau pemohon ditetapkan sebagai tersangka, dilakukan penyidikan dan dilaksakanan penahanan dengan menggunakan Surat Perintah yang berbeda, sesuai surat No. B 43/m.5.36/Fd/.1/10/2019 tertanggal 10 Oktober 2019. Juga mendapat surat perintah penyidikan terlebih dulu No 04.0.5.35/Fd./08/2019 tertanggal 26 Agustus 2019, yang diterima lebih dulu. Bahwa ini jelas adanya surat yang berbeda,” terangnya.

Menurutnya, dari kacamata kami, penetapan tersangka dan melakukan penahanan terhadap klien kami ini tidak sesuai dengan prosedur hukum, dan merupakan tindakan kesewenang-wenangan yang bertentangan dengan kepastian hukum.

Kami selaku Tim kuasa hukum menegaskan, dengan harapan semoga dalil-dalil di atas menjadi pertimbangan majelis hakim, untuk melepas jeratan hukum kepada klien kami atau pemohon prapradilan di Pengadilan Negeri Lamongan,” pungkas Nuhril Bahi Alhaidar SH selaku tim kuasa hukum yang lebih akrab disapa Gus Nuril tersebut (*).