Terungkap Sidang Perdana, Ketua UED Desa Tanjung Medang Bengkalis Rugikan Negara RP733 Jt

Kabarone.com, Bengkalis _ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru Riau, Senin (14/9/20) menggelar sidang perdana Dugaan korupsi dana desa di Tanjung Medang Kabupaten Bengkalis Riau dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Sidang yang digelar secara online tersebut terkait dugaan korupsi dana Usaha Ekonomi Desa (UED) yang dilakukan terdakwa Ketua UED Sri Nurnaningsih yang di duga merugikan negara sebesar Rp733 jt.

“Benar, hari ini sidang perdana dugaan korupsi UED Simpan Pinjam Desa Tanjung Medang, Kecamatan Rupat Utara dengan pembacaan dakwaan,” ungkap Kejari Bengkalis, Nanik Kushartanti melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Bengkalis Jufrizal Senin, (14/09) diruang kerjanya.

Jufrizal mengatakan, dikarenakan masih dalam situasi pandemi virus corona disease (Covid-19) sidang perdana yang digelar di Pengadilan Tipikor Pekanbaru Riau dilaksanakan secara oline.

“Untuk terdakwa Sri Nurnaningsih yang merupakan ketua UED SP, sidang dari dalam Lapas Bengkalis secara video confrence (Vidcon) sedangkan Jaksa Penuntut Umum dan hakim berada diruang sidang di Pengadilan Tipikor Pekanbaru,” terang mantan Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kebumen, Jawa Tengah.

Dijelaskan Jufrizal terdakwa Sri Nurnaningsih dalam sidang pembacaan dakwaan yang dilaksanakan hari ini tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

“Terdakwa Sri Nurnaningsih tidak ajukan eksepsi, sidang akan kembali digelar pada 25 September mendatang dengan pemeriksaan keterangan saksi saksi,” ungkap Jufrizal.

Jufrizal mengatakan, terdakwa Sri Nurnaningsih alias Ning diduga melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana terhadap Program Pemberdayaan Desa (PDD) terhadap kegiatan bidang ekonomi simpan pinjam atau UED SP pada desa Tanjung Medang kecamatan Rupat Utara, kabupaten Bengkalis pada tahun 2012- 2015.

“Sri Nurnaningsih diduga menggunakan dana UED-SP di luar prosedur yang ditetapkan untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain, sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 733 juta lebih,” katanya.

Dijelaskannya, adapun modus yang digunakan terdakwa yakni meminjam dan menggunakan KTP dan syarat lainnya milik orang lain untuk pengajuan kredit. Namun orang tersebut tidak menikmati pinjaman tersebut.

Untuk atas perbuatannya, terdakwa Sri Nurnaningsih dijerat dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang No 20 Tahun 2001 perubahan dari UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Terdakwa diancam dengan hukuman 4 tahun, paling lama 20 tahun kurungan penjara,” tegas Jufrizal mengakhiri.***(rls/kbr1)