Kabarone.com, Lamongan – Minta kenaikan tunjangan, sejumlah perwakilan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Lamongan menggelar audiensi bersama Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan.
Dalam audiensi tersebut, perwakilan Abpednas Lamongan ditemui langsung Ketua DPRD didampingi anggota Komisi A, Kabag Hukum Pemkab Lamongan dan perwakilan dari Dinas PMD Kabupaten Lamongan di ruang Banggar gedung DPRD Kabupaten Lamongan. Rabu (25/08/2021).
Ketua Abpednas Lamongan Suparno menyampaikan, acara audiensi kali ini bukan yang pertama kali tapi sudah pernah audiensi di tahun sebelumnya. Namun hingga kini belum terealisasikan.
“Kami minta kepada Pemkab Lamongan agar mulai tahun anggaran 2022 tunjangan BPD ini dinaikkan,” ujar Suparno Ketua Abpednas Lamongan.
Suparno mengatakan, selama ini tunjangan BPD di Kabupaten Lamongan jika dibandingkan dengan daerah lain, dianggap masih sangat minim.
“Jika dilihat tunjangan yang diterima BPD di daerah Kabupaten sekitar Madiun misalnya bisa sampai 700 ribu perbulan, tapi kita BPD di Lamongan hanya 50 ribu hingga 70 ribu perbulan miris sekali,” ucap Suparno.
Untuk itu, Suparno bersama perwakilan Abpednas Lamongan berharap tunjangan yang diterima BPD di Kabupaten Lamongan ada kenaikan dari sebelumnya. Bahkan pihaknya mengatakan tunjangan BPD di Kabupaten Lamongan selama ini belum pernah ada kenaikan sejak 3 periode adanya BPD.
“Sejak tahun 2007 hingga sekarang 2021 belum pernah ada kenaikan, untuk itu kami berharap di tahun 2022 ada kenaikan minimal 500 ribu beserta tunjangan lain seperti BPJS ketenagakerjaan,” kata Suparno.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPRD Lamongan Abdul Ghofur menyampaikan akan memperjuangkan ditahun 2022 bisa terealisasi keluh sesah BPD selama ini.
“Untuk itu kami berharap Pemkab Lamongan yang hari ini dihadiri Kabag Hukum dan perwakilan dari Dinas PMD bisa menyampaikan ke Bupati segera bisa dimasukkan ke anggaran 2022,” ungkap Ketua DPRD Lamongan.
Ghofur mengakui bahwa aspirasi ini sudah pernah di bahas dalam rapat dewan di tahun sebelumnya, namun karena terbentur dengan kondisi pandemi Covid-19 sehingga belum bisa terealisasikan.
“Kami juga berharap ditahun 2022, bisa terealisasi sehingga kesejahteraan BPD di Lamongan juga bisa meningkat,” harap Ghofur.
Hal senada juga disampaikan anggota Komisi A DPRD Lamongan Hamzah Fansuri, pihaknya berjanji akan terus mengawal aspirasi teman teman BPD melalui Abpednas bisa sampai terealisasikan.
“Kami dari Komisi A akan terus memperjuangkan dan mengawal sampai hal tersebut bisa terealisasikan,” kata anggota Komisi A dari Fraksi PAN. (Diansyah)
