Terkait Keluhan Nasib Petani Lamongan Mendapat Respon Dari Anshori DPRD Fraksi Gerindra

headline272 views

Lamongan,Kabar One-Nasib petani Bengawan Jero meradang, bagaimana tidak, curah hujan yang tinggi mengakibatkan banjir, tanggul jebol, tanaman padi sawah terendam atau tenggelam tanaman padinya.

Hal itu mendapat sorotan tajam dari Anshori anggota DPRD Gerindra asal kecamatan Turi kepada awak media Kabar One.com mengatakan,” ya mas setelah kemarin kita cek lokasi tanggul jebol, tadi pagi kita banyak dapat laporan dari masyarakat bojoasri, pomahanjangan dan kepudibener yang tanaman padi di sawahnya gagal panen akibat tanaman padinya tengelam, karena belum bisa di panen ya terpaksa di biarkan. ada juga yang memanen lebih dini yang mengakibatkan panennya tidak maksimal atau merugi,” ujarnya.

“Petani di Bengawan Jero saat ini sangat menjerit akibat banyak yang gagal panen, padahal ini harapan satu-satunya setelah kemarin mereka kebanjiran 6 bulan dan hasil tambaknya merugi. Saya berharap kondisi petani ini mendapat respon cepat dan kebijakan yang tepat dari pemerintah daerah.

Tadi kami tanya, apakah udah terdaftar asuransi pertanian, mereka menjawab ada yang belum terdaftar di asuransi pertanian, ada juga yang sudah terdaftar. Saya minta Dinas pertanian segera turun ke lapangan, mendata petani yang gagal panen atau merugi, yang sudah terdaftar asuransi petani segera di kawal untuk mendapatkan ganti rugi, yang belum terdaftar segera di koordinasikan supaya mereka bisa terdaftar asuransi pertanian.

lebih lanjut Anshori Anggota DPRD Gerindra lamongan ini menilai pemerintah daerah lambat mengantisipasi lebih dini bencana banjir, dan tentu ini merugikan masyarakat yang terdampak bencana banjir. seharusnya pemerintah daerah sudah mengantisipasi lebih dini karena sejak awal bulan curah hujan tinggi.

Selain itu, saya menyesalkan kenapa mutasi di PU SDA tidak langsung di tempati kepala dinas definitif, dan hanya di isi PLT sampai akhir Desember, lebih parahnya PLT ini rangkap jabatan dengan kepala BPPD, saya mengerti itu hak preogratif bupati dan secara aturan di perbolehkan. tapi menurut saya itu tidak elok dan tidak etis, bagaimana mungkin di situasi bencana banjir seperti saat ini PLT kepala dinas PU SDA bisa kerja maksimal kalau hanya di jabat PLT, wong ada kepala dinas definitifnya tiap tahun belum ada kemajuan berarti dalam penanganan banjir, apalagi di jabat PLT yang merangkap jabatan kepala BPPD, atau sebaliknya juga sama, apakah kepala BPPD yang merangkap PLT kepala dinas PU SDA bisa kerja maksimal dalam penanganan bencana, wong tidak merangkap aja belum bisa maksimal dalam penanganan bencana, apalagi merangkap. Untuk itu saya meminta saudara bupati untuk segera mengisi jabatan kepala dinas PU SDA secara definitif, siapapun yang di pilih bupati kita akan dukung, tegas Anshori yang juga Wakil ketua DPC. Partai Gerindra Lamongan

“Sedangkan terkait penanganan bencana, kalau anggaran di dinas terkait masih kurang, saya berharap anggaran belanja tidak terduga (BTT) sebesar 31,5 milyar bisa di gunakan secara maksimal, jangan sampai penyerapan dana BTT seperti tahun 2021 yang hanya terserap sebesar 62,62 persen dari total anggaran 30 milyar dan tahun 2020 juga hanya terserap 50,56 persen dari total anggaran 54 milyar. Apapun kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan bencana dan untuk kebaikan masyarakat,Fraksi Gerindra akan mendukung penuh kebijakan pemerintah daerah, ungkap Anshori Anggota DPRD Fraksi Gerindra.( As).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *