Dugaan Kriminalisasi Penyidik Kejaksaan, Korban Minta Perlindungan Hukum Ke Kejagung dan Komjak RI

Hukum283 views

Jakarta Kabarone.com,-Agus Hartono terduga korban kriminalisasi dan kesewenang wenangan penanganan perkara yang dilakukan penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Kejati Jateng), mengadu dan meminta perlindungan hukum ke Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) atau juga sering disebut Komjak RI.
 
Agus Hartono mendatangi Komjak RI didampingi kuasa hukumnya Kamaruddin Simanjuntak dan Martin Lukas Simanjuntak, lantaran penanganan perkara yang dilakukan Aparat Penegak Hukum (APH) Kejati Jawa Tengah terkesan menonjolkan egoisme. Sehingga, kewenangan penanganan perkara seolah olah tidak menghargai langkah-langkah hukum, bahkan dinilai telah mengesampingkan putusan Aparat Penegak Hukum lainnya dalam penanganan perkara yang sama.
 
Seringkali langkah hukum dikesampingkan penegak hukum itu sendiri, bahkan mengkriminalisasi karena kewenangan jabatan dan faktor lain sehingga, berdampak kerugian terhadap pihak pencari keadilan. Hal itulah yang dialami Agus Hartono saat ini dalam penanganan perkara yang dilakukan penyidik Pidana Khusus Kejati Jawa Tengah. Agus Hartono merasa dizalimi lantas mengadu dan meminta perlindungan hukum ke Komisi Kejaksaan yang diterima langsung oleh ketua Komjak RI, Barita Simanjuntak, 8/11/2022.
 
Menyikapi pengaduan tersebut, ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak, berjanji akan segera menindak lanjuti pengaduan dimaksud ke pihak-pihak terkait, terutama ke Kejati Jateng yang menangani perkara. Demikian juga ke Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas), ke Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) serta ke Jaksa Agung, ST Burhanuddin.
 
Kamarudin Simanjuntak dan Martin Lukas Simanjuntak menyampaikan, pihaknya tidak mengerti mengapa sampai kliennya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi oleh penyidik Pidsus Kejati Jawa Tengah. Sebab Agus Hartono, sebagai penjamin atau Avalis pinjaman kredit, merupakan korban yang juga dirugikan terkait permasalahan PT.Citra Guna Perkasa (CGP).
 
“Sebanyak 22 bidang tanahnya berikut dokumen/sertifikat dikuasai Kurator kemudian disita penyidik Kejati Jawa Tengah. Bahkan Agus Hartono ditetapkan sebagai tersangka, sementara asetnya yang jadi agunan kredit PT.CGP tak jelas bagaimana nasibnya. Yang pasti jika asset yang 22 bidang lahan itu bisa dilelang maka nilainya bakal melebihi kredit Bank M yang dikucurkan ke PT.CGP, “ucapnya ke media. 

Menurut Kamarudin Simanjuntak, berbagai proses hukum telah dilalui kliennya. Manakala PT. CGP dipailitkan, maka Agus Hartono dapat menerima asetnya yang menjadi agunan kredit yang dikuasai Kurator. Sayangnya, saat ini ekonomi tengah gonjang-ganjing akibat Covid-19, sehingga upaya Kurator untuk melelang agunan asset Agus Hartono tidak berhasil. Oleh karena itu, Kurator dan Agus Hartono tidak bisa disalahkan. Agus Hartono ingin cepat-cepat laku dilelang atau dijual aset agunan itu biar permasalahan selesai. Tetapi apa hendak dikata agunan tak laku-laku sehingga kewajiban ke pihak yang mempailitkan dan pelunasan kredit tentu saja menjadi tidak bisa dilakukan, ujarnya. 
 
Agus Hartono menambahkan, dalam permasalahan tersebut, pihak PT.CGP, berinisial ES, juga dipidanakan terkait pemalsuan identitas. ES terbukti bersalah dengan hukuman tujuh tahun penjara. “Saya tidak terlibat dalam hal itu sebagaimana amar putusan Pengadilan yang menyebutkan, Saya tidak dapat dipidana maupun digugat secara Perdata terkait permasalahan kredit PT.CGP,” tutur Agus Hartono.
 
Anehnya, putusan Pengadilan tersebut dikesampingkan dan tidak berlaku bagi Penyidik Pidsus Kejati Jawa Tengah. “Saya dipanggil dan diperiksa sebagai saksi, tiba-tiba ditetapkan sebagai tersangka. Saya heran dan tanda tanya sebab, penetapan tersangka pada 25 Oktober 2022, sementara penetapan sita alat atau barang bukti terbit pada 28 Oktober 2022. Bukan hanya itu saja yang mengherankan, dirinya juga dipanggil Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) 25 Oktober 2022 untuk perhitungan kerugian negara. Jadi, saya ditetapkan sebagai tersangka belum tahu ada atau tidak kerugian negara dalam kasus saya,” ucap Agus H mengeluhkan. 

Kamaruddin Simanjuntak menambahkan, karena penanganan perkara yang diduga bernuansa penzoliman terhadap Agus, pihaknya juga mengadu ke Presiden Joko Widodo, Jampidsus, Jamwas Kejaksaan Agung, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Ketua DPR, Komisi III DPR RI serta ke Menkopolhukam Mahfud MD. Pihaknya juga akan segera mempraperadilankan Kejati Jawa Tengah. Dimana klien kami diperiksa bukan hal yang substansial tapi tiba-tiba ditetapkan tersangka.
 
Kejati Jawa Tengah merupakan penegak hukum yang harus menghargai putusan atau langkah-langkah hukum yang dilakukan penegak hukum lainnya. Sebab sampai saat ini UU Kepailitan kan masih dinyatakan berlaku. Jangan cari-cari kesalahan (penyidik Kejati Jawa Tengah). Telah banyak prosedur hukum yang dilanggar. “Setiap aparat penegak hukum harus tunduk pada putusan penegak hukum. Kalau tahapannya masih kepailitan, itu dulu diselesaikan, pemidanaan itu upaya penyelesaian terakhir,” ujar Kamarudin Simanjuntak mengingatkan.
 
PT CGP mengajukan permohonan kredit ke Bank M. Sebagai Avalis atau penjaminnya Agus Hartono. Dia menyerahkan 22 bidang tanah dan bangunan bersertifikat. Untuk memastikan nilainya agunan melampaui pinjaman, Bank M menerjunkan tim penilai aset atau jasa appraisal. Pihak Bank M selaku kreditur menilai bahwa beberapa bidang tanah dan bangunan di atasnya milik Agus Hartono kondisinya sangat baik, sehingga pinjaman dicairkan ke perusahaan. Agus Hartono kemudian melepaskan saham dan pengurusan pada perusahaan debitur, sehingga secara hukum tidak ada lagi hubungan hukum antara Agus Hartono dengan perusahaan selaku debitur dari Bank M.
 
Namun terkait objek tanah dan bangunan yang menjadi agunan hutang piutang ke Bank M, tetap melekat dan tidak dilepaskan Agus Hartono. Tiba-tiba PT.CGP dimohonkan pailit oleh pihak ketiga, karena perusahaan memiliki hutang piutang dengan pihak ketiga bank lain. Dengan demikian, selanjutnya berdasarkan putusan Pengadilan pengurusan aset budel perusahaan pailit jatuh ke tangan Kurator. Karena kondisi ekonomi yang sulit selama pandemi Covid-19, aset Agus Hartono yang menjadi agunan pinjaman kredit tak kunjung laku dilelang/dijual.

Oleh itu Agus Hartono perlu perlindungan hukum karena merupakan korban dari adanya pailit. “Sehingga kami merasa ada hal yang tidak wajar dan dipaksakan, baik dari aspek hukum maupun fakta-fakta hukum yang ada,” kata Kamarudin Simanjuntak, 18/11/2022.
 
Penulis : P.Sianturi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *