Pemerintah DKI Jakarta  Di minta Tata Ulang Kawasan Depo Plumpang yang Kini Padat Permukiman

JAKARTA – Pemerintah diminta  lebih serius menata ulang kawasan Depo Plumpang, Jakarta Utara yang kini padat permukiman. Berkaca pada kebakaran hebat pada 3 Maret 2023 lalu, harusnya pembangunan buffer zone atau daerah penyangga untuk keamanan lingkungan dapat segera dilakukan.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Eksekutif Pusat Studi Perkotaan Nirwono Yoga kepada awak  media mengatakan, “saatnya pemerintah menata ulang kawasan Depo Plumpang sebagai objek penting nasional yang harus dilindungi negara. Dengan padat permukiman warga di sekitar Depo yang melanggar tata ruang, harusnya ditertibkan dan ditata kembali.

“Tetapkan jarak aman ideal objek penting tersebut dan membenahi permukiman padat menjadi kawasan hunian vertikal terpadu,” ujar Nirwono yang dikutip pada Senin (31/7/2023).

Masih menurut Nirwono, pembangunan depo BBM di Plumpang yang berjarak 5 km dari Pelabuhan Tanjung Priok sejatinya sudah sesuai Rencana Induk Djakarta 1965-1985. Saat itu di sekitar depo masih tanah kosong dan rawa (sekarang dikenal Rawa Badak), dan tidak ada permukiman.

“Dalam Rencana Umum Tata Ruang DKI Jakarta 1985-2005 pun keberadaan Depo Plumpang masih dipertahankan dan dilindungi sebagai fasilitas penting nasional,” kata Nirwono.

Dia menyebut, keberadaan depo berskala besar tentu memancing kedatangan para pekerja dan pendukung kebutuhan pekerja. Mulai dari warung makan, tempat tinggal sementara atau indekos, warung/kios/pasar yang menjamur.

“Perlahan tapi pasti membentuk permukiman ilegal dan legal yang memadati ke arah depo dan sekitar, terutama pada periode 1985-1998 dan 2000-sekarang,” ucapnya.

Nirwono mengatakan, pelanggaran mulai terjadi ketika pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang di sekitar depo terus dibiarkan Pemerintah DKI Jakarta. Bahkan, kata dia, justru diputihkan atau diakui dan dilegalkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah/RTRW DKI Jakarta 2000-2010 dan RTRW DKI Jakarta 2010-2030.

Jika pertimbangan utamanya adalah depo tersebut sangat penting untuk distribusi BBM nasional dan demi keamanan serta keselamatan warga, harusnya tidak ada alasan penolakan untuk penataan ulang kawasan depo dan sekitar. Padahal upaya ini telah direncanakan sejak awal dulu dan sudah benar.

Karena itu, dia menanggap pemerintah perlu segera memastikan rencana penataan ulang kawasan depo dan sekitar. Misalnya menetapkan daerah penyangga atau buffer zone sesuai kajian keamanan dan keselamatan, jika terjadi ledakan/kebakaran di kemudian hari.pemerintah di minta segera bangun BUFFER ZONE agar jangan sampai ada insiden kebakaran itu terjadi lagi seperti kejadian pada tanggal 3 maret 2023.

“Semakin lebar jarak aman, membawa konsekuensi semakin banyak perumahan warga yang harus direlokasi dan semakin banyak unit rusunawa yang harus disediakan pemerintah,” pungkasnya.( *** Rio)